Komisi VI DPR Desak Pemerintah Serius Tuntaskan Skandal Jiwasraya

Eddy FloEddy Flo - Senin, 30 Desember 2019
 Komisi VI DPR Desak Pemerintah Serius Tuntaskan Skandal Jiwasraya

Logo PT Asuransi Jiwasraya. Antaranews/jiwasraya

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Kasus dugaan skandal PT Asuransi Jiwasraya mendapat perhatian khusus dari anggota Komisi VI DPR.

Menurut Marwan Jafar, pemerintah harus lebih proaktif untuk menyelesaikan dugaan salah kelola di Jiwasraya yang sudah berlangsung lama dan begitu kompleks.

Baca Juga:

Dugaan Korupsi Triliunan Rupiah, Muhammadiyah Minta Erick Thohir Bereskan Jiwasraya

"Kami memperkirakan permasalahan yang terjadi bisa mencapai puluhan masalah yang membelit asuransi pelat merah itu," ujarnya di Pati, Jawa Tengah, Minggu (29/12).

Politisi PKB ini mengatakan, untuk menuntaskan permasalahan tersebut DPR akan membentuk panitia khusus (Pansus) untuk membedah persoalan di Jiwasraya satu per satu.

Anggota Komisi VI DPR Marwan Jafar desak pemerintah serius bereskan skandal jiwasraya
Anggota Komisi VI DPR Marwan Jafar (Foto: ANTARA)

Menurut dia, keberadaan Pansus tidak perlu ditakutkan karena DPR justru ingin membantu mengurai persoalan dengan terlebih dahulu membedahnya secara menyeluruh.

"Membedah Jiwasraya mulai soal manajemen risiko, salah investasi atau tidak, hingga ada atau tidaknya 'window dressing'. 'Window dressing' itu mempercantik laporan keuangan untuk menyenangkan pemegang saham," ujarnya.

Terkait dengan rencana pemerintah mengambil langkah penggabungan berbagai perusahaan di bawah satu perusahaan induk (holdingisasi) BUMN asuransi, politikus dari PKB itu mengatakan perlu didukung.

Hanya saja, kata dia, sebelum melangkah ke arah tersebut perlu menyelesaikan persoalan di Jiwasraya terlebih dahulu.

"Kasus yang terjadi di perusahaan asuransi tersebut termasuk megaskandal setelah Bank Century. Kalau Century nilai kerugian negara sekitar Rp7,2 triliun, sedangkan di Jiwasraya jauh lebih besar karena mencapai Rp13,7 triliun. Ini harus diperhatikan secara serius dan diselesaikan segera, terutama yang menyangkut nasabah," katanya.

Marwan Jafar sebagaimana dilansir Antara berharap kehadiran Menteri BUMN Erick Thohir bisa menyelesaikan persoalan tersebut karena mempunyai pengalaman di bidang usaha.

"Saya termasuk orang yang optimistis terhadap dirinya bahwa nanti mampu menyelesaikan persoalan Jiwasraya dengan berbagai upaya dan cara, salah satunya melalui restrukturisasi utang," tegasnya.

Baca Juga:

Moeldoko Bantah Sengaja Amankan Eks Direktur Jiwasraya sebagai Staf Ahli KSP

Selain Jiwasraya, wakil rakyat asal Pati, Jawa Tengah, itu menyebutkan masih banyak BUMN lain yang juga perlu mendapat perhatian serius karena terdapat 42 BUMN yang terbelit utang besar.

"Menteri BUMN dipastikan memiliki komitmen besar untuk menyelesaikan itu. Semua pihak harus mendukung dan turut membantu agar penyelesaian serta penyehatan BUMN bermasalah secara bertahap dapat terwujud," pungkasnya.(*)

Baca Juga:

Erick Thohir Ditantang Bongkar Dugaan Korupsi Asuransi Jiwasraya

#Asuransi #Marwan Jafar #Komisi VI DPR #Menteri BUMN
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
DPR Minta Kaji Rencana MBG di Luar Negeri, di Dalam Negeri saja Kalang Kabut
Marwan menilai BGN tidak profesional dan gagal mengelola program secara transparan.
Dwi Astarini - Rabu, 03 Juni 2026
DPR Minta Kaji Rencana MBG di Luar Negeri, di Dalam Negeri saja Kalang Kabut
Indonesia
DPR Terkejut PT Danantara Sumber Daya Indonesia akan Dipimpin WNA
DPR menilai posisi pimpinan PT DSI yang akan diisi oleh WNA sangat strategis karena menyangkut ekspor SDA, devisa negara, hingga masa depan industri nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 22 Mei 2026
DPR Terkejut PT Danantara Sumber Daya Indonesia akan Dipimpin WNA
Indonesia
Rupiah Tembus Rp 17.701 per Dolar AS, DPR Ingatkan Dampaknya Bisa Terasa hingga Desa
Anggota Komisi VI DPR RI Ida Nurlaela mengingatkan pelemahan rupiah hingga Rp17.701 per dolar AS dapat memicu kenaikan harga sembako dan menekan UMKM desa.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 19 Mei 2026
Rupiah Tembus Rp 17.701 per Dolar AS, DPR Ingatkan Dampaknya Bisa Terasa hingga Desa
Indonesia
Harga BBM Nonsubsidi Melonjak, DPR Kritik Kebijakan Mendadak Tanpa Sosialisasi
Komisi VI DPR menyoroti melonjaknya harga BBM nonsubsidi. Hal itu dilakukan secara mendadak tanpa sosialisasi.
Soffi Amira - Selasa, 21 April 2026
Harga BBM Nonsubsidi Melonjak, DPR Kritik Kebijakan Mendadak Tanpa Sosialisasi
Indonesia
Harga BBM Nonsubsidi Naik, DPR Ingatkan Ancaman ke Ekonomi dan Daya Beli Masyarakat
Komisi VI DPR menyoroti kenaikan harga BBM nonsubsidi. Hal itu bisa berdampak ke ekonomi dan daya beli masyarakat.
Soffi Amira - Senin, 20 April 2026
Harga BBM Nonsubsidi Naik, DPR Ingatkan Ancaman ke Ekonomi dan Daya Beli Masyarakat
Indonesia
Impor Gula Rafinasi Dinilai Kebanyakan Jalur, DPR Dorong Satu Pintu via BUMN
Komisi VI DPR menilai, bahwa impor gula rafinasi terlalu banyak jalur. Impor tersebut diusulkan melalui satu pintu via BUMN.
Soffi Amira - Kamis, 09 April 2026
Impor Gula Rafinasi Dinilai Kebanyakan Jalur, DPR Dorong Satu Pintu via BUMN
Indonesia
Harga Tiket Pesawat Naik, DPR Ingatkan Jangan Bebani Rakyat
Komisi VI DPR menanggapi keputusan pemerintah untuk menaikkan harga tiket. Kebijakan itu harus diawasi agar tak membebani masyarakat.
Soffi Amira - Rabu, 08 April 2026
Harga Tiket Pesawat Naik, DPR Ingatkan Jangan Bebani Rakyat
Indonesia
DPR Minta Kenaikan Harga Tiket Pesawat Diawasi Ketat di Tengah Krisis Avtur
Krisis avtur memicu kenaikan harga tiket pesawat. DPR pun meminta pemerintah untuk mengawasi ketat kenaikan tersebut.
Soffi Amira - Rabu, 08 April 2026
DPR Minta Kenaikan Harga Tiket Pesawat Diawasi Ketat di Tengah Krisis Avtur
Indonesia
DPR Dorong Revitalisasi Pelabuhan Panarukan Situbondo, Bidik Kebangkitan Ekonomi Jawa Timur
Komisi VI DPR meminta Pelabuhan Panarukan direvitalisasi. Hal itu demi mendongkrak ekonomi Jawa Timur.
Soffi Amira - Sabtu, 04 April 2026
DPR Dorong Revitalisasi Pelabuhan Panarukan Situbondo, Bidik Kebangkitan Ekonomi Jawa Timur
Indonesia
DPR Ingatkan Risiko Finansial Pertamina akibat Penahanan Harga BBM
DPR mengingatkan risiko finansial Pertamina akibat kebijakan penahanan harga BBM. Pemerintah diminta transparan soal kompensasi dan subsidi energi.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 03 April 2026
DPR Ingatkan Risiko Finansial Pertamina akibat Penahanan Harga BBM
Bagikan