Bertemu Moeldoko, Dubes Tiongkok Bantah Lakukan Represi Terhadap Minoritas Uighur

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 18 Desember 2019
 Bertemu Moeldoko, Dubes Tiongkok Bantah Lakukan Represi Terhadap Minoritas Uighur

Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia, Xiao Qian (Foto: ANTARA)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bertemu dengan Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia, Xiao Qian di Bina Graha Kompleks Istana.

Xiao menjelaskan kondisi warga Muslim di Uighur, Tiongkok. Dalam pertemuan tersebut, Xiao Qian mempersilakan masyarakat Indonesia untuk berkunjung dan melihat langsung keadaan warga Muslim di Uighur.

Baca Juga:

Disebut Terima Dana Agar Bungkam Soal Uighur, Muhammadiyah Justru Tuding Tiongkok Langgar HAM

"Silakan jika ingin berkunjung, beribadah, dan bertemu dengan masyarakat Muslim Uighur," kata Xiao Qian di Kantor KSP, Jakarta Pusat, Selasa (17/12).

Xiao Qian juga menyebut pemberitaan mengenai tindakan represif pemerintah Tiongkok terhadap warga Muslim Uighur tidak benar. Ia mengatakan warga Muslim Uighur yang tinggal di Xinjiang dalam kondisi aman.

Dubes Tiongkok bertemu dengan Kepala KSP Moeldoko bahas soal muslim uighur
Dubes Tiongkok Xiao Qian bertemu dengan Kepala KSP Moeldoko di Bina Graha, Jakarta (Foto: Dok Kantor KSP)

"Persoalan di Xinjiang sama dengan kondisi dunia lain. Ini upaya kami memerangi radikalisme dan terorisme," tuturnya.

Menanggapi persoalan di Xinjiang, Moeldoko memahami bahwa isu tersebut merupakan urusan internal pemerintah Tiongkok.

Menurutnya, di tengah pesatnya perkembangan teknologi, pemerintah sering kali kesulitan menghadapi serangan hoaks. Hal yang sama pun pernah dialami pemerintah Indonesia.

Selain soal Uighur, Xiao Qian dan Moeldoko juga berbicara mengenai kerja sama perdagangan dan investasi China di Indonesia. Xiao Qian menjelaskan investasi China di Indonesia saat ini sebesar USD 3,3 milliar, atau naik 83 persen dalam setahun terakhir.

Angka ini menempatkan investasi Tiongkok berada di nomor 2 setelah Singapura.

Baca Juga:

Muhammadiyah Bantah Tudingan Disuap Tiongkok Soal Minoritas Muslim Uighur

Moeldoko berharap kerja sama kedua negara tidak hanya terbatas dalam bidang perdagangan dan investasi. Ia berharap kerja sama harus diperluas di bidang militer, industri perikanan, dan kelautan.

Sebagaimana diketahui, Wall Street Journal (WSJ) melaporkan dugaan pemerintah China melobi sejumlah organisasi Islam di Indonesia, termasuk Muhammadiyah, agar tak vokal memprotes dugaan pelanggaran HAM warga Muslim Uighur.

PP Muhammadiyah menyebut WSJ menyebar fitnah dan tuduhan itu juga tak berdasar.(Knu)

Baca Juga:

Muslim Uighur Dinilai Jadi Korban Kejahatan HAM, KAHMI Datangi Wamenlu AM Fachir

#Tiongkok #Pelanggaran HAM #Jenderal Moeldoko #Dubes
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Puluhan Calon Dubes Belum Serahkan Kredensial ke Prabowo, Ini Kata Menlu Sugiono
Sugiono memastikan bahwa belum diserahkannya surat kepercayaan para duta besar kepada Presiden RI tidak berdampak apapun bagi kerja sama bilateral dengan negara dimaksud.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 Juni 2026
Puluhan Calon Dubes Belum Serahkan Kredensial ke Prabowo, Ini Kata Menlu Sugiono
Dunia
Uni Eropa Bekukan Aset 4 Lembaga Israel, Terbukti Pelanggar HAM Berat di Tepi Barat
Uni Eropa resmi menjatuhkan sanksi terhadap 4 lembaga Israel dan pimpinannya atas pelanggaran HAM di Tepi Barat. Sanksi meliputi pembekuan aset dan larangan perjalanan ke negara anggota Uni Eropa.
Wisnu Cipto - Jumat, 29 Mei 2026
Uni Eropa Bekukan Aset 4 Lembaga Israel, Terbukti Pelanggar HAM Berat di Tepi Barat
Indonesia
Dubes Arab Saudi Minta Megawati Ikut Berperan Aktif terhadap Situasi Terkini di Timur Tengah
Menurut Dubes Arab Saudi, Megawati Soekarnoputri merupakan sosok penting dalam politik lokal dan global yang memiliki perhatian pada isu lingkungan dan geopolitik.
Dwi Astarini - Kamis, 09 April 2026
Dubes Arab Saudi Minta Megawati Ikut Berperan Aktif terhadap Situasi Terkini di Timur Tengah
Indonesia
Hidayat Nur Wahid Kecam UU Hukuman Mati Israel, Dinilai Diskriminatif terhadap Palestina
Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, mengecam keras pengesahan UU hukuman mati oleh parlemen Israel terhadap tahanan Palestina.
Soffi Amira - Sabtu, 04 April 2026
Hidayat Nur Wahid Kecam UU Hukuman Mati Israel, Dinilai Diskriminatif terhadap Palestina
Indonesia
DPR Desak Komnas HAM Tetapkan Kasus Andrie Yunus sebagai Pelanggaran HAM
Komisi XIII DPR mendesak Komnas HAM untuk menetapkan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.
Soffi Amira - Minggu, 29 Maret 2026
DPR Desak Komnas HAM Tetapkan Kasus Andrie Yunus sebagai Pelanggaran HAM
Indonesia
Mantan Panglima Moeldoko Kenang Sosok Mendiang Try Sutrisno sebagai Sosok yang Punya Nilai Keujujuran dan Teladan Prajurit Sejati
Moeldoko mengungkapkan ia memiliki kenangan pribadi yang tak terlupakan bersama almarhum, terutama saat ia masih berpangkat perwira pertama.
Dwi Astarini - Senin, 02 Maret 2026
Mantan Panglima Moeldoko Kenang Sosok Mendiang Try Sutrisno sebagai Sosok yang Punya Nilai Keujujuran dan Teladan Prajurit Sejati
Indonesia
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Ketegasan hukum harus berjalan beriringan dengan kejelasan mekanisme pemulihan bagi mereka yang terdampak
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Indonesia
DPR Sambut Peta Jalan Penyelesaian HAM Berat, Negara Diminta Tak Lagi Menunda
Anggota Komisi XIII DPR RI menegaskan peta jalan penyelesaian pelanggaran HAM berat harus menjadi langkah konkret negara untuk mengungkap kebenaran dan menghadirkan keadilan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 Desember 2025
DPR Sambut Peta Jalan Penyelesaian HAM Berat, Negara Diminta Tak Lagi Menunda
Indonesia
Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Pimpinan Komisi XIII DPR Singgung Pelanggaran HAM Orde Baru
Pimpinan Komisi XIII DPR menyinggung soal pelanggaran HAM Orde Baru. Hal ini buntut dari pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto.
Soffi Amira - Senin, 10 November 2025
Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Pimpinan Komisi XIII DPR Singgung Pelanggaran HAM Orde Baru
Indonesia
Klaim tak Ada Bukti Pelanggaran HAM, Fadli Zon Justru Ungkit Jasa Besar Soeharto untuk Indonesia
Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon mengklaim, bahwa tak ada bukti pelanggaran HAM yang dilakukan Soeharto.
Soffi Amira - Senin, 10 November 2025
Klaim tak Ada Bukti Pelanggaran HAM, Fadli Zon Justru Ungkit Jasa Besar Soeharto untuk Indonesia
Bagikan