Eddy Flo
MerahPutih.Com - Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengklarifikasi isu yang menyebit dirinya merekrut eks Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Hari Prasetyo, sebagai tenaga ahli di Kantor Staf Kepresidenan pada periode lalu.
Sebagaimana diketahui, Jiwasraya memang tengah disorot karena diduga tengah merugikan negara dengan jumlah mencapai triliunan rupiah.
Baca Juga:
Moeldoko Minta FPI Mendeklarasikan Pancasila Sebagai Ideologi
"Saya baru kenal Pak Hari itu baru di KSP ini. Kan di sini dalam mencari SDM (dilakukan) terbuka," kata Moeldoko kepada wartawan di Kantor KSP, Jakarta, Senin (23/12).
Moeldoko menegaskan, bahwa sekarang Hari tidak lagi bekerja di KSP. Waktu masuk ke lembaga nonstruktural itu pun di periode lalu, dia mendaftarkan diri atas inisitif pribadi dan dilakukan seleksi.
"Walaupun waktu itu seleksinya saya juga harus jujur, seleksinya tidak seperti sekarang. Sekarang sangat ketat, kalau dulu kurang ketat seleksinya," tambah Moeldoko.
Hari direkrut oleh KSP setelah tidak bekerja lagi di Jiwasraya.
Moeldoko juga mengungkap kinerja baik dari seorang Hari di BUMN perasuransian yang kini terbelit kasus gagal membayar polis JS Saving Plan milik pemegang polis, yang jatuh tempo mulai Oktober - Desember 2019 lebih dari Rp12 triliun.
"Saya jelaskan bahwa Pak Hari kami rekrut setelah keluar dari Jiwasraya. Pada saat beliau di Jiwasraya memiliki catatan yang positif, bagaimana bisa mengubah wajah Jiwasraya. Itulah yang mereference KSP, saya, untuk yang bersangkutan bisa diangkat ke sini. Jadi jangan salah dulu analisanya," jelas Moeldoko.
Selanjutnya, setelah permasalahan di Jiwasraya muncul dan memunculkan nama Pak Hari Prasetyo terlibat dalam urusan itu, maka saat itulah KSP berketetapan tidak lagi merekrut yang bersangkutan untuk melanjutkan tugas sebagai tenaga ahli pada periode KSP yang kedua ini.
"Pada saat kami bubarkan (periode 2014-2019), Pak Hari sudah selesai, tidak dimasukkan dalam rekrutmen yang kedua. Bahkan daftar pun enggak," ungkap veteran kelahiran Kediri, Jawa Timur tersebut.
Kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) kini tengah menjadi sorotan publik. Masalah ini bermula ketika perusahaan menunda pembayaran klaim produk asuransi JP Saving Plan sebesar Rp 802 miliar pada Oktober 2018.
Baca Juga:
Bertemu Moeldoko, Dubes Tiongkok Bantah Lakukan Represi Terhadap Minoritas Uighur
Kala itu, Jiwasraya menyatakan pemenuhan pendanaan untuk pembayaran masih diproses. Namun hingga kini, perseroan masih belum sanggup memenuhi kewajiban, hingga total polis jatuh tempo atas produk tersebut pada Oktober-Desember 2019 mencapai sekitar Rp 12,4 triliun.
Kegagalan manajemen Jiwasraya yang tak mampu memenuhi kewajiban polis jatuh tempo kepada nasabah ini berakar dari ketidakmampuan korporasi dan pemerintah selaku regulator yang seolah membiarkan masalah jadi berlarut-larut.(Knu)
Baca Juga:
Moeldoko: Pindahkan Ibu Kota Itu Tandanya Pemerintah Move On untuk Masa Depan
