Warga Papua: Kekayaan Alam Kami Dicuri Terus

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 20 Agustus 2019
Warga Papua: Kekayaan Alam Kami Dicuri Terus

Anggota Perwakilan Masyarakat Papua, Yerangga. Foto: MP/Kanu

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Perwakilan Masyarakat Papua, Yerangga mengutuk tindakan rasisme yang menimpa beberapa mahasiswa asal Papua yang terjadi di Asrama Papua, Surabaya ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Dia tidak ingin orang Papua disamakan dengan binatang.

"Kalau memang ini NKRI ya harus sebut NKRI. Jangan sampai ada kata monyet. Tuhan ciptakan kita ke dunia ini tinggi derajatnya, masa kita dikatakan sama dengan binatang," kata Yerangga di gedung Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/8).

Baca Juga: Massa Tolak Rasisme Bakar Ban, Jalanan Utama Kota Sorong Lumpuh

Mahasiswa Papua. Foto: MP/Kanu
Sekelompok masyarakat Papua mendatangi Gedung Komnas HAM, Jakarta Pusat. Foto: MP/Kanu

Yerangga mengatakan seluruh masyarakat di Indonesia mempunyai hak yang sama dalam menggapai ilmu maupun cita-cita. Dia menegaskan tidak perlu adanya penghinaan berupa perkataan binatang untuk memanggil sesama saudara di Indonesia.

Dia juga menegaskan setiap pulau yang masuk dalam negara Indonesia saling membutuhkan satu sama lain. Dia tidak ingin adanya rasisme jika masih saling membutuhkan.

"Jangan hanya karena kami punya kekayaan alam disana yg berlimpah limpah diambil keluar daripada kami punya daerah, terus kami itu dianggap seperti binatang," tegas Yerangga.

Baca Juga: Konten Provokatif di Media Sosial Ikut Andil Dalam Kerusuhan Manokwari

Dia justru mempertanyakan motif para pencetus kata-kata rasisme dalam video yang beredar itu. Yerangga menilai para pelaku rasisme itu tidak bisa mengerti bahwa pulau di Indonesia saling membutuhkan.

"Kalau kami binatang yang jadi pertanyaan yang bodohnya itu siapa? Kenapa binatang bisa cari ilmu di kalian punya kota, kalian yang manusia cari makan di binatang punya daerah, seperti itu," tegas Yerangga.

Namun demikian dia enggan menyalahkan rakyat Indonesia dalam kasus rasisme ini. Yerangga menilai perilaku segelintir orang tidak bisa menggambarkan suatu daerah.

Tapi, dia meminta kasus ini dituntaskan. Yerangga ingin pelaku yang mengucapkan kata-kata rasis ditindak untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Dia juga tidak mau jika kepolisian hanya terfokus kepada pelaku penyebaran video.

"Kalau dia tidak sebar video kita yang di sini tidak tahu bahwa selama ini kita dianggap seperti binatang, jadi paling tidak negara jangan kejar siapa yang sebar video tapi kejar itu ormas yang atas nama siapakah itu," tutur Yerangga.

Sekelompok masyarakat Papua mendatangi Gedung Komnas HAM, Jakarta Pusat. Foto: MP/Kanu
Sekelompok masyarakat Papua mendatangi Gedung Komnas HAM, Jakarta Pusat. Foto: MP/Kanu

Baca Juga: Pengamat Intelijen Sebut Kerusuhan Manokwari Bukan Aksi yang Terencana

Yerangga menilai kasus rasisme ini merupakan persoalan serius. Untuk itu, dia mendesak pemerintah maupun aparat keamanan menyelesaikan kasus ini dengan segera. Jika tidak, lanjutnya, konflik yang terjadi atas kekesalan para masyarakat Papua bisa melebar.

"Tapi nanti terjadi konflik konflik horizontal. Kami juga berharap kepada pak presiden untuk tegas, jangan ada perbedaan perbedaan ras di negara," ucap dia. (Knu)

#Papua
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Pesawat Smart Air Jatuh di Perairan Nabire Diduga Akibat Gangguan Mesin
Pesawat Smart Air PK-SNS rute Nabire–Kaimana alami gangguan mesin dan mendarat darurat di Nabire. Seluruh penumpang selamat, Kemenhub lakukan investigasi.
Wisnu Cipto - Selasa, 27 Januari 2026
Pesawat Smart Air Jatuh di Perairan Nabire Diduga Akibat Gangguan Mesin
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Donald Trump Pindahkan 1 Juta Orang Israel ke Papua, Prabowo Sudah Oke
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dikabarkan hendak memindahkan 1 juta orang Israel ke Papua, Indonesia.
Wisnu Cipto - Senin, 26 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Donald Trump Pindahkan 1 Juta Orang Israel ke Papua, Prabowo Sudah Oke
Indonesia
Freeport McMoRan Berencana Ajukan Perpanjangan Izin Tambang Usai Rampungkan Pembangunan Smelter
Tanpa perpanjangan hingga tahun 2061, Freeport khawatir investasi besar-besaran yang mereka tanamkan tidak akan optimal
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Januari 2026
Freeport McMoRan Berencana Ajukan Perpanjangan Izin Tambang Usai Rampungkan Pembangunan Smelter
Indonesia
Gempa M 5,5 Maluku Tengah Getarannya Terasa Hingga Papua
Gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 5,5 yang mengguncang kawasan Maluku Tengah, Maluku, pagi tadi getarannya terasa hingga Papua.
Wisnu Cipto - Sabtu, 17 Januari 2026
Gempa M 5,5 Maluku Tengah Getarannya Terasa Hingga Papua
Indonesia
Serangan Terhadap Warga Sipil Terjadi Jelang Natal di Yahukimo, Polisi Duga Pelaku KKB
Aparat gabungan Polres Yahukimo dan Satgas Operasi Damai Cartenz-2025 meningkatkan langkah pengamanan dengan melaksanakan olah TKP lanjutan, patroli gabungan, serta razia di sejumlah titik
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 27 Desember 2025
Serangan Terhadap Warga Sipil Terjadi Jelang Natal di Yahukimo, Polisi Duga Pelaku KKB
Indonesia
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Lalu Hadrian menegaskan bahwa hambatan pendidikan di Papua memang nyata adanya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Indonesia
Kejar Swasembada Energi, Prabowo Minta Papua Tanam Sawit hingga Singkong
Presiden RI, Prabowo Subianto, mendorong pengembangan tanaman berbasis komoditas di Papua.
Soffi Amira - Rabu, 17 Desember 2025
Kejar Swasembada Energi, Prabowo Minta Papua Tanam Sawit hingga Singkong
Indonesia
Anggaran Makan Begizi Gratis di Papua Rp 25 Triliun, Lebih Mahal Dibandingkan Jawa
Kebutuhan anggaran yang dialokasikan BGN untuk menambah hingga 2.500 SPPG yang menyasar 750 ribu penerima manfaat, diperkirakan mencapai Rp 25 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Desember 2025
Anggaran Makan Begizi Gratis di Papua Rp 25 Triliun, Lebih Mahal Dibandingkan Jawa
Indonesia
Presiden Larang Dana Otsus Papua Digunakan Buat Perjalanan Luar Negeri
Dana otsus, harus dipergunakan untuk program-program pembangunan prioritas di daerah, yang ditujukan langsung untuk kepentingan rakyat.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Desember 2025
Presiden Larang Dana Otsus Papua Digunakan Buat Perjalanan Luar Negeri
Indonesia
Prabowo Ingatkan Kepala Daerah Papua tak Gunakan Dana Otsus untuk Jalan-Jalan
Presiden RI, Prabowo Subianto, mengingatkan kepala daerah di Papua tidak menggunakan dana otsus untuk jalan-jalan.
Soffi Amira - Selasa, 16 Desember 2025
Prabowo Ingatkan Kepala Daerah Papua tak Gunakan Dana Otsus untuk Jalan-Jalan
Bagikan