Wakil Ketua Komisi II Minta Mendagri Tegur APDESI
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang. Foto: MP/Fachruddin Chalik
MerahPutih.com - Dukungan Jokowi tiga periode oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) mendapatkan kritikan tajam dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian diminta untuk menegur APDESI telah melakukan kegiatan politik praktis dengan mendukung perpanjangan jabatan Presiden Jokowi
Baca Juga
Mendagri Diminta Klarifikasi Terkait APDESI Deklarasi Jokowi 3 Periode
Junimart menjelaskan, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas dan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sudah jelas mengatur bahwa kepala desa tidak boleh berpolitik praktis.
"Saya tidak sampaikan terkait dukungan Apdesi beberapa waktu lalu, namun mereka harus paham aturan," kata Junimart di dalam rapat kerja bersama Mendagri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/4).
Menurut Junimart, saat ini banyak organisasi kemasyarakatan yang bertindak kebablasan, sehingga tak patuh terhadap undang-undang.
"Padahal jadi kewajiban Kemendagri untuk membina dan mengawasi keberadaan ormas. Jadi, saran saya sebaiknya Kemendagri ambil sikap sebagai pembina dan pengawas seluruh ormas di Indonesia," ujarnya.
Baca Juga
APDESI Dukung Jokowi Tiga Periode, Komisi II Tegaskan Kades Dilarang Berpolitik
Oleh karena itu, politikus PDIP ini mengimbau seharusnya tidak perlu ada pernyataan dari kementerian yang menyampaikan bahwa ada kepengurusan Apdesi sah dan tidak sah.
"Satu terdaftar di Kemenkumham dan satu terdaftar di Kemendagri. Kemendagri seharusnya menetralkan dan langsung menegur Apdesi agar tidak menjadi bola liar di masyarakat," tegas Junimart. (Pon)
Baca Juga
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Berwasiat Agar Gibran dan Kaesang Jadi Pasangan Capres-Cawapres di Pemilu 2029
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Gerakan Rakyat Deklarasi Jadi Partai, Daftar Februari 2026
Komisi II DPR Nilai Kunjungan Prabowo ke IKN Bawa Pesan Politik Keberlanjutan
Ketua Komisi II DPR: Wacana Pilkada Lewat DPRD Belum Masuk Prolegnas
PDIP Gelar Rakarnas 10 -12 Januari, Ini Tema dan Agenda Yang Dibahas
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Komisi II DPR Nilai Retret Kabinet di Hambalang Jadi Forum Evaluasi dan Penguatan Soliditas Pemerintah
Presiden Gelar Retret Kedua, DPR: Momen Evaluasi Kinerja dan Penguatan Soliditas Kabinet