Verifikasi Partai Politik, KPU Daerah Tunggu Arahan Pusat

MeraPutih.com - Fase awal Pemilu 2024 pada 2022, salah satunya memverifikasi secara administrasi dan faktual keberadaan kepengurusan partai politik baru di provinsi hingga kabupaten/kota.

Ketua KPU Sumatera Selatan, Amrah Muslimin, mengatakan, verifikasi ini menjadi tugas KPU di daerah mengingat aturan menetapkan kepengurusan partai politik harus berada di seluruh provinsi.

Baca Juga:

Perludem Sebut Karakter Pemilu di Indonesia Paling Kompleks dan Rumit di Dunia

"Nantinya kami akan memverifikasi partai baru itu baik kepengurusan, sekretariat hingga anggota. Kami tinggal menunggu petunjuk pusat untuk pelaksanaannya," katanya dikutip antara.

Sejauh ini KPU belum menetapkan tahapan Pemilu 2024, namun ia memperkirakan pendaftaran partai politik baru akan dilakukan pada Agustus-September 2021.

Ia menjelaskan, verifikasi partai politik baru harus dilakukan secara administrasi dan faktual. Kondisi ini berbeda dengan partai politik yang sudah memiliki kursi di DPR, yang hanya akan diverifikasi secara administrasi.

"Ini juga berlaku apda partai politik yang pada Pemilu sebelumnya sudah menjadi konstestan tapi tidak memiliki keterwakilan di DPR," ujarnya.

Ia menegaskan, tak hanya menjadi fase awal bagi partai politik baru, pada 2022 ini, KPU juga mulai melakukan persiapan awal, di antaranya berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumsel terkait anggaran pelaksanaan Pemilu 2024.

"Tahun ini kami rancang berapa kebutuhannya, nanti akan dikumpulkan dulu seluruh KPU di tingkat kabupaten/kota, sehingga sudah masuk dalam rancanangan APBD 2023,” ujar dia.

Selain itu, pada 2022 ini KPU akan melakukan pemutakhiran data pemilih secara digital. Untuk program internal KPU Sumatera Selatan, merancang kegiatan Sekolah Demokrasi di tujuh kabupaten/kota, serta pembentukan Desa Peduli Pemilu dengan merangkul lembaga pendonor dana.

"Sekolah Demokrasi ini bertujuan untuk mendapatkan petugas pelaksana Pemilu yakni KPPS, PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) yang kapabel karena selama ini KPU kerap kesulitan untuk mendapatkannya," katanya.

Sedangkan untuk pembentukan Desa Peduli Pemilu bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih yang nantinya akan dipilih desa-desa dengan tingkat keikutsertaan dalam pemilu yang rendah.

"Beragam kegiatan ini kami lakukan tak lain agar proses Pemilu lebih baik lagi ke depan," ujarnya.

Sampai awal Januari ini, KPU Pusat belum menetapkan tahapan dan jadwal pemilu 2024, karena menunggu rapat dengar pendapat dengan DPR, yang dirancang pada pertengahan Januari 2022. (*)

Baca Juga:

Penyelenggara Pemilu Harus Mampu Citrakan Dirinya Sebagai Figur Imparsial