Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Wacana Pembentukan Densus Tipikor, Begini Tanggapan KPK

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Kamis, 12 Oktober 2017
Wacana Pembentukan Densus Tipikor, Begini Tanggapan KPK

Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik penegak hukum lain yang memiliki komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi. Hal itu menyikapi rencana Polri yang akan membentuk Detansemen Khusus Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor).

"‎Sebenarnya, ketika dilakukan penguatan atau revitalisasi di Polri atau di Kejaksaan dalam tangani korupsi, bagi kami itu perlu dilihat dari sudut pandang positif," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (12/10).

Febri percaya bila KPK, Kepolisian dan Kejaksaan dapat bersinergi untuk memerangi korupsi yang semakin akut di negeri ini.

"Semakin banyak institusinya, itu semakin positif sepanjang kerjasama dan komitmen bersamanya tetap kuat," ucap Febri.

KPK, sambung Febri, tak kawhatir bila keberadaan Densus ‎Tipikor menimbulkan tumpang tindih dalam pemberantasan korupsi. Sebab, sudah ada kewenangan di setiap instansi yang mengatur hal itu.

Menurut Febri, pihaknya mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Begitupun dalam Undang-Undang Kepolisian dan Kejaksaan.

"‎Jadi kalau KPK terlebih dahulu menangani kasus-kasus korupsi, maka Kepolisian dan Kejaksaan menghentikan penanganan perkaranya. Sebaliknya, kalau yang nangani duluan Kepolisian dan Kejaksaan, KPK tidak bisa menangani itu dan hanya lakukan koordinasi," ungkapnya.

‎"Jadi dalam koridor itu saya kira jika kita lakukan sehingga tidak ada tumpang tindih kedepan. Kami percaya Kapolri, Jaksa Agung dan KPK bisa bersama-sama melakukan pemberantasan korupsi," pungkasnya.

Diketahui, saat Rapat Kerja dengan Komisi III DPR, Kapolri Jenderal Muhammad Tito Karnavian mengatakan pihaknya membutuhkan anggaran sebesar Rp 2,6 triliun untuk pembentukan Densus Tipikor.

"Total semua lebih kurang Rp 2,6 triliun. Rencananya untuk dipakai belanja pegawai sebesar Rp 786 miliar dan operasional sebesar Rp 359 miliar serta yang paling besar untuk belanja modal yang mencapai Rp 1,55 triliun," ujar Tito di depan Komisi III, Kamis (12/10). (Pon)

Baca juga berita terkait pembentukan Densus Tipikor dalam artikel berikut: Mabes Polri Masih Terus 'Godok' Densus Tipikor

#KPK #Polri #Kejaksaan Negeri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Bupati Pemalang Kena OTT KPK, Gubernur Jateng Sebut itu Tindakan Individu
Penegakan hukum harus dilakukan secara objektif dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Dwi Astarini - 1 menit lalu
Bupati Pemalang Kena OTT KPK, Gubernur Jateng Sebut itu Tindakan Individu
Indonesia
Gubernur Jateng Prihatin Bupati Pemalang Terjaring OTT, Tunggu Penjelasan Resmi KPK
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
Gubernur Jateng Prihatin Bupati Pemalang Terjaring OTT, Tunggu Penjelasan Resmi KPK
Indonesia
Lagi-Lagi Bupati Ditangkap KPK, DPR Soroti Biaya Politik Tinggi
Biaya kontestasi yang mahal membuat banyak kepala daerah ingin mencari pengembalian dari biaya yang telah dikeluarkan.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Juli 2026
Lagi-Lagi Bupati Ditangkap KPK, DPR Soroti Biaya Politik Tinggi
Indonesia
Istri Bupati Pemalang Ikut Dibawa ke KPK Bersama 11 Orang Terkait OTT
Para pihak yang terjaring dalam operasi tersebut akan menjalani pemeriksaan lanjutan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 29 Juli 2026
Istri Bupati Pemalang Ikut Dibawa ke KPK Bersama 11 Orang Terkait OTT
Indonesia
5 Kepala Daerah Kena OTT, Ini Kata Gubernur Luthfi
Terkait dugaan jual beli jabatan dan gratifikasi yang menjerat Anom Widiyantoro, Ahmad Luthfi meminta semua pihak menunggu penjelasan resmi dari KPK.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 29 Juli 2026
5 Kepala Daerah Kena OTT, Ini Kata Gubernur Luthfi
Berita Foto
Terjaring OTT, Istri Bupati Pemalang Anom Widiyantoro Tiba di Gedung KPK Jakarta
Istri Bupati Pemalang Anom Widiyantoro, dr Noor Faizah Maenofie (NFM) saat tiba di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 29 Juli 2026
Terjaring OTT, Istri Bupati Pemalang Anom Widiyantoro Tiba di Gedung KPK Jakarta
Indonesia
Kepala Daerah Terjaring OTT KPK Terus Bertambah, Komisi II DPR Bakal Ubah Remunerasi
Korupsi di daerah sudah berada pada level darurat sehingga para pemangku kepentingan harus mencari jalan keluar yang mendasar dan menyeluruh.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 29 Juli 2026
Kepala Daerah Terjaring OTT KPK Terus Bertambah, Komisi II DPR Bakal Ubah Remunerasi
Indonesia
KPK Kembangkan Kasus Rita Widyasari, Geisz Chalifah dan Notaris Dipanggil
KPK mendalami kasus gratifikasi batu bara Kutai Kartanegara. Geisz Chalifah pun dipanggil.
Soffi Amira - Rabu, 29 Juli 2026
KPK Kembangkan Kasus Rita Widyasari, Geisz Chalifah dan Notaris Dipanggil
Indonesia
Plt Bupati Sukoharjo dan 4 ASN Diperiksa KPK di Mapolresta Surakarta
Terkait kehadirannya bersama sejumlah ASN Pemkab Sukoharjo, Eko mengatakan dirinya tidak mengetahui siapa saja yang turut dipanggil KPK.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 29 Juli 2026
Plt Bupati Sukoharjo dan 4 ASN Diperiksa KPK di Mapolresta Surakarta
Indonesia
Bupati Pemalang Anom Widiyantoro Terjaring OTT KPK, ini Profil dan Rekam Jejaknya
Profil Anom Widiyantoro yang terkena OTT KPK. Ia menjadi Bupati Pemalang selama periode 2025-2030.
Soffi Amira - Rabu, 29 Juli 2026
Bupati Pemalang Anom Widiyantoro Terjaring OTT KPK, ini Profil dan Rekam Jejaknya
Bagikan