Wakil Ketua Baleg DPR Sebut RUU Masyarakat Hukum Adat Jadi Agenda Legislasi Prioritas PKB

Dwi AstariniDwi Astarini - Jumat, 11 Juli 2025
Wakil Ketua Baleg DPR Sebut RUU Masyarakat Hukum Adat Jadi Agenda Legislasi Prioritas PKB

DPR RI. (Foto: DPR)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - WAKIL Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PKB Iman Syukri menegaskan RUU Masyarakat Hukum Adat (MHA) menjadi agenda legislasi prioritas yang akan diperjuangan PKB di parlemen. Rancangan peraturan itu disusun untuk melindungi masyarakat adat dari marginalisasi, diskriminasi, serta kriminalisasi.
?
Hal itu disampaikan Iman dalam diskusi pakar dalam rangka penyusunan naskah akademis RUU MHA yang digelar Badan Keahlian DPR di kompleks parlemen Senayan, Jumat (11/7).
?
“Kami sebagai pengusul RUU MHA secara konsisten menempatkan pengusungan RUU tentang Masyarakat Adat sebagai salah satu agenda legislasi prioritas,” katanya.
?
Menurut Iman, ada sejumlah alasan yang menjadi dasar menyusunan RUU tersebut. Pertama, UUD 1945, khususnya Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional. Kedua, Fraksi PKB yang memiliki akar historis dan sosiologis yang kuat dengan Nahdlatul Ulama (NU), secara inheren membawa tradisi pembelaan terhadap kelompok yang rentan dan sering kali terpinggirkan.

Baca juga:

Mahfud MD Janji Rampungkan RUU Masyarakat Adat Saat Jadi Wapres


?
“Sejarah panjang NU dalam memperjuangkan hak-hak rakyat kecil, termasuk masyarakat adat dan petani desa yang kerap menjadi korban ketidakadilan agraria, menjadi landasan kuat bagi PKB untuk meneruskan perjuangan tersebut melalui jalur legislasi,” terangnya.
?
Menurut politisi asal Dapil Jawa Timur VII itu, ketiadaan payung hukum yang spesifik dan kuat mengakibatkan pengakuan serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat menjadi lemah. Pada akhirnya, hal itu sering kali menjadi akar dari berbagai permasalahan dan konflik di lapangan.
?
“PKB memandang perlindungan terhadap kelompok lemah sebagai kewajiban moral yang tak terpisahkan dari norma agama. PKB menempatkan adat sebagai salah satu kelompok masyarakat yang perlu dilindungi secara serius dari berbagai bentuk marginalisasi, diskriminasi, serta kriminalisasi yang seringkali mereka hadapi,” bebernya.
?
Iman mengatakan, saat ini pengaturan mengenai masyarakat adat diterapkan dalam berbagai undang-undang sektoral, seperti undang-undang kehutanan, agraria, desa, dan pesisir. Fragmentasi regulasi ini menciptakan tumpang tindih, yang justru menghambat upaya Masyarakat Adat untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan hak-hak mereka.
?
Banyak dalil Alquran yang menjadi landasan Fraksi PKB dalam mengusung RUU Masyarakat Adat. Seperti QS Al-Ma'idah ayat 8 yang diperintahkan untuk 'berlaku adil' kepada semua golongan. Kemudian hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, 'Seorang muslim ialah saudara bagi muslim lainnya; ia tidak menzaliminya dan tidak membiarkan (terzalimi)'.
?
Kaidah fikih juga menjadi landasan, yaitu 'Dar' al-mafsadah muqaddam ala jalb al-maslahah' (menolak kerusakan didahulukan atas menarik kemaslahatan). Kaidah itu sangat relevan dengan RUU Masyarakat Adat dipandang sebagai instrumen krusial untuk mencegah mafsadah berupa kriminalisasi dan urusan agraria yang merugikan masyarakat adat.
?
“Jadi pengkajian dan penyusunan RUU Masyarakat Adat ini bukan sekadar agenda legislasi biasa, melainkan sebuah langkah strategis dan mendesak untuk mengatasi kesenjangan hukum yang ada, dan mewujudkan keadilan sosial yang hakiki bagi seluruh masyarakat adat di Indonesia,” tegas Iman.(Pon)

Baca juga:

Raker Menteri Kehutanan dengan Komisi IV Bahas Peningkatan Ekonomi Masyarakat Adat Hutan

#DPR #Badan Legislasi #DPR RI #Masyarakat Adat
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto berjabat tangan degan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat rapat kerja di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 12 November 2026
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR  Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - Rabu, 11 November 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Berita Foto
Usulan Pemakzulan Gibran Masih di DPR, Bambang Pacul: Belum Sampai ke MPR
Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026),
Didik Setiawan - Rabu, 11 November 2026
Usulan Pemakzulan Gibran Masih di DPR, Bambang Pacul: Belum Sampai ke MPR
Indonesia
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut usulan HMP dari 120 anggota DPR terkait pemakzulan Gibran akan dibawa ke rapat paripurna pada 12 November 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Berita Foto
120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Usulkan HMP, Wacana Pemakzulan Wapres Bergulir
Anggota DPR, Dolfie Othniel Frederic Palit menyerahkan daftar pengusul HMP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 11 November 2026
120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Usulkan HMP, Wacana Pemakzulan Wapres Bergulir
Indonesia
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran dari 120 anggota delapan fraksi. Saan Mustopa ungkap rincian dukungannya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Indonesia
172 Anggota DPR Dukung HMP Ijazah Wapres Gibran, Ini Peta Masing-Masing Fraksi
Sebanyak 172 anggota DPR RI dari seluruh fraksi partai politik resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran Rakabuming Raka. Simak rincian dukungan dari masing-masing partai politik.
Wisnu Cipto - Rabu, 11 November 2026
172 Anggota DPR Dukung HMP Ijazah Wapres Gibran, Ini Peta Masing-Masing Fraksi
Indonesia
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Ahmad Heryawan menegaskan pemakzulan Gibran harus melalui DPR, MK, hingga MPR. BAM DPR juga akan menampung dan mendalami aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Indonesia
Pimpinan DPR Gelar Rapat Usulan HMP Ijazah Wapres Gibran, Semua Fraksi Hadir
Pimpinan DPR RI menggelar rapat menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Delapan fraksi partai politik hadir dalam pembahasan awal tersebut.
Wisnu Cipto - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Gelar Rapat Usulan HMP Ijazah Wapres Gibran, Semua Fraksi Hadir
Indonesia
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Mardani Ali Sera menyebut dukungan anggota DPR untuk Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran terus bertambah. Surat dijadwalkan diserahkan hari ini.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Bagikan