Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Penerangan jalan umum (PJU) dapat mempermudah pengendara atau pejalan kaki melihat dengan jelas pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan.
Namun, PJU yang merupakan fasilitas publik tersebut rupanya masih diincar tangan-tangan jahil tidak bertanggung jawab. Temuan Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Buky Wibawa, di Kabupaten Purwakarta banyak komponen PJU solar shell yang hilang dicuri.
Temuan tersebut diketahui ketika Buky Wibawa meninjau langsung pemeliharaan PJU Jalan Provinsi di Wilayah Kerja UPTD LLAJ Wilayah II Kabupaten Purwakarta.
Baca Juga:
COVID-19 di Jabar Menurun, ASN Tetap Sisihkan Penghasilan Bantu Warga Terdampak
Buky Wibawa prihatin dengan kondisi PJU di wilayah Kabupaten Purwakarta itu.
"Kami prihatin dengan kondisi PJU di wilayah Kabupaten Purwakarta karena banyak komponen PJU yang hilang dicuri oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, apalagi PJU itu sangat diperlukan bagi keselamatan lalu lintas," ucapnya di jalan provinsi wilayah Kabupaten Purwakarta, Rabu (15/9).
Buky menjelaskan, saat ini sudah ada perbaikan bagi PJU yang dicuri dengan memasang lagi PJU konvensional. Pihaknya juga menyarankan pihak ketiga yang merupakan pemelihara PJU tersebut agar memasang alat pengawasan agar hal tersebut tidak terulang kembali.
"Alhamdulillah sudah ada perbaikan bagi PJU yang hilang, ke depannya kita menyarankan bilamana ingin mengunakan PJU dengan teknologi yang baru, harus disertai juga dengan alat pengawasnya, sehingga ke depannya tidak ada lagi lampu PJU yang hilang," jelasnya.
Tidak lupa, pihaknya juga mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar Unit Pelayanan Teknis Daerah bagi Dinas Perhubungan dapat ditambah.
"Ini untuk memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat," tutup Buky.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Daddy Rohanady menyoroti program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kelurahan Citereup, Kota Cimahi.
Ia menjelaskan, program Rutilahu merupakan program Kementerian Sosial yang bertujuan merehabilitasi rumah-rumah masyarakat miskin secara bergotong royong agar terciptanya hunian yang layak untuk ditempati dengan prioritas atap, lantai, dan dinding, serta fasilitas MCK.
Dalam tinjauannya, Daddy mengatakan bahwa pihak pemerintahan kota sudah mendapatkan perbaikan Rutilahu dari tahun 2019 sekitar 400 unit serta bantuan anggaran hingga Rp 25 juta rupiah per rumah.
"Kami mendapatkan info bahwa Pemkot Cimahi sudah mendapatkan perbaikan Rutilahu dari tahun 2019 sekitar 400 unit dan juga satuan volume bantuan di angka Rp 20 - 25 juta per unit," ucapnya di Kota Cimahi, Kamis, (16/9).
Baca Juga:
Jabar Klaim PLTB Ciemas Bakal Jadi Terbesar di Asia
Daddy menyebut, banyak anggaran APBD di provinsi yang terkena refocusing untuk penanganan COVID-19, namun pihaknya meminta agar anggaran untuk Rutilahu ini tidak terdampak realokasi anggaran karena penting bagi masyarakat kecil.
"Pada masa pandemi seperti ini banyak anggaran APBD yang terkena refocusing, tetapi kami minta program Rutilahu untuk tidak terkena refocusing, bahkan di tahun 2021 anggaran ini digeser ke dana Pemulihan Ekonomi Nasional," tutupnya. (Imanha/Jawa Barat)
Baca Juga:
SKD Dimulai, 18.000 Peserta Berebut 540 Posisi CPNS di Jabar
