Komisi VI DPR Desak Pemerintah Serius Tuntaskan Skandal Jiwasraya


Logo PT Asuransi Jiwasraya. Antaranews/jiwasraya
MerahPutih.Com - Kasus dugaan skandal PT Asuransi Jiwasraya mendapat perhatian khusus dari anggota Komisi VI DPR.
Menurut Marwan Jafar, pemerintah harus lebih proaktif untuk menyelesaikan dugaan salah kelola di Jiwasraya yang sudah berlangsung lama dan begitu kompleks.
Baca Juga:
Dugaan Korupsi Triliunan Rupiah, Muhammadiyah Minta Erick Thohir Bereskan Jiwasraya
"Kami memperkirakan permasalahan yang terjadi bisa mencapai puluhan masalah yang membelit asuransi pelat merah itu," ujarnya di Pati, Jawa Tengah, Minggu (29/12).
Politisi PKB ini mengatakan, untuk menuntaskan permasalahan tersebut DPR akan membentuk panitia khusus (Pansus) untuk membedah persoalan di Jiwasraya satu per satu.

Menurut dia, keberadaan Pansus tidak perlu ditakutkan karena DPR justru ingin membantu mengurai persoalan dengan terlebih dahulu membedahnya secara menyeluruh.
"Membedah Jiwasraya mulai soal manajemen risiko, salah investasi atau tidak, hingga ada atau tidaknya 'window dressing'. 'Window dressing' itu mempercantik laporan keuangan untuk menyenangkan pemegang saham," ujarnya.
Terkait dengan rencana pemerintah mengambil langkah penggabungan berbagai perusahaan di bawah satu perusahaan induk (holdingisasi) BUMN asuransi, politikus dari PKB itu mengatakan perlu didukung.
Hanya saja, kata dia, sebelum melangkah ke arah tersebut perlu menyelesaikan persoalan di Jiwasraya terlebih dahulu.
"Kasus yang terjadi di perusahaan asuransi tersebut termasuk megaskandal setelah Bank Century. Kalau Century nilai kerugian negara sekitar Rp7,2 triliun, sedangkan di Jiwasraya jauh lebih besar karena mencapai Rp13,7 triliun. Ini harus diperhatikan secara serius dan diselesaikan segera, terutama yang menyangkut nasabah," katanya.
Marwan Jafar sebagaimana dilansir Antara berharap kehadiran Menteri BUMN Erick Thohir bisa menyelesaikan persoalan tersebut karena mempunyai pengalaman di bidang usaha.
"Saya termasuk orang yang optimistis terhadap dirinya bahwa nanti mampu menyelesaikan persoalan Jiwasraya dengan berbagai upaya dan cara, salah satunya melalui restrukturisasi utang," tegasnya.
Baca Juga:
Moeldoko Bantah Sengaja Amankan Eks Direktur Jiwasraya sebagai Staf Ahli KSP
Selain Jiwasraya, wakil rakyat asal Pati, Jawa Tengah, itu menyebutkan masih banyak BUMN lain yang juga perlu mendapat perhatian serius karena terdapat 42 BUMN yang terbelit utang besar.
"Menteri BUMN dipastikan memiliki komitmen besar untuk menyelesaikan itu. Semua pihak harus mendukung dan turut membantu agar penyelesaian serta penyehatan BUMN bermasalah secara bertahap dapat terwujud," pungkasnya.(*)
Baca Juga:
Erick Thohir Ditantang Bongkar Dugaan Korupsi Asuransi Jiwasraya
Bagikan
Berita Terkait
Dinilai Menguntungkan dari Sisi Bisnis, Legislator PKB Usulkan KAI Sediakan Gerbong Khusus Merokok

Kemendag Gagalkan Penyelundupan Pakaian Bekas Senilai Rp 112 Miliar, Komisi VI DPR: Harus Ada Penegakan Hukum Bila Terbukti Melanggar Aturan

Komisi VI DPR Berharap Perombakan Direksi KAI Hasilkan Inovasi Baru

DPR Soroti Persaingan Harga Mobil Kian Brutal, Dorong Kemandirian

Komisi VI DPR soal Beras Oplosan: Ini Pelanggaran Perlindungan Konsumen

Jadi Mitra Kerja Komisi VI dan XI DPR, Danantara Diminta Percepat Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Komisi VI DPR Bakal Panggil Telkom Group dan Telkomsel Buntut Kuota Internet Hangus

Anggota DPR Minta Kasus Hilangnya HP Penumpang Garuda Diusut Tuntas

Ketua Komisi VI DPR Soroti Janji Menteri KKP Stop Impor Garam Akhir 2027

Raker Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dengan Komisi VI DPR Bahas Koperasi Desa Merah Putih
