Komisi VI DPR Desak Pemerintah Serius Tuntaskan Skandal Jiwasraya

Eddy FloEddy Flo - Senin, 30 Desember 2019
 Komisi VI DPR Desak Pemerintah Serius Tuntaskan Skandal Jiwasraya

Logo PT Asuransi Jiwasraya. Antaranews/jiwasraya

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.Com - Kasus dugaan skandal PT Asuransi Jiwasraya mendapat perhatian khusus dari anggota Komisi VI DPR.

Menurut Marwan Jafar, pemerintah harus lebih proaktif untuk menyelesaikan dugaan salah kelola di Jiwasraya yang sudah berlangsung lama dan begitu kompleks.

Baca Juga:

Dugaan Korupsi Triliunan Rupiah, Muhammadiyah Minta Erick Thohir Bereskan Jiwasraya

"Kami memperkirakan permasalahan yang terjadi bisa mencapai puluhan masalah yang membelit asuransi pelat merah itu," ujarnya di Pati, Jawa Tengah, Minggu (29/12).

Politisi PKB ini mengatakan, untuk menuntaskan permasalahan tersebut DPR akan membentuk panitia khusus (Pansus) untuk membedah persoalan di Jiwasraya satu per satu.

Anggota Komisi VI DPR Marwan Jafar desak pemerintah serius bereskan skandal jiwasraya
Anggota Komisi VI DPR Marwan Jafar (Foto: ANTARA)

Menurut dia, keberadaan Pansus tidak perlu ditakutkan karena DPR justru ingin membantu mengurai persoalan dengan terlebih dahulu membedahnya secara menyeluruh.

"Membedah Jiwasraya mulai soal manajemen risiko, salah investasi atau tidak, hingga ada atau tidaknya 'window dressing'. 'Window dressing' itu mempercantik laporan keuangan untuk menyenangkan pemegang saham," ujarnya.

Terkait dengan rencana pemerintah mengambil langkah penggabungan berbagai perusahaan di bawah satu perusahaan induk (holdingisasi) BUMN asuransi, politikus dari PKB itu mengatakan perlu didukung.

Hanya saja, kata dia, sebelum melangkah ke arah tersebut perlu menyelesaikan persoalan di Jiwasraya terlebih dahulu.

"Kasus yang terjadi di perusahaan asuransi tersebut termasuk megaskandal setelah Bank Century. Kalau Century nilai kerugian negara sekitar Rp7,2 triliun, sedangkan di Jiwasraya jauh lebih besar karena mencapai Rp13,7 triliun. Ini harus diperhatikan secara serius dan diselesaikan segera, terutama yang menyangkut nasabah," katanya.

Marwan Jafar sebagaimana dilansir Antara berharap kehadiran Menteri BUMN Erick Thohir bisa menyelesaikan persoalan tersebut karena mempunyai pengalaman di bidang usaha.

"Saya termasuk orang yang optimistis terhadap dirinya bahwa nanti mampu menyelesaikan persoalan Jiwasraya dengan berbagai upaya dan cara, salah satunya melalui restrukturisasi utang," tegasnya.

Baca Juga:

Moeldoko Bantah Sengaja Amankan Eks Direktur Jiwasraya sebagai Staf Ahli KSP

Selain Jiwasraya, wakil rakyat asal Pati, Jawa Tengah, itu menyebutkan masih banyak BUMN lain yang juga perlu mendapat perhatian serius karena terdapat 42 BUMN yang terbelit utang besar.

"Menteri BUMN dipastikan memiliki komitmen besar untuk menyelesaikan itu. Semua pihak harus mendukung dan turut membantu agar penyelesaian serta penyehatan BUMN bermasalah secara bertahap dapat terwujud," pungkasnya.(*)

Baca Juga:

Erick Thohir Ditantang Bongkar Dugaan Korupsi Asuransi Jiwasraya

#Asuransi #Marwan Jafar #Komisi VI DPR #Menteri BUMN
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Dinilai Menguntungkan dari Sisi Bisnis, Legislator PKB Usulkan KAI Sediakan Gerbong Khusus Merokok
Anggota Komisi VI DPR RI sebut usulan tersebut merupakan aspirasi dari masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Agustus 2025
Dinilai Menguntungkan dari Sisi Bisnis, Legislator PKB Usulkan KAI Sediakan Gerbong Khusus Merokok
Indonesia
Kemendag Gagalkan Penyelundupan Pakaian Bekas Senilai Rp 112 Miliar, Komisi VI DPR: Harus Ada Penegakan Hukum Bila Terbukti Melanggar Aturan
Imas Aan Ubudiah menilai penyelundupan pakaian bekas dari luar negeri mengancam industri tekstil dalam negeri.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Agustus 2025
Kemendag Gagalkan Penyelundupan Pakaian Bekas Senilai Rp 112 Miliar, Komisi VI DPR: Harus Ada Penegakan Hukum Bila Terbukti Melanggar Aturan
Indonesia
Komisi VI DPR Berharap Perombakan Direksi KAI Hasilkan Inovasi Baru
PT KAI memegang peran strategis dalam menyediakan moda transportasi publik yang efisien dan ramah lingkungan.
Wisnu Cipto - Rabu, 13 Agustus 2025
Komisi VI DPR Berharap Perombakan Direksi KAI Hasilkan Inovasi Baru
Indonesia
DPR Soroti Persaingan Harga Mobil Kian Brutal, Dorong Kemandirian
Meski demikian, kehadiran mobil buatan dalam negeri masih lemah di pasar nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 06 Agustus 2025
DPR Soroti Persaingan Harga Mobil Kian Brutal, Dorong Kemandirian
Indonesia
Komisi VI DPR soal Beras Oplosan: Ini Pelanggaran Perlindungan Konsumen
Anggota Komisi VI DPR RI mengecam keras praktik curang tersebut dan menilai kasus ini mencerminkan lemahnya perlindungan konsumen di Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 15 Juli 2025
Komisi VI DPR soal Beras Oplosan: Ini Pelanggaran Perlindungan Konsumen
Indonesia
Jadi Mitra Kerja Komisi VI dan XI DPR, Danantara Diminta Percepat Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Anggota Komisi VI DPR RI tekankan pentingnya sinergi antara lembaga legislatif dan badan pengelola aset dalam percepatan pertumbuhan ekonomi.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 02 Juli 2025
Jadi Mitra Kerja Komisi VI dan XI DPR, Danantara Diminta Percepat Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Indonesia
Komisi VI DPR Bakal Panggil Telkom Group dan Telkomsel Buntut Kuota Internet Hangus
Komisi VI DPR akan memanggil Telkom Group dan Telkomsel. Hal itu buntut dari kebijakan kuota internet yang hangus setelah masanya berakhir.
Soffi Amira - Rabu, 11 Juni 2025
Komisi VI DPR Bakal Panggil Telkom Group dan Telkomsel Buntut Kuota Internet Hangus
Indonesia
Anggota DPR Minta Kasus Hilangnya HP Penumpang Garuda Diusut Tuntas
Insiden ini dinilai mencoreng citra pelayanan maskapai nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 Juni 2025
Anggota DPR Minta Kasus Hilangnya HP Penumpang Garuda Diusut Tuntas
Indonesia
Ketua Komisi VI DPR Soroti Janji Menteri KKP Stop Impor Garam Akhir 2027
Ketua Komisi VI DPR RI sebut kebijakan ini terlalu lambat dan tidak berpihak pada petani garam lokal yang selama ini terpinggirkan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Juni 2025
Ketua Komisi VI DPR Soroti Janji Menteri KKP Stop Impor Garam Akhir 2027
Berita Foto
Raker Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dengan Komisi VI DPR Bahas Koperasi Desa Merah Putih
Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi (kiri) didampingi Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono (kanan) bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/5/2025).
Didik Setiawan - Senin, 26 Mei 2025
Raker Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dengan Komisi VI DPR Bahas Koperasi Desa Merah Putih
Bagikan