DPR Soroti Proyek Kampung Haji Indonesia, Transparansi Danantara Jadi Kunci

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Kamis, 18 Desember 2025
DPR Soroti Proyek Kampung Haji Indonesia, Transparansi Danantara Jadi Kunci

Jemaah Haji. (foto: dok Kementerian Agama)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, mengapresiasi langkah Danantara yang mengakuisisi 14 bidang tanah seluas sekitar 4,4 hektare di Mekkah, Arab Saudi, untuk pengembangan Kampung Haji Indonesia.

Meski demikian, ia menegaskan proyek strategis tersebut harus dikelola secara transparan, akuntabel, serta benar-benar berorientasi pada kepentingan jemaah haji Indonesia.

“Danantara merupakan lembaga pengelolaan investasi negara yang dibentuk untuk mengoptimalkan kekayaan negara melalui pengelolaan aset BUMN dan investasi strategis. Karena itu, pembelian lahan Kampung Haji harus benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi jemaah haji Indonesia, bukan sekadar proyek properti,” ujar Rivqy, Kamis (18/12).

Baca juga:

Kampung Haji Indonesia Diyakini Turunkan Biaya Haji

Kampung Haji Indonesia Dibangun Dengan Jarak 3 Kilometer dari Masjidil Haram

Ia menilai, Indonesia sebagai negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia membutuhkan solusi jangka panjang untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan efisiensi biaya akomodasi.

Kehadiran Kampung Haji Indonesia di Mekkah dinilai dapat menjawab kebutuhan tersebut, selama seluruh proses pembangunan dan pengembangannya dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab.

Rivqy menambahkan, pembangunan Kampung Haji di atas lahan seluas 4,4 hektare itu memerlukan waktu panjang, anggaran besar, serta sumber daya manusia yang profesional.

Proyek tersebut direncanakan mencakup pembangunan 13 tower hunian dan satu pusat perbelanjaan dengan kapasitas hingga 23 ribu jemaah.

“Dengan skala sebesar ini, Danantara tidak boleh bekerja secara tertutup. Transparansi mutlak diperlukan untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan, baik dalam pengelolaan aset, penggunaan anggaran, maupun penentuan mitra. Setiap rupiah uang negara harus kembali dalam bentuk manfaat nyata bagi jemaah,” tegasnya.

Baca juga:

Putra Mahkota Saudi Telepon Presiden Prabowo, Beri Dukungan untuk Indonesia dan Bahas Kampung Haji

Selain itu, Rivqy mengusulkan agar perkembangan pembangunan Kampung Haji Indonesia dilaporkan secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Menurutnya, pengawasan harus diperketat sejak tahap awal agar proyek strategis tersebut tidak mencederai kepercayaan masyarakat.

“Kampung Haji ini merupakan amanah besar dari Presiden Prabowo. Jangan sampai ada pihak yang mencederai kebijakan strategis ini demi kepentingan sempit,” ujarnya.

Sebagai informasi, pembangunan belasan tower hunian dan pusat perbelanjaan tersebut diperkirakan membutuhkan dana sekitar USD 700–800 juta atau setara Rp 11,6–13,2 triliun. Selain pembelian lahan, Danantara juga telah mengakuisisi Novotel Makkah Thakher City yang memiliki 1.461 kamar dengan kapasitas hingga 4.383 jemaah. (Pon)

#Danantara #Kampung Haji #Komisi VI DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Danantara Genjot Reformasi Pasar Modal: Demutualisasi BEI dan Free Float 15 Persen
Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut langsung atas arahan Presiden Prabowo Subianto dalam merespons dinamika pasar keuangan global dan domestik.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Januari 2026
Danantara Genjot Reformasi Pasar Modal: Demutualisasi BEI dan Free Float 15 Persen
Indonesia
Ambil Alih Tambang Martabe, Perminas Bakal Kuasai Komoditas Mineral Kritis
Pemerintah telah mengantongi daftar tambang mana saja yang akan masuk ke Perminas
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 31 Januari 2026
Ambil Alih Tambang Martabe, Perminas Bakal Kuasai Komoditas Mineral Kritis
Indonesia
Danantara Bersiap Menjadi Pemegang Saham BEI, Kurangi Potensi Benturan Kepentingan
Terkait skema masuknya apakah melalui penawaran umum perdana saham (IPO) atau mekanisme lain.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
Danantara Bersiap Menjadi Pemegang Saham BEI, Kurangi Potensi Benturan Kepentingan
Indonesia
Danantara Perintahkan Kembangkan Rute KRL Sampai Sukabumi di 2026
KAI untuk bekerja sama dengan INKA (PT Industri Kereta Api (Persero)) dalam pengembangan elektrifikasi jalur kereta api tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 29 Januari 2026
Danantara Perintahkan Kembangkan Rute KRL Sampai Sukabumi di 2026
Indonesia
Izin Agincourt Dicabut, Tambang Emas Martabe Diambil BUMN Baru Perminas
PT Agincourt Resources, anak usaha Astra, masuk daftar 28 perusahaan yang izinnya dicabut Satgas PKH karena melanggar aturan kawasan hutan.
Wisnu Cipto - Rabu, 28 Januari 2026
Izin Agincourt Dicabut, Tambang Emas Martabe Diambil BUMN Baru Perminas
Berita Foto
RDP Dirut BTN dengan Komisi VI DPR Bahas Dukungan Program Perumahan Nasional
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dan Wakil Direktur Utama BTN Oni Febriarto Rahardjo menghadiri RDP di Komisi VI DPR, Jakarta, Senin (26/1/2026).
Didik Setiawan - Senin, 26 Januari 2026
RDP Dirut BTN dengan Komisi VI DPR Bahas Dukungan Program Perumahan Nasional
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut Indonesia kini Mitra Setara Investor Global lewat Danantara
Danantara yang kini mengelola aset (asset under management/AUM) sebesar USD 1 triliun, sejajar dengan lembaga pengelola dana global lainnya.
Dwi Astarini - Jumat, 23 Januari 2026
Presiden Prabowo Sebut Indonesia kini Mitra Setara Investor Global lewat Danantara
Indonesia
Danantara Mulai Lakukan Reformasi BUMN di Tahun Ini
Danantara menargetkan perusahaan BUMN untuk berkembang menjadi entitas yang lebih tangguh, mampu menghadapi siklus ekonomi makro
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Januari 2026
Danantara Mulai Lakukan Reformasi BUMN di Tahun Ini
Indonesia
Proyek Kilang sampai Budidaya Unggal Bakal Groundbreaking di Februari 2026
Beberapa proyek strategis diantaranya Proyek Bauksit, Alumunium, Bioavtur, Refinery (Kilang), hingga Proyek Budidaya Unggas.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Januari 2026
Proyek Kilang sampai Budidaya Unggal Bakal Groundbreaking di Februari 2026
Indonesia
BUMN Rugi tapi Elit Minta Bonus, DPR: Ini Masalah Etika Kepemimpinan
Anggota Komisi VI DPR RI mendukung kritik Presiden Prabowo terhadap direksi dan komisaris BUMN yang merugi namun tetap meminta bonus atau tantiem.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 14 Januari 2026
BUMN Rugi tapi Elit Minta Bonus, DPR: Ini Masalah Etika Kepemimpinan
Bagikan