Bertemu Moeldoko, Dubes Tiongkok Bantah Lakukan Represi Terhadap Minoritas Uighur

MerahPutih.Com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bertemu dengan Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia, Xiao Qian di Bina Graha Kompleks Istana.

Xiao menjelaskan kondisi warga Muslim di Uighur, Tiongkok. Dalam pertemuan tersebut, Xiao Qian mempersilakan masyarakat Indonesia untuk berkunjung dan melihat langsung keadaan warga Muslim di Uighur.

Baca Juga:

Disebut Terima Dana Agar Bungkam Soal Uighur, Muhammadiyah Justru Tuding Tiongkok Langgar HAM

"Silakan jika ingin berkunjung, beribadah, dan bertemu dengan masyarakat Muslim Uighur," kata Xiao Qian di Kantor KSP, Jakarta Pusat, Selasa (17/12).

Xiao Qian juga menyebut pemberitaan mengenai tindakan represif pemerintah Tiongkok terhadap warga Muslim Uighur tidak benar. Ia mengatakan warga Muslim Uighur yang tinggal di Xinjiang dalam kondisi aman.

"Persoalan di Xinjiang sama dengan kondisi dunia lain. Ini upaya kami memerangi radikalisme dan terorisme," tuturnya.

Menanggapi persoalan di Xinjiang, Moeldoko memahami bahwa isu tersebut merupakan urusan internal pemerintah Tiongkok.

Menurutnya, di tengah pesatnya perkembangan teknologi, pemerintah sering kali kesulitan menghadapi serangan hoaks. Hal yang sama pun pernah dialami pemerintah Indonesia.

Selain soal Uighur, Xiao Qian dan Moeldoko juga berbicara mengenai kerja sama perdagangan dan investasi China di Indonesia. Xiao Qian menjelaskan investasi China di Indonesia saat ini sebesar USD 3,3 milliar, atau naik 83 persen dalam setahun terakhir.

Angka ini menempatkan investasi Tiongkok berada di nomor 2 setelah Singapura.

Baca Juga:

Muhammadiyah Bantah Tudingan Disuap Tiongkok Soal Minoritas Muslim Uighur

Moeldoko berharap kerja sama kedua negara tidak hanya terbatas dalam bidang perdagangan dan investasi. Ia berharap kerja sama harus diperluas di bidang militer, industri perikanan, dan kelautan.

Sebagaimana diketahui, Wall Street Journal (WSJ) melaporkan dugaan pemerintah China melobi sejumlah organisasi Islam di Indonesia, termasuk Muhammadiyah, agar tak vokal memprotes dugaan pelanggaran HAM warga Muslim Uighur.

PP Muhammadiyah menyebut WSJ menyebar fitnah dan tuduhan itu juga tak berdasar.(Knu)

Baca Juga:

Muslim Uighur Dinilai Jadi Korban Kejahatan HAM, KAHMI Datangi Wamenlu AM Fachir