Waduh, Komponen PJU di Purwakarta Banyak yang Hilang

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 17 September 2021
Waduh, Komponen PJU di Purwakarta Banyak yang Hilang

PJU Wilayah Kerja UPTD LLAJ Wilayah II Bandung di Kabupaten Purwakarta. (Foto: MP/Iman Ha)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Penerangan jalan umum (PJU) dapat mempermudah pengendara atau pejalan kaki melihat dengan jelas pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan.

Namun, PJU yang merupakan fasilitas publik tersebut rupanya masih diincar tangan-tangan jahil tidak bertanggung jawab. Temuan Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Buky Wibawa, di Kabupaten Purwakarta banyak komponen PJU solar shell yang hilang dicuri.

Temuan tersebut diketahui ketika Buky Wibawa meninjau langsung pemeliharaan PJU Jalan Provinsi di Wilayah Kerja UPTD LLAJ Wilayah II Kabupaten Purwakarta.

Baca Juga:

COVID-19 di Jabar Menurun, ASN Tetap Sisihkan Penghasilan Bantu Warga Terdampak

Buky Wibawa prihatin dengan kondisi PJU di wilayah Kabupaten Purwakarta itu.

"Kami prihatin dengan kondisi PJU di wilayah Kabupaten Purwakarta karena banyak komponen PJU yang hilang dicuri oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, apalagi PJU itu sangat diperlukan bagi keselamatan lalu lintas," ucapnya di jalan provinsi wilayah Kabupaten Purwakarta, Rabu (15/9).

Buky menjelaskan, saat ini sudah ada perbaikan bagi PJU yang dicuri dengan memasang lagi PJU konvensional. Pihaknya juga menyarankan pihak ketiga yang merupakan pemelihara PJU tersebut agar memasang alat pengawasan agar hal tersebut tidak terulang kembali.

"Alhamdulillah sudah ada perbaikan bagi PJU yang hilang, ke depannya kita menyarankan bilamana ingin mengunakan PJU dengan teknologi yang baru, harus disertai juga dengan alat pengawasnya, sehingga ke depannya tidak ada lagi lampu PJU yang hilang," jelasnya.

Tidak lupa, pihaknya juga mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar Unit Pelayanan Teknis Daerah bagi Dinas Perhubungan dapat ditambah.

"Ini untuk memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat," tutup Buky.

Pimpinan dan anggota Komisi IV DPRD Jabar meninjau langsung pemeliharaan PJU Wilayah Kerja UPTD LLAJ Wilayah II Bandung di Kabupaten Purwakarta. (Foto: MP/Iman Ha)
Pimpinan dan anggota Komisi IV DPRD Jabar meninjau langsung pemeliharaan PJU Wilayah Kerja UPTD LLAJ Wilayah II Bandung di Kabupaten Purwakarta. (Foto: MP/Iman Ha)

Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Daddy Rohanady menyoroti program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kelurahan Citereup, Kota Cimahi.

Ia menjelaskan, program Rutilahu merupakan program Kementerian Sosial yang bertujuan merehabilitasi rumah-rumah masyarakat miskin secara bergotong royong agar terciptanya hunian yang layak untuk ditempati dengan prioritas atap, lantai, dan dinding, serta fasilitas MCK.

Dalam tinjauannya, Daddy mengatakan bahwa pihak pemerintahan kota sudah mendapatkan perbaikan Rutilahu dari tahun 2019 sekitar 400 unit serta bantuan anggaran hingga Rp 25 juta rupiah per rumah.

"Kami mendapatkan info bahwa Pemkot Cimahi sudah mendapatkan perbaikan Rutilahu dari tahun 2019 sekitar 400 unit dan juga satuan volume bantuan di angka Rp 20 - 25 juta per unit," ucapnya di Kota Cimahi, Kamis, (16/9).

Baca Juga:

Jabar Klaim PLTB Ciemas Bakal Jadi Terbesar di Asia

Daddy menyebut, banyak anggaran APBD di provinsi yang terkena refocusing untuk penanganan COVID-19, namun pihaknya meminta agar anggaran untuk Rutilahu ini tidak terdampak realokasi anggaran karena penting bagi masyarakat kecil.

"Pada masa pandemi seperti ini banyak anggaran APBD yang terkena refocusing, tetapi kami minta program Rutilahu untuk tidak terkena refocusing, bahkan di tahun 2021 anggaran ini digeser ke dana Pemulihan Ekonomi Nasional," tutupnya. (Imanha/Jawa Barat)

Baca Juga:

SKD Dimulai, 18.000 Peserta Berebut 540 Posisi CPNS di Jabar

#Purwakarta #Jawa Barat
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Ramai Dana Pemprov Jabar Mengendap di Bank, Dedi Umumkan Posisi Kas Umum Daerah Tiap Pekan
Dedi petang ini mengunggah posisi RKUD terbaru lewat video dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jabar, detail sampai rupiah terkecil.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 27 Oktober 2025
Ramai Dana Pemprov Jabar Mengendap di Bank, Dedi Umumkan Posisi Kas Umum Daerah Tiap Pekan
Indonesia
Dewan Gerindra Desak BPKN Selidiki Temuan Sumber Air Aqua dari Sumur Bor di Subang
Temuan bahwa sumber air Aqua di Subang berasal dari sumur bor, bukan mata air pegunungan sebagaimana diklaim, merupakan persoalan serius.
Dwi Astarini - Kamis, 23 Oktober 2025
Dewan Gerindra Desak BPKN Selidiki Temuan Sumber Air Aqua dari Sumur Bor di Subang
Indonesia
Pabrik Air Kemasan Pakai Sumur Bor, Badan Perlindungan Konsumen Diminta Turun Tangan
Jika terbukti ada pelanggaran terhadap prinsip kejujuran dan perlindungan konsumen, ia mendesak agar langkah tegas segera diambil.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 23 Oktober 2025
Pabrik Air Kemasan Pakai Sumur Bor, Badan Perlindungan Konsumen Diminta Turun Tangan
Indonesia
Gubernur Jawa Barat Bakal Pecat Pejabat Sembunyikan Data Deposito Rp 4,17 Triliun
Ancaman tersebut tidak pandang bulu, bahkan termasuk kepada Sekretaris Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan, hingga Kepala Badan Pendapatan Daerah jika terbukti melanggar.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 22 Oktober 2025
Gubernur Jawa Barat Bakal Pecat Pejabat Sembunyikan Data Deposito Rp 4,17 Triliun
Indonesia
Langkah Selanjutnya Setelah Seekor Macan Tutul Dievakuasi dari Hotel di Bandung
Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat (BBKSDA Jabar) mengobservasi seekor macan tutul itu ke Lembang Park and Zoo, Kabupaten Bandung Barat.
Frengky Aruan - Senin, 06 Oktober 2025
Langkah Selanjutnya Setelah Seekor Macan Tutul Dievakuasi dari Hotel di Bandung
Indonesia
DPRD Minta Gubernur Pramono Duduk Bareng Cari Solusi Banjir, Jangan Malah Menyalahkan Jabar
Gubernur Jakarta menyatakan salah satu penyebab ibu kota tergenang air adalah banjir kiriman dari wilayah hulu yang notabene masuk wilayah Jawa Barat.
Wisnu Cipto - Kamis, 18 September 2025
DPRD Minta Gubernur Pramono Duduk Bareng Cari Solusi Banjir, Jangan Malah Menyalahkan Jabar
Indonesia
BMKG Peringatkan Warga Jawa Barat Potensi Cuaca Ekstrem 18-24 September, Bisa Picu Banjir hingga Tanah Longsor
Sejumlah faktor dinamika atmosfer menjadi pemicu meningkatnya curah hujan di Jawa Barat
Frengky Aruan - Rabu, 17 September 2025
BMKG Peringatkan Warga Jawa Barat Potensi Cuaca Ekstrem 18-24 September, Bisa Picu Banjir hingga Tanah Longsor
Indonesia
Jawa Barat Provinsi dengan Angka PHK Tertinggi di Agustus 2025, Gubernur Dedi Mulyadi Singgung Jumlah Penduduk dan Besarnya Industri
Secara nasional jumlah tenaga kerja terkena PHK tercatat sebanyak 830 orang, 261 di antaranya terjadi di Jawa Barat.
Frengky Aruan - Rabu, 17 September 2025
Jawa Barat Provinsi dengan Angka PHK Tertinggi di Agustus 2025, Gubernur Dedi Mulyadi Singgung Jumlah Penduduk dan Besarnya Industri
Indonesia
Tingkat Kerawanan Bencana Alam di Garut Cukup Tinggi, BPBD Keluarkan Surat Edaran
Kabupaten Garut merupakan daerah dengan potensi terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, gempa bumi, dan angin kencang cukup tinggi.
Frengky Aruan - Senin, 15 September 2025
Tingkat Kerawanan Bencana Alam di Garut Cukup Tinggi, BPBD Keluarkan Surat Edaran
Indonesia
Pemerintah Amankan Pakaian Bekas Balpres Senilai Rp 112 Miliar
Pemerintah berhasil mengamankan produk tekstil impor yang diduga ilegal berupa 19.391 bal pakaian bekas dalam karung atau balpres senilai Rp 112,35 miliar.
Frengky Aruan - Selasa, 19 Agustus 2025
Pemerintah Amankan Pakaian Bekas Balpres Senilai Rp 112 Miliar
Bagikan