Disebut Terima Dana Agar Bungkam Soal Uighur, Muhammadiyah Justru Tuding Tiongkok Langgar HAM

MerahPutih.Com - Beberapa ormas Islam di Indonesia geram dengan pemberitaan media Wall Street Journal yang menyebut ormas Islam yang salah satunya Muhammadiyah bungkam tekait Muslim Uighur setelah diberi dana oleh pemerintah Tiongkok.

Ketua Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Pemuda Muhammdiyah, Razikin menilai, pemberitaan tersebut merupakan upaya untuk menyudutkan Ormas Islam baik MUI, Muhammadiyah.

Baca Juga:

Muhammadiyah Bantah Tudingan Disuap Tiongkok Soal Minoritas Muslim Uighur

Menurut Razikin, pemerintah Tiongkok melanggar HAM fundamental dari kelompok Uighur dengan tidak menjalankan perangkat-perangkat hukum yang ada baik di ranah domestik maupun di ranah internasional.

"Banyak persoalan HAM fundamental dari etnik Uighur yang tidak bisa ditegakkan, seperti hak untuk mengekspresikan identitas kulturalnya, hak untuk bebas diskriminasi dalam banyak aspek kehidupan seperti mendapatkan pekerjaan, hak untuk mendapatkan rasa aman, dan hak-hak lainnya," kata Razikin dalam keterangannya, Senin (16/12).

Magister Ilmu Politik Universitas Indonesia ini, menambahkan bahwa kebijakan pemerintah China dalam membangun nasionalismenya, lebih banyak dijalankan dengan cara-cara represi dan diskriminasi terhadap minoritas etnik Uighur di Xinjiang ketimbang memberikan sebuah empowerment.

"Diskriminasi tersebut terpotret secara jelas dengan tidak diakuinya identitas lokal etnik Uighur dengan memaksakan memberikan “identitas baru” sebagai bangsa China," jelas Razikin.

Sementara identitas baru tersebut dapat menghilangkan identitas-identitas lokal yang telah lama melekat dalam diri masyarakat Uighur.

Razikin menambahkan, pelanggaran yang lain yang dilakukan Pemerintah China terkait hak-hak esensial Muslim Uighur adalah seperti hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak tanpa diskriminasi, hak untuk hidup aman, hak untuk dapat mengekspresikan identitas kulturalnya, dan hak-hak fundamental lainnya.

"Rentetan represi dan diskriminasi tersebut memunculkan pergolakan serta usaha-usaha pemberontakan," ungkap Razikin.

Ia melihat, Pemerintah China menggunakan retorika melawan radikalisme, ekstrimisme dan terorisme untuk membenarkan tindakan pembantaian terhadap muslim Uighur dan itu merupakan pelanggaran Hak Azasi Manusia.

"Marena itu kami sangat mengecamnya," tutup Razikin.

Diketahui dalam laporan Wall Street Journal yang ditulis pada Rabu (11/12), memaparkan China menggelontorkan sejumlah bantuan dan donasi terhadap ormas-ormas Islam setelah isu Uighur mencuat pada 2018 lalu.

Isu Uighur sebelumnya mencuat dari laporan organisasi HAM Internasional yang menyebut pemerintah China menahan satu juta orang Uighur di kamp penahanan.

Baca Juga:

Muslim Uighur Dinilai Jadi Korban Kejahatan HAM, KAHMI Datangi Wamenlu AM Fachir

China berupaya membujuk ormas Islam hingga akademisi untuk menutup mata dan tidak mengeluarkan kritik atas dugaan persekuasi serius yang terima warga Muslim Uighur di Xinjiang.

Pemerintah China bahkan mengundang dan membiayai puluhan tokoh, petinggi ormas, akademisi, dan wartawan untuk melihat langsung keadaan di Xinjiang.(Knu)

Baca Juga:

Dituding Dukung Represi China Terhadap Minoritas Uighur, Arab Saudi Bela Diri