Wapres dan AHY Bahas Mafia Tantangan Terbesar BPN

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Sabtu, 24 Februari 2024
Wapres dan AHY Bahas Mafia Tantangan Terbesar BPN

Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin bertemu Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). (Tangkapan layar Video Sekretariat Wapres)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengakui kasus penyerobotan lahan oleh mafia menjadi tantangan terbesar bagi instansi yang sedang dipimpinnya saat ini.

"Jadi di sinilah yang menjadi tantangan terbesar bagi Kementerian ATR bagaimana kami bisa secara utuh, tentu bukan juga terburu-buru, tetapi secara utuh melihat permasalahan sengketa, termasuk juga kasus yang disebabkan oleh mafia tanah yang merugikan rakyat," kata AHY usai berkunjung ke kediaman Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin di Jakarta, Sabtu (24/2).

Baca Juga:

Jaringan Mafia Tanah Jakarta Terbongkar, Libatkan Pejabat hingga Honorer BPN

Menurut AHY, isu terkait mafia tanah menjadi salah satu topik pembicaraan yang disampaikan Wapres Ma'ruf selain urusan pertanahan agraria dan tata ruang.

"Bahkan tadi saya catat secara langsung beberapa saat yang lalu ada warga yang melaporkan mengadu kepada bapak Wapres tentang tanah diserobot oleh orang lain, disebut oleh pengembang dan akhirnya nasibnya tidak menentu, kasihan padahal ini rakyat kecil," katanya, dikutip dari Antara.

AHY mengatakan praktik penyerobotan lahan serta upaya melawan terhadap hukum perlu ditindak secara tegas, termasuk keberpihakan pemerintah kepada rakyat yang menjadi korban dari tindakan tersebut.

Baca Juga:

KPK Temukan 244 Kasus Mafia Tanah dalam 4 Tahun Terakhir

"Kalau ada rakyat berhadapan dengan mafia tanah, sudah pasti Kementerian ATR akan berpihak pada rakyat, akan membela rakyat kecil," ungkap putra sulung Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

Hingga hari keempat menjabat sebagai Menteri ATR sejak dilantik pada Rabu (21/2), AHY telah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian/lembaga seperti Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Kementerian Pertanian untuk bersinergi menyelesaikan proyek pemerintah. (*)

Baca Juga:

3 Pekerjaan yang Harus Dibereskan AHY di Bidang Pertanahan

#Menteri ATR/BPN #Mafia Tanah
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Wisnu Cipto

Jurnalis dan penulis profesional selama dua dekade di industri media, mulai dari koran, televisi, hingga konten digital. Lulusan FISIP UI terlatih merangkai kata-kata terkait isu sosial-budaya-politik-hukum secara akurat dan relevan bagi pembaca, dengan kiblat kode etik jurnalistik dan verifikasi-verifikasi-verifikasi ... Pemegang sertifikasi kompetensi dari Lembaga Pers Dr.Soetomo (LPDS), yang coba terus belajar berkarya dengan 'hati'.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
UU Reforma Agraria Disahkan, Nusron akan Bentuk Badan Khusus Penanganan Konflik
Nusron Wahid mengatakan pihaknya masih melakukan simulasi mengenai lembaga dan direktorat yang akan dilebur ke dalam badan baru tersebut. 

Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
UU Reforma Agraria Disahkan, Nusron akan Bentuk Badan Khusus Penanganan Konflik
Indonesia
KPK Sinyalir Banyak Pengembang dan Individu di Sektor Properti Harus Suap BPN
“Dugaannya praktik-praktik terkait dengan layanan pertanahan ini melibatkan banyak entitas swasta,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (16/9).
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 16 September 2026
KPK Sinyalir Banyak Pengembang dan Individu di Sektor Properti Harus Suap BPN
Indonesia
2 Hari Menteri Nusron Wahid Absen Rapat DPR, Wamen ATR Pastikan Bosnya Tidak Sakit
Menteri ATR Nusron Wahid dua hari tak hadir rapat DPR usai OTT KPK seret anak buahnya. Wamen ATR pastikan Nusron tidak sakit. Cek detailnya di sini!
Wisnu Cipto - Rabu, 16 September 2026
2 Hari Menteri Nusron Wahid Absen Rapat DPR, Wamen ATR Pastikan Bosnya Tidak Sakit
Indonesia
Kasus Suap HGB ATR/BPN: KPK Belum Panggil Nusron Wahid, Ini Penjelasannya
KPK belum memeriksa Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam kasus dugaan suap HGB. Pemanggilan Nusron bergantung pada kebutuhan penyidikan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 16 September 2026
Kasus Suap HGB ATR/BPN: KPK Belum Panggil Nusron Wahid, Ini Penjelasannya
Indonesia
KPK Beberkan Orang Kepercayaan Menteri Nusron Wahid Terima Rp 1,5 Miliar dari Bos Summarecon
KPK membeberkan aliran suap Rp1,5 miliar dari Presdir Summarecon ke Erwin, orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Simak kronologi lengkapnya!
Wisnu Cipto - Rabu, 16 September 2026
KPK Beberkan Orang Kepercayaan Menteri Nusron Wahid Terima Rp 1,5 Miliar dari Bos Summarecon
Indonesia
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Tolak Usul Patungan Beli Hutan Indonesia, Sebut Rimba bukan untuk Dijual
Apabila masyarakat ingin berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan, langkah yang benar yakni melalui penanaman kembali atau reboisasi.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Desember 2025
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Tolak Usul Patungan Beli Hutan Indonesia, Sebut Rimba bukan untuk Dijual
Indonesia
Menteri Nusron Gratiskan Pengurusan Sertifikat Tanah Korban Banjir Sumatera
Kementerian ATR/BPN kemudian akan mengecek di data karena setiap di cek, sehingga akan ketahuan di bidang tanah tersebut dulunya dimiliki siapa.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 10 Desember 2025
Menteri Nusron Gratiskan Pengurusan Sertifikat Tanah Korban Banjir Sumatera
Indonesia
Legislator PKB Minta Pemerintah jangan cuma Bicara, Lindungi Tanah Korban Bencana dan Sikat Mafia
Perlu langkah konkret, pengawasan ketat, dan tindakan tegas terhadap setiap praktik mafia tanah yang memanfaatkan situasi bencana.
Dwi Astarini - Selasa, 09 Desember 2025
Legislator PKB Minta Pemerintah jangan cuma Bicara, Lindungi Tanah Korban Bencana dan Sikat Mafia
Indonesia
Tanah Eks HGU dan Terlantar Bakal Digunakan Buat Program BBM Campuran Etanol 10 Persen
Data lahan tersebut telah diserahkan kepada Kementerian Pertanian untuk diverifikasi kesesuaiannya.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 11 November 2025
Tanah Eks HGU dan Terlantar Bakal Digunakan Buat Program BBM Campuran Etanol 10 Persen
Indonesia
Komisi II DPR Minta Pemerintah Tindak Tegas Mafia Tanah dalam Kasus Lahan Jusuf Kalla
Komisi II DPR meminta pemerintah untuk menindak tegas mafia tanah di kasus lahan Jusuf Kalla.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
Komisi II DPR Minta Pemerintah Tindak Tegas Mafia Tanah dalam Kasus Lahan Jusuf Kalla
Bagikan