Warga Tetap Bekerja di Luar saat PPKM Darurat Dinilai Tak Bisa Sepenuhnya Disalahkan

MerahPutih.com - Pemerintah dan pihak-pihak lain diminta tak menyalahkan masyarakat yang masih tetap bepergian untuk bekerja semasa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali. Sebab hal itu dipandang bukan kesalahan mereka.

"Sedikit salahkan pemberi pekerjaan yang tak meliburkan mereka. Sedikit salahkan pemerintah yang tak menjamin kehidupan mereka selama PPKM Darurat," ujar pemerhati isu sosial Oktavip Iskandar dalam keterangannya, Selasa (6/7).

Menurut Oktavip, perusahaan atau pihak yang memberi pekerjaan juga tak bisa sepenuhnya disalahkan.

Baca Juga:

Paksakan Bekerja Saat PPKM Darurat di Kantor, Pekerja Takut PHK

Mengingat jika operasional suatu usaha dihentikan, bisa berdampak pada terganggunya manajemen keuangan mereka.

"Kalau bangkrut ya pekerjanya di-PHK. Makin banyak pengangguran, meningkat kriminalitas. Dari persoalan sosial itu kondisi keamanan dan politik bisa terguncang," tuturnya.

Oktavip mengakui kondisi kesehatan masyarakat teramat penting.

Namun, tetap memiliki pekerjaan sehingga bisa terus menyambung nyawa juga tak kalah penting, di tengah ketidakpastian kapan kondisi pandemi berakhir.

"Bayangkan mengarungi pandemi buat masyarakat yang berkecukupan saja sulit, apalagi mereka yang secara ekonomi lemah, tak punya pekerjaan dan penghasilan?" paparnya.

Jika kondisinya sudah demikian, aparatur pemerintah di lapangan juga tak bisa disalahkan apabila dianggap tak tegas menindak masyarakat pelanggar PPKM Darurat. Termasuk pemerintah pembuat kebijakan.

"Pemerintah pembuat kebijakan pun harus sadar diri, karena memang tak bisa menjamin kehidupan mereka selama PPKM Darurat berlangsung," jelasnya.

Solusi terbaik dari seluruh permasalahan ini, menurut dia, ialah percepatan vaksinasi. Sehingga herd immunity atau kekebalan kelompok tercapai. Hal itu yang telah banyak dibuktikan negara-negara dunia.

Baca Juga:

PPKM Darurat di Hari Pertama Kerja, Kapasitas di KRL Seperti Biasa Saja

Oktavip berharap kegiatan vaksinasi ada di mana-mana, lebih masif dilakukan. Karantina atau pembatasan mobilitas masyarakat tanpa percepatan vaksinasi, menurutnya akan percuma.

"Jangan seperti sekarang, satu RT yang divaksin 10-14 orang, itu dari total ratusan warga setiap RT. Mau vaksin harus pergi ke sana-sini, berkerumun, syarat ini-itu," kata dia.

Ia menegaskan, vaksinasi yang masif merupakan jalan keluar terbaik menghadapi wabah virus corona.

"Para ahli sudah menjelaskan bahwa vaksinasi membuat orang lebih kebal terhadap COVID-19," tandas Oktavip. (Knu)

Baca Juga:

Pangdam Jaya Geram Masih Ada Karyawan Non-esensial Dipaksa Bos Masuk kerja