Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomalongo menilai, hasil survei Indo Barometer yang menyebut kepercayaan publik terhadap lembaganya turun adalah terlalu dini. Menurut Nawawi, KPK baru bekerja selama dua bulan.
"Sangat prematur untuk dituntut menunjukkan hasil kerjanya," kata Nawawi kepada wartawan di Jakarta, Senin (24/2).
Baca Juga:
Lembaganya Keluar 3 Besar Versi Indo Barometer, KPK: Harus Dihargai
Ia juga menyinggung soal Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Menurutnya, UU yang dijadikan pedoman KPK itu juga belum lama diterapkan.
"Ditambah lagi dengan usia UU hasil revisi (nomor) 19 Tahun 2019 yang menjadi pijakan hukum bekerja KPK yang juga berusia dini," sebutnya.
Menurut dia, survei itu lebih banyak terkait belum terlihatnya hasil kerja KPK di era kepemimpinan Firli Bahuri cs.
"Survei itu karena merupakan hasil kerja yang profesional tentu harus dihargai, begitu juga dengan survei Indo Barometer. Khusus menyangkut KPK juga dapat diterima karena lebih banyak disandarkan pada belum terlihatnya hasil kerja," tuturnya.
Sebelumnya, hasil survei Indo Barometer menunjukkan bahwa institusi TNI menjadi lembaga negara yang memiliki tingkat kepercayaan publik paling tinggi yaitu dengan persentase 94 persen.
Baca Juga:
Jawaban Rano Karno Dicecar Jaksa KPK Soal Dugaan Terima Rp 1,5 M dari Wawan
"Ada empat lembaga negara yang memiliki tingkat kepercayaan publik tinggi yaitu TNI (94 persen), Presiden RI (89,7 persen), organisasi keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah (86,8 persen), dan KPK (81,8 persen)," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (23/2).
Dia mengatakan, meskipun angka kepercayaan publik pada KPK tergolong tinggi (81,8 persen), namun hasil tersebut menempatkan lembaga tersebut di posisi keempat.
Menurut dia, biasanya dalam tiap survei yang dilakukannya, lembaga pimpinan Firli Bahuri itu selalu masuk dalam tiga besar.
"Biasanya KPK selalu masuk tiga besar bersama TNI dan Presiden RI," ujarnya. (Knu)
Baca Juga:
Pengacara Sebut Nurhadi dan Menantunya Belum Terima SPDP dari KPK
