Wakil Ketua Komisi V DPR Tanggapi Dugaan Korupsi Jiwasraya

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 06 Januari 2020
Wakil Ketua Komisi V DPR Tanggapi Dugaan Korupsi Jiwasraya

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima menanggapi soal kasus PT Asuransi Jiwasraya, Minggu (5/1). (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima angkat bicara terkait masalah yang menjerat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Asuransi Jiwasraya.

Ia menilai Jiwasraya yang didera masalah gagal bayar bisa segera teratasi dengan cara menarik investor melalui proses privatisasi. Demikian diungkapkan Aria Bima saat kunjungan kerja di Solo, Jawa Tengah, Minggu (5/1).

Baca Juga

Komisi VI DPR Desak Pemerintah Serius Tuntaskan Skandal Jiwasraya

"Semua permasalahan pasti ada solusinya. Termasuk masalah Jiwasraya juga ada solusinya dengan cara menarik investor melalui proses privatisasi," ujar Aria.

Politisi PDIP ini menegaskan pengembalian uang nasabah yang jatuh tempo harus menjadi konsentrasi utama dalam penanganan Jiwasraya. Pengembalian itu bisa dilakukan secara bertahap.

Logo PT Asuransi Jiwasraya. Antaranews/jiwasraya
Logo PT Asuransi Jiwasraya. Antaranews/jiwasraya

"Solusi Pengembalian uang nasabah yang jatuh tempo tidak bisa instan. Saya melihat Jiwasraya membutuhkan suntikan modal yang cukup besar," kata dia.

Restrukturisasi perusahaan pelat merah ini, lanjut dia, harus dilakukan. Perombakan internal harus dilakukan untuk meyakinkan pemerintah dalam memberikan suntikan modalnya.

"Seorang direksi Jiwasraya harus punya rencana bisnis yang matang untuk menjamin pengembalian uang nasabah," kata dia

Baca Juga

Pemerintah Diminta Buka-bukaan Dalang Dugaan Korupsi PT Jiwasraya

Selain pemberian modal baru dari pemerintah, langkah untuk membentuk holding dengan BUMN lain juga menjadi salah satu solusi yang tengah dibahas. Penjualan saham ke publik juga bisa dilakukan dengan syarat 51 persen tetap ditangan pemerintah.

"Saya yakin saham Jiwasraya masih memiliki daya tarik yang cukup besar. Apalagi BUMN ini memiliki intangible asset berupa 5,2 juta nasabah," kata dia.

Ia mengatakan masih banyaknya nasabah menggunakan jasa Jiwasraya menjadi modal utama perusahaan plat merah ini untuk keluar dari masalah ini. Komisi IV DPR akan terus mengawal penyelesaian masalah di asuransi Jiwasraya.

"Kami juga telah bentuk panja (panitia kerja) dalam menangani persoalan Jiwasraya," kata dia.

Baca Juga

10 Orang yang Dicekal Terkait Jiwasraya Berpotensi Jadi Tersangka

Berita ini merupakan laporan Ismail Soli, kontributor merahputih.com untuk wilayah Solo dan sekitarnya. (*)

#Solo #PDIP
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Jadi Pelaksana Keraton Solo, Tedjowulan Minta 2 Raja Kembar Serahkan Penguasaan Aset
Panembahan Agung Tedjowulan mengatakan instruksi itu merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2026.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Januari 2026
Jadi Pelaksana Keraton Solo, Tedjowulan Minta 2 Raja Kembar Serahkan Penguasaan Aset
Indonesia
Satnarkoba Polresta Solo Sita 1 Kilogram Sabu dari Jaringan Lintas Provinsi
terbongkarnya kasus ini bermuala dari adanya informasi mengenai penyalahgunaan narkoba di tempat kos di Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo.
Dwi Astarini - Rabu, 21 Januari 2026
Satnarkoba Polresta Solo Sita 1 Kilogram Sabu dari Jaringan Lintas Provinsi
Indonesia
Keluarkan SK Buat Tedjowulan, Kubu PB XIV Purbaya Ancam Gugat Menteri Fadli Zon di PTUN
Jika dalam 90 hari tidak ditanggapi, ataupun tidak ada perubahan, maka kita anggap itu melawan hukum dan layangkan gugatan ke PTUN
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 19 Januari 2026
Keluarkan SK Buat Tedjowulan, Kubu PB XIV Purbaya Ancam Gugat Menteri Fadli Zon di PTUN
Indonesia
GKR Timoer Ngamuk, Menteri Budaya Fadli Zon Tunjuk Tedjowulan Pelaksana Keraton
SK tersebut menjadikan Tedjowulan sebagai pelaksana Keraton dalam revitalisasi hingga pemerintahan sementara pengelolaan Keraton Surakarta.
Dwi Astarini - Senin, 19 Januari 2026
GKR Timoer Ngamuk, Menteri Budaya Fadli Zon Tunjuk Tedjowulan Pelaksana Keraton
Indonesia
Banjir, Perjalanan KA Banyubiru Ekspres Solobalapan Dibatalkan
Pengembalian tiket penumpang akan dilayani sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Dwi Astarini - Minggu, 18 Januari 2026
Banjir, Perjalanan KA Banyubiru Ekspres Solobalapan Dibatalkan
Indonesia
Traktir Makan 2 Raja Kembar Keraton Surakarta, Wapres Gibran Titip Jaga Solo
Wapres Gibran mengajak makan siang bersama dua raja kembar Keraton Surakarta, PB XIV Hangabehi dan PB XIV Purbaya, di warung sate kawasan Pasar Klewer
Wisnu Cipto - Jumat, 16 Januari 2026
Traktir Makan 2 Raja Kembar Keraton Surakarta, Wapres Gibran Titip Jaga Solo
Indonesia
ASN Solo Mulai WFA, Walkot Respati Sebut Hemat Anggaran Operasional Kantor 29 Persen
WFA ini dilakukan hanya pada Rabu selama Januari. Nantinya, akan dilakukan evaluasi untuk melihat kekurangan dan dilakukan pembenahan.
Dwi Astarini - Rabu, 14 Januari 2026
ASN Solo Mulai WFA, Walkot Respati Sebut Hemat Anggaran Operasional Kantor 29 Persen
Indonesia
PDIP: Penolakan Pilkada oleh DPRD Merupakan Sikap Ideologis, Konstitusional, dan Historis
"Reformasi bukan untuk dibatalkan secara perlahan. Reformasi harus dijaga, diperkuat, dan disempurnakan," tutur Megawati.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Januari 2026
PDIP: Penolakan Pilkada oleh DPRD Merupakan Sikap Ideologis, Konstitusional, dan Historis
Indonesia
Megawati Tegaskan PDIP Tidak Akan Biarkan Stabilitas Dibangun Dengan Korbankan Demokrasi
Legitimasi elektoral dan besarnya kekuasaan negara tidak secara otomatis menjamin terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Januari 2026
Megawati Tegaskan PDIP Tidak Akan Biarkan Stabilitas Dibangun Dengan Korbankan Demokrasi
Indonesia
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
PDIP percaya hak rakyat dalam menentukan pemimpin daerah lewat Pilkada langsung tidak boleh diganggu gugat
Wisnu Cipto - Selasa, 13 Januari 2026
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
Bagikan