Wamen BUMN Bongkar Masalah LRT, Salah Satunya Jembatan yang Salah Desain

Mula AkmalMula Akmal - Kamis, 03 Agustus 2023
Wamen BUMN Bongkar Masalah LRT, Salah Satunya Jembatan yang Salah Desain

Kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) rute Velodrome-Kelapa Gading memasuki Stasiun Velodrome Jakarta, Senin (25/2/2019). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Peresmian Lintas Rel Terpadu (LRT) Jabodebek sudah di depan mata, namun hingga kini masih ada saja masalah yang menyelimuti proyek senilai Rp 5 triliun tersebut.

Terbaru, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo membeberkan sejumlah masalah yang terjadi.

Baca Juga:

LRT Jakarta Velodrome-Pramuka Ditargetkan Beroperasi 2024

Menurutnya, ketiadaan integrator sistem pada proyek LRT Jabodebek berdampak pada kurangnya koordinasi antara pihak-pihak terkait dan adanya kesalahan desain pada prasarana kereta.

Salah satu kesalahan desain di rute LRT Jabodebek, yaitu jembatan lengkung bentang panjang (longspan) yang menghubungkan wilayah Gatot Soebroto dan Kuningan.

Tiko memaparkan LRT Jabodebek awalnya dipandang sebagai proyek yang mustahil terealisasi atau impossible mission. Pasalnya, kereta ini direncanakan beroperasi dengan sistem Grade of Automation (GoA) level 3 yang memungkinkan kereta ini beroperasi tanpa masinis.

Dia menjelaskan proyek LRT Jabodebek terbagi menjadi 6 komponen. Secara rinci, PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) memegang bagian prasarana, PT Industri Kereta Api atau Inka bertanggung jawab dalam pembangunan rangkaian kereta, PT Len Industri (Persero) memegang masalah persinyalan.

"Selain itu, KAF bertanggung jawab dalam masalah permesinan kereta, Siemens bertanggung jawab dalam pengembang perangkat lunak [software] dan PT Indosat untuk bagian konektivitas," jelas Tiko dalam acara InJourney Talks secara daring, Selasa (1/8).

Namun, saat Tiko pertama kali menangani proyek ini, LRT Jabodebek tidak memiliki integrator sistem (integrator system) atau penghubung. Padahal, proyek-proyek besar pada umumnya akan memiliki system integrator agar pengerjaannya dapat berjalan dengan optimal.

Baca Juga:

Pembaharuan Perangkat Lunak LRT Jabodebek Klaim Segera Rampung

Pada akhirnya, Tiko pun membentuk Project Management Office (PMO) untuk LRT Jabodebek yang juga berfungsi sebagai penghubung antara komponen-komponen yang terlibat.

Salah satu akibat ketiadaan integrator sistem ini adalah kesalahan desain pada jembatan longspan dari Gatot Subroto ke Kuningan. Tiko menuturkan, kesalahan tersebut terjadi akibat Adhi Karya, yang bertanggung jawab dalam hal prasarana, membangun jembatan tersebut tanpa menguji sudut kemiringan kereta.

Akibat kesalahan tersebut, Menteri BUMN, Erick Thohir bahkan sempat mengusulkan untuk mengganti konsep operasi LRT Jabodebek menjadi kereta dengan menggunakan masinis. Namun, dia mengatakan seluruh pihak-pihak yang terlibat dalam proyek ini masih yakin dapat menyelesaikan LRT Jabodebek dengan sistem otomatis.

"Ternyata setelah ketelatenan selama 3,5 tahun, barangnya jadi juga. Ini merupakan effort yang tingkat kedetailannya sangat tinggi dan sangat melelahkan," jelasnya.

Dia menambahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) rencananya akan meresmikan LRT Jabodebek pada 18 Agustus 2023. Sementara itu, target operasi komersial atau commercial operation date (COD) LRT Jabodebek akan dilakukan pada 28 Agustus 2023 mendatang. (*)

Baca Juga:

Pemerintah Tetapkan Tarif LRT Jabodebek, Ini Besarannya

#LRT #BUMN
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Saat ini menjabat sebagai Managing Editor di Merah Putih Media, dengan rekam jejak kontribusi di The Straits Times, Indozone, dan Koran Sindo, serta pengalaman strategis di Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan DPRD DKI Jakarta. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
BUMN Indonesia Menang Kontrak Proyek Malolos-Clark Railway di Filipina, Nilainya Rp 3,16 T
Perusahaan BUMN sektor konstruksi, PT PP (Persero) Tbk (PTPP), resmi ditunjuk sebagai kontraktor utama internasional dalam proyek Malolos–Clark Railway Contract Package S-01 (CP S01) di Filipina.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 Oktober 2025
BUMN Indonesia Menang Kontrak Proyek Malolos-Clark Railway di Filipina, Nilainya Rp 3,16 T
Indonesia
Danantara Optimis Raih Rp 140 Triliun Pada 2025 Dari Dividen BUMN
Danantara saat ini mengelola aset senilai 1 triliun dolar AS atau sekitar Rp 16,57 kuadriliun, sehingga menempatkan Danantara sebagai sovereign wealth fund nomor lima terbesar di dunia.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Oktober 2025
Danantara Optimis Raih Rp 140 Triliun Pada 2025 Dari Dividen BUMN
Indonesia
Menkeu Perintahkan Pemda Simpan Duit Lebih di BPD Tidak di Bank BUMN
Purbaya mendorong pemda untuk memperbaiki tata kelola BPD-nya masing-masing sehingga bisa lebih optimal dalam pengelolaan dan pembangunan daerahnya.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Oktober 2025
Menkeu Perintahkan Pemda Simpan Duit Lebih di BPD Tidak di Bank BUMN
Indonesia
Prabowo Jadikan WNA Bos BUMN, Pengamat: Bukti Kualitas Pejabat BUMN Sekarang Tidak Kompeten
Cerminan lemahnya kualitas sumber daya manusia di lingkungan BUMN.
Wisnu Cipto - Senin, 20 Oktober 2025
Prabowo Jadikan WNA Bos BUMN, Pengamat: Bukti Kualitas Pejabat BUMN Sekarang Tidak Kompeten
Indonesia
MPR Tidak Masalahkan WNA Jadi Direksi BUMN
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan dalam setiap kebijakan yang dijalankan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 Oktober 2025
MPR Tidak Masalahkan WNA Jadi Direksi BUMN
Indonesia
WNA Boleh Pimpin BUMN, Kejagung Sebut Tetap Bisa Diproses Hukum jika Rugikan Negara
Kejaksaan Agung menyebutkan, bahwa WNA yang memimpin BUMN masih tetap bisa diproses hukum. Apalagi, jika mereka merugikan negara.
Soffi Amira - Jumat, 17 Oktober 2025
WNA Boleh Pimpin BUMN, Kejagung Sebut Tetap Bisa Diproses Hukum jika Rugikan Negara
Indonesia
Kejagung Tegaskan WNA Bos BUMN tidak Kebal Hukum di Indonesia, Apalagi Kasus Korupsi
Sistem hukum positif Indonesia berlaku universal, termasuk bagi WNA yang bekerja atau tinggal di Indonesia.
Wisnu Cipto - Jumat, 17 Oktober 2025
Kejagung Tegaskan WNA Bos BUMN tidak Kebal Hukum di Indonesia, Apalagi Kasus Korupsi
Indonesia
Waskita 'Sulap' LRT Jakarta Fase 1B Pakai Ilmu Digital, Hemat Sampai Rp367 Miliar
Proyek ini juga mendukung aspek keberlanjutan dengan potensi pengurangan emisi karbon antara 4.000 hingga 5.500 ton setiap tahun
Angga Yudha Pratama - Jumat, 17 Oktober 2025
Waskita 'Sulap' LRT Jakarta Fase 1B Pakai Ilmu Digital, Hemat Sampai Rp367 Miliar
Indonesia
KPK Tegaskan WNA yang Pimpin BUMN Tetap Wajib Lapor LHKPN dan Bisa Diusut jika Korupsi
KPK tetap memiliki kewenangan untuk menindak WNA yang menjabat di BUMN apabila terlibat dalam tindak pidana korupsi.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Oktober 2025
KPK Tegaskan WNA yang Pimpin BUMN Tetap Wajib Lapor LHKPN dan Bisa Diusut jika Korupsi
Indonesia
2 Syarat WNA Ekspatriat Boleh Jadi Bos BUMN Versi Legislator
Presiden Prabowo Subianto sudah mengubah regulasi yang melarang ekspatriat atau WNA memimpin BUMN.
Wisnu Cipto - Kamis, 16 Oktober 2025
2 Syarat WNA Ekspatriat Boleh Jadi Bos BUMN Versi Legislator
Bagikan