COVID-19 di Jabar Menurun, ASN Tetap Sisihkan Penghasilan Bantu Warga Terdampak

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 September 2021
 COVID-19 di Jabar Menurun, ASN Tetap Sisihkan Penghasilan Bantu Warga Terdampak

Penyaluran Bantuan ASN Jabar. (Foto: Humas Pemprov Jabar).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Aparatur sipil negara (ASN) Pemda Provinsi Jawa Barat diingatkan menyisihkan penghasilannya untuk disumbangkan kepada sesama warga yang terdampak pandemi COVID-19. Sumbangan perlu terus digencarkan, walaupun kasus COVID-19 di Jabar menurun.

Ketua Korpri Jabar Daud Achmad mengatakan, semangat ASN Pemda Provinsi Jawa Barat tidak surut. Melalui Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), ASN Peduli tetap berjalan guna membantu sesama yang membutuhkan.

Baca Juga:

KPK Lantik 18 Pegawai Lulus Diklat Bela Negara Jadi ASN

Program ASN Peduli, kata Daud, masih terus digencarkan kepada para ASN di Jabar untuk sukarela menyisihkan penghasilan mereka melalui rekening bjb ASN Peduli.

Dari hasil sumbangan ASN tersebut mereka salurkan pada orang yang membutuhkan. Seperti halnya kegiatan yang digelar oleh beberapa OPD yang memberikan sembako langsung ke masyarakat dua bulan terakhir ini.

"Sesuai dengan arahan Pak Gubenur, kami melalui Korpri mengimbau ASN untuk mengisi dompet rekening ASN Peduli. Utamanya kemarin ketika PPKM kita bantu masyarakat dari hasil donasi sukarela ASN Jabar,” ujar Daud, Rabu (15/9).

Daud menyebutkan jumlah donasi yang terkumpul dan sudah disalurkan Rp500 juta dalam bentuk 50.000 paket sembako.

PNS Bandung.(Foto: Humas Kota Bandung)
PNS Bandung.(Foto: Humas Kota Bandung)

"Penyalurannya ada yang sama kita atau para kepala OPD yang keliling, ada juga yang kita titipkan melalui komunitas masyarakat yang menggelar kegiatan social yang kita seleksi sebelumnya," sebutnya.

Program ASN Peduli, kata Daud, akan dibuka seterusnya. Dia selalu mengimbau ASN melalui kepala OPD maupun UPTD untuk senantiasa mendorong atau mengajak ASN lain untuk konsisten berdonasi melalui rekening ASN Peduli.

"Saat ini pengumpulan donasi masih berlanjut dan akan digunakan setelah sejumlah dana terkumpul atau ada pihak yang sangat membutuhkan bantuan," tutup Daud. (Imanha/Jawa Barat)

Baca Juga:

Aturan Anyar ASN, 10 Hari Bolos Kerja Tanpa Alasan Dihukum Pecat

#Aparatur Sipil Negara (ASN) #PNS #Bantuan Sosial #COVID-19
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Usulkan Gaji Tunggal Bagi ASN, Hilangkan Disparitas Penghasilan
Kebijakan ini berpotensi meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan kerja ASN, karena sistem yang lebih adil akan menumbuhkan loyalitas dan semangat kerja.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 30 Oktober 2025
DPR Usulkan Gaji Tunggal Bagi ASN, Hilangkan Disparitas Penghasilan
Dunia
Program Bantuan Pangan Dihentikan, Setengah dari Negara Bagian AS Gugat Pemerintahan Donald Trump
Pemerintahan Trump disebut kejam karena tak memperhatikan rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Oktober 2025
  Program Bantuan Pangan Dihentikan, Setengah dari Negara Bagian AS Gugat Pemerintahan Donald Trump
Indonesia
Usulan PPPK Diangkat Jadi PNS Dapat Dukungan dari DPR: Demi Kesejahteraan dan Karier yang Pasti
Anggota Komisi II DPR RI Ali Ahmad dukung usulan PPPK diangkat jadi PNS, dinilai beri kepastian, kesejahteraan, dan karier yang lebih baik.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 29 Oktober 2025
Usulan PPPK Diangkat Jadi PNS Dapat Dukungan dari DPR: Demi Kesejahteraan dan Karier yang Pasti
Indonesia
TPP ASN DKI Aman dari Potongan, Pramono Anung Ancam Pecat PNS yang 'Flexing'
Aturan mengenai TPP ini tertuang dalam Pergub DKI Jakarta Nomor 69 tahun 2020
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 25 Oktober 2025
TPP ASN DKI Aman dari Potongan, Pramono Anung Ancam Pecat PNS yang 'Flexing'
Indonesia
Penyaluran Bantuan Rp 900 Ribu Melalui PT Pos Masih Terkendala, Kemensos Janji Percepat Validasi
Saat ini dari 30,04 juta target penerima manfaat BLTS ada tujuh juta penerima manfaat yang belum memiliki rekening dan sekitar 11 juta rekening yang masih perlu dipastikan lagi validitasnya.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 23 Oktober 2025
Penyaluran Bantuan Rp 900 Ribu Melalui PT Pos Masih Terkendala, Kemensos Janji Percepat Validasi
Indonesia
Kemensos Klaim 1 Tahun Prabowo, 77 Ribu Keluarga Tidak Lagi Dapat Bantuan PKH, Target 300 Ribu di 2026
Kementerian Sosial menargetkan pada tahun depan lebih dari 300 ribu KPM dalam PKH yang berhasil keluar dari ketergantungan terhadap bantuan sosial pemerintah.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Oktober 2025
Kemensos Klaim 1 Tahun Prabowo, 77 Ribu Keluarga Tidak Lagi Dapat Bantuan PKH, Target 300 Ribu di 2026
Indonesia
Penanganan Penyakit Tuberculosis Bakal Contoh Pola Pandemi COVID-19
Salah satu fokus dalam penanganan Tb adalah memperluas skrining atau deteksi dini. Masyarakat diimbau untuk tidak takut melakukan pemeriksaan, karena TBC dapat disembuhkan dengan pengobatan yang konsisten.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 Oktober 2025
Penanganan Penyakit Tuberculosis Bakal Contoh Pola Pandemi COVID-19
Indonesia
Kasus ISPA di Jakarta Naik Gara-Gara Cuaca, Warga Diminta Langsung ke Faskes Jika Ada Gejala
Gejala umum ISPA yang harus diwaspadai meliputi batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan demam
Angga Yudha Pratama - Kamis, 16 Oktober 2025
Kasus ISPA di Jakarta Naik Gara-Gara Cuaca, Warga Diminta Langsung ke Faskes Jika Ada Gejala
Indonesia
Jejak Kesejahteraan ASN, DPR 'Ngebet' Hapuskan Beda Gaji PNS-PPPK
Pembahasan UU ASN akan melalui tahap naskah akademik di Baleg
Angga Yudha Pratama - Rabu, 15 Oktober 2025
Jejak Kesejahteraan ASN, DPR 'Ngebet' Hapuskan Beda Gaji PNS-PPPK
Indonesia
APBD DKI Jakarta 2026 Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur Pramono akan Kurangi Kuota Rekrutmen PJLP Tahun Depan
Nilai APBD DKI Jakarta 2026 diperkirakan turun menjadi Rp 79,06 triliun dari Rp 95,35 triliun pada tahun sebelumnya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Oktober 2025
APBD DKI Jakarta 2026 Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur Pramono akan Kurangi Kuota Rekrutmen PJLP Tahun Depan
Bagikan