Wakil Ketua KPK Berkelit saat Citra Lembaganya Dianggap Menurun


Gedung KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)
MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomalongo menilai, hasil survei Indo Barometer yang menyebut kepercayaan publik terhadap lembaganya turun adalah terlalu dini. Menurut Nawawi, KPK baru bekerja selama dua bulan.
"Sangat prematur untuk dituntut menunjukkan hasil kerjanya," kata Nawawi kepada wartawan di Jakarta, Senin (24/2).
Baca Juga:
Lembaganya Keluar 3 Besar Versi Indo Barometer, KPK: Harus Dihargai
Ia juga menyinggung soal Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Menurutnya, UU yang dijadikan pedoman KPK itu juga belum lama diterapkan.
"Ditambah lagi dengan usia UU hasil revisi (nomor) 19 Tahun 2019 yang menjadi pijakan hukum bekerja KPK yang juga berusia dini," sebutnya.

Menurut dia, survei itu lebih banyak terkait belum terlihatnya hasil kerja KPK di era kepemimpinan Firli Bahuri cs.
"Survei itu karena merupakan hasil kerja yang profesional tentu harus dihargai, begitu juga dengan survei Indo Barometer. Khusus menyangkut KPK juga dapat diterima karena lebih banyak disandarkan pada belum terlihatnya hasil kerja," tuturnya.
Sebelumnya, hasil survei Indo Barometer menunjukkan bahwa institusi TNI menjadi lembaga negara yang memiliki tingkat kepercayaan publik paling tinggi yaitu dengan persentase 94 persen.
Baca Juga:
Jawaban Rano Karno Dicecar Jaksa KPK Soal Dugaan Terima Rp 1,5 M dari Wawan
"Ada empat lembaga negara yang memiliki tingkat kepercayaan publik tinggi yaitu TNI (94 persen), Presiden RI (89,7 persen), organisasi keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah (86,8 persen), dan KPK (81,8 persen)," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (23/2).
Dia mengatakan, meskipun angka kepercayaan publik pada KPK tergolong tinggi (81,8 persen), namun hasil tersebut menempatkan lembaga tersebut di posisi keempat.
Menurut dia, biasanya dalam tiap survei yang dilakukannya, lembaga pimpinan Firli Bahuri itu selalu masuk dalam tiga besar.
"Biasanya KPK selalu masuk tiga besar bersama TNI dan Presiden RI," ujarnya. (Knu)
Baca Juga:
Pengacara Sebut Nurhadi dan Menantunya Belum Terima SPDP dari KPK
Bagikan
Berita Terkait
KPK Cecar Eks Sekjen Kemenag Proses Terbitnya SK Kuota Haji Tambahan Era Menag Yaqut

KPK Menggali Keterangan Khalid Basalamah Terkait Perolehan Kuota Haji Khusus

Lisa Mariana di Mabes Polri Bilang Terima Duit Banyak dari RK, KPK Janji Dalami Libatkan PPATK

PN Jaksel Gelar Sidang Praperadilan Tersangka Rudy Tanoe 15 September, KPK Pastikan Hadir

Jadi Tersangka Korupsi Bansos, Rudy Tanoe Ajukan Praperadilan Lawan KPK

KPK Telusuri Aliran Dana Kasus Korupsi Kuota Haji, Termasuk ke PBNU

KPK Duga Putri Mendiang Eks Gubernur Kaltim Awang Faroek Kerap Minta Suap

KPK Tahan Putri Eks Gubernur Kaltim Awang Faroek Terkait Suap Tambang Rp 3,5 M

KPK Menduga Ridwan Kamil Terima Uang Dugaan Korupsi Bank BJB saat Jabat Gubernur Jawa Barat

Ungkap Modus Jual Beli Kuota Haji, KPK: Tidak Secara Langsung
