Wali Kota Depok Terpilih Dilantik Akhir Februari

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Februari 2021
Wali Kota Depok Terpilih Dilantik Akhir Februari

Pilkada Depok. (Foto: KPU)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok terpilih periode 2021-2026 yang seharusnya 17 Februari 2021 ditunda hingga akhir Februari. Mengisi kekosongan kepemimpinan, Sekda Kota Depok menjabat sebagai Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Depok.

"Kepala daerah yang masa jabatannya habis dan terdapat kekosongan kepemimpinan kurang dari 1 bulan maka ditunjuk pelaksana harian yang secara otomatis dijabat oleh Sekda," kata Pj Sekretaris Kota Depok Sri Utomo di Depok, Rabu (17/2).

Baca Juga:

SK Mendagri Tak Kunjung Turun, Pelantikan Gibran-Teguh Dipastikan Molor

Sri Utomo menjelaskan pelantikkan pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih Mohammad Idris-Imam Budi Hartono, akan dilakukan pada akhir Februari 2021 dan dilakukan secara virtual. Namun belum diketahui secara pasti tanggal pelantikannya.

"Terkait tanggal pelantikan masih belum ada kepastian, karena Kemendagri khawatir untuk menetapkan tanggal, bisa saja tidak tepat, oleh karena itu 5 hari sebelum pelaksanaan pelantikan akan diberikan surat untuk persiapan pelantikan," tuturnya dikutip Antara.

Sri menjelaskan, pelantikan Idris-Imam akan dilakukan berbarengan dengan bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota di 122 kabupaten/kota se Indonesia.

Pilkada Serentak. (Foto: Antara)
Pilkada Serentak. (Foto: Antara)

Pasangan Idris-Imam meraih suara terbanyak pada pilkada Kota Depok 2020 mengungguli pasangan nomor urut 1 Pradi Supriatna-Afifah Alia.

Pasangan Idris-Imam yang diusung oleh PKS, Partai Demokrat, PPP dan partai non-parlemen Partai Berkarya dengan jumlah total kursi di DPRD Kota Depok sebanyak 17 kursi.

Pasangan ini, berhasil memperoleh 415.657 atau 55,54 persen suara dari total 748.346 suara sah di 4.015 TPS se-Kota Depok dan ditetapkan oleh KPU sebagai pasangan terpilih untuk periode 2021-2026, pada 21 Januari 2021. (*)

Baca Juga:

Gibran Tak Kunjung Dilantik, Gubernur Jateng Resmi Tunjuk Ahyani Jadi Plh Wali Kota Solo

#PemiluKada #Pilkada Serentak #Pilkada Depok
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Golkar Nilai Putusan MK soal Pemilu Bisa Jadi Bumerang dan Guncang Dunia Politik Indonesia
Adies berpendapat bahwa MK seharusnya berfungsi sebagai negative legislature
Angga Yudha Pratama - Kamis, 24 Juli 2025
Golkar Nilai Putusan MK soal Pemilu Bisa Jadi Bumerang dan Guncang Dunia Politik Indonesia
Indonesia
Paradok MK Bikin Panas! Legislator Bongkar Kejanggalan Putusan Pemilu Terbaru
Khozin menilai bahwa putusan terbaru MK ini akan berdampak komplikatif secara konstitusional
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 28 Juni 2025
Paradok MK Bikin Panas! Legislator Bongkar Kejanggalan Putusan Pemilu Terbaru
Indonesia
Ketua KPU Nilai Pemilu Terpisah Ideal, Singgung Kematian Petugas di 2019
Afifuddin mengaku telah membatasi jumlah pemilih di setiap TPS untuk meminimalkan korban
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 28 Juni 2025
Ketua KPU Nilai Pemilu Terpisah Ideal, Singgung Kematian Petugas di 2019
Indonesia
Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal Mulai 2029, MK: Agar Fokus dan Tak Tambah Beban Kerja
Putusan ini diucapkan dalam Sidang Pengucapan Putusan yang digelar pada Kamis (26/6) di Ruang Sidang Pleno MK.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 26 Juni 2025
Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal Mulai 2029, MK: Agar Fokus dan Tak Tambah Beban Kerja
Indonesia
Cabup Pilkada Boven Digul Nomor Urut 3 Diganti, Coblos Ulang 6 Agustus Anggaran Rp 21,2 M
Ada pergantian calon bupati (Cabup) nomor urut 3 Petrus Ricolombus Omba sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
Wisnu Cipto - Jumat, 09 Mei 2025
Cabup Pilkada Boven Digul Nomor Urut 3 Diganti, Coblos Ulang 6 Agustus Anggaran Rp 21,2 M
Indonesia
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Baik dari sisi hukum dan teknis penyelenggaraan, serta konsekuensi anggarannya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 25 Februari 2025
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Indonesia
Biar Patuh UU, Komisi II DPR Tawarkan Opsi Pelantikan Pilkada Non-Sengketa MK Tetap Februari
Komisi II DPR RI bakal mengundang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), guna merumuskan opsi-opsi pelantikan kepala daerah.
Wisnu Cipto - Rabu, 15 Januari 2025
Biar Patuh UU, Komisi II DPR Tawarkan Opsi Pelantikan Pilkada Non-Sengketa MK Tetap Februari
Indonesia
MK Sesuaikan Panel Hakim Sengketa Pilkada Karena Anwar Usman Sakit, Janji Sesuai Tenggat Waktu
Mahkamah Konstitusi memastikan sidang perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan wali kota atau sengketa Pilkada 2024 berjalan secara proporsional dan tepat waktu sesuai tenggat 45 hari kerja.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 08 Januari 2025
MK Sesuaikan Panel Hakim Sengketa Pilkada Karena Anwar Usman Sakit, Janji Sesuai Tenggat Waktu
Indonesia
Tunggu Putusan MK, Pelantikan Kepala Daerah Diundur Serempak ke Maret
"Itulah prinsip dasar pilkada serentak. Karena itu yang tidak sengketa pun harus menunggu selesainya yang bersengketa di MK."
Wisnu Cipto - Jumat, 03 Januari 2025
Tunggu Putusan MK, Pelantikan Kepala Daerah Diundur Serempak ke Maret
Indonesia
MK Janji Ambil Sikap Jika Ada Yang Ingin Pengaruhi Putusan
MK Janji Ambil Sikap Jika Ada Yang Ingin Pengaruhi Putusan
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 11 Desember 2024
MK Janji Ambil Sikap Jika Ada Yang Ingin Pengaruhi Putusan
Bagikan