Vaksinasi COVID-19 Bagi Lansia di Jabar Masih Sangat Rendah

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 31 Mei 2021
Vaksinasi COVID-19 Bagi Lansia di Jabar Masih Sangat Rendah

Vaksinasi COVID-19. (Foto: Humas Kota Bandung)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Jumlah lansia sasaran vaksinasi COVID-19 di Jawa Barat mencapai 4.403.983 orang. Tetapi, lansia yang sudah menjalani penyuntikan dosis I baru 391.449 orang atau 8,89 persen. Sedangkan lansia yang sudah disuntik dosis II sekitar 270.812 orang atau 6,15 persen.

Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) berusaha dengan menerapkan strategi jemput bola, yakni dengan membentuk pos vaksinasi di level desa/kelurahan untuk mempercepat vaksinasi.

Ketua Divisi Penanganan Kesehatan Satgas Penanganan COVID-19 Jabar Marion Siagian menuturkan, pembentukan pos vaksinasi hingga level desa/kelurahan bertujuan mendekatkan lansia ke lokasi penyuntikan vaksin. Apalagi, jarak pos vaksinasi menjadi salah satu hambatan vaksinasi bagi lansia.

Baca Juga:

Vaksinasi Tenaga Pendidik di Bandung Dekati 100 Persen

"Ada sejumlah keterbatasan bagi lansia untuk mengikuti vaksinasi, seperti faktor usia yang tidak memungkinkan berangkat ke lokasi pelayanan vaksinasi sendirian. Perlu ada keluarga yang mendampingi. Kemudian, komorbid penyakit lebih banyak pada lansia," kata Marion, Minggu (30/5).

Marion tidak memungkiri, cakupan vaksinasi bagi lansia di Jabar tergolong rendah. Menurutnya, selain jarak ke pos vaksinasi dan komorbid, banyak lansia yang tidak mau divaksin dan masih ada anggota keluarga yang memiliki lansia tidak ingin lansianya menjalani vaksinasi COVID-19.

Situasi tersebut berbeda dengan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi pelayan publik yang menjalani penyuntikan vaksin sesuai domisili institusi. Cakupan vaksinasi COVID-19 bagi pelayan publik di Jabar pun sudah mencapai 64,50 persen untuk dosis I dari target sasaran 2.195.338 orang.

"Kami akan gencar mengedukasi dan menginformasikan kepada lansia dan keluarga yang memiliki lansia agar mau membawa lansia untuk divaksin. Kami juga akan memobilisasi lansia dengan cara mendaftarkan dan mengatur antar-jemput lansia ke fasyankes vaksinasi COVID-19," ucapnya.

Selain intens mempercepat vaksinasi bagi lansia, Pemda Provinsi Jabar fokus mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 usai Lebaran. Sejumlah strategi pun telah disusun secara komprehensif.

Marion mengatakan, jika kasus positif COVID-19 di Jabar meningkat, pihaknya akan menambah kapasitas rumah sakit dengan meningkatkan pelayanan ruang isolasi biasa, ruang isolasi bertekanan negatif, dan ICU.

Ketua Divisi Penanganan Kesehatan Satgas Penanganan COVID-19 Jabar Marion Siagian. (Foto: Humas Pemprov Jabar)
Ketua Divisi Penanganan Kesehatan Satgas Penanganan COVID-19 Jabar Marion Siagian. (Foto: Humas Pemprov Jabar)

"Strategi selanjutnya kami akan menambah rumah sakit darurat dan pusat isolasi untuk pasien COVID-19 bergejala ringan, menyiapkan rujukan antar kabupaten/kota dan antar provinsi, dan menambah alat kesehatan pendukung kesembuhan pasien COVID-19 dan obat-obatan bagi pasien COVID-19," katanya.

"Kami juga akan menyiapkan tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan bagi pasien COVID-19 serta alat pelindung diri (APD) dan bahan habis pakai yang diperlukan dalam memberikan pelayanan bagi pasien COVID-19," tambahnya.

Untuk mengantisipasi peningkatkan kasus COVID-19, Pemda Provinsi Jabar bakal memperkuat 3T (testing, tracing, dan treatment). Marion pun mengimbau masyarakat untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan 5M. (Imanha/Jawa Barat)

Baca Juga:

Kesulitan Vaksinasi Lansia, Pemkot Solo Gandeng Marketplace

#Vaksinasi #Vaksin Covid-19 #COVID-19 #Satgas COVID-19 #Kemenkes
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Cegah Perokok Muda, Kemenkes Seragamkan Desain Bungkus Rokok Konvensional dan Elektrik
Kebijakan baru ini bertujuan menekan daya tarik produk bagi anak dan remaja serta menekan prevalensi perokok muda.
Wisnu Cipto - Jumat, 05 Juni 2026
Cegah Perokok Muda, Kemenkes Seragamkan Desain Bungkus Rokok Konvensional dan Elektrik
Indonesia
Imbas Dokter Magang Meninggal, Tata Kelola Dokter Muda Bakal Diubah
Kemenkes akan menetapkan standar minimal remunerasi yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah dan wahana magang dokter guna mengurangi ketimpangan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 08 Mei 2026
Imbas Dokter Magang Meninggal, Tata Kelola Dokter Muda Bakal Diubah
Indonesia
Imbas Kasus Kematian dr Myta, Menkes Rombak 4 Aturan Program Dokter Magang. Ini Detailnya!
Perubahan aturan program mencakup jam kerja, kesejahteraan, hak cuti, hingga evaluasi akhir periode magang dokter.
Wisnu Cipto - Jumat, 08 Mei 2026
Imbas Kasus Kematian dr Myta, Menkes Rombak 4 Aturan Program Dokter Magang. Ini Detailnya!
Indonesia
Investigasi Kematian dr Myta: Dokter Pendamping Piket Malam IGD Lepas Tangan Malah Pergi Merokok
Hasil investigasi Kemenkes ungkap oknum dokter pendamping di IGD RSUD KH Daud Arif sering melepas tanggung jawab, bahkan merokok di kantin, saat dokter magang menangani pasien sendiri.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Investigasi Kematian dr Myta: Dokter Pendamping Piket Malam IGD Lepas Tangan Malah Pergi Merokok
Indonesia
Investigasi Kematian dr. Myta, Kemenkes Temukan Dokter Pendamping Manipulasi Laporan Jam Kerja Magang
Investigasi juga menemukan praktik tidak etis di stase IGD, terdapat oknum dokter pendamping lebih banyak menyerahkan penanganan pasien kepada dokter magang dengan alasan agar mereka belajar.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Investigasi Kematian dr. Myta, Kemenkes Temukan Dokter Pendamping Manipulasi Laporan Jam Kerja Magang
Indonesia
Dokter Magang Meninggal, Kemenkes Akui Jam Kerja Sampai 51,4 Jam Seminggu
Patut diduga pendamping melakukan manipulasi jadwal dan presensi peserta internship. Kemenkes menampilkan chat antara dr J dan seorang peserta magang, di mana dr J meminta peserta untuk mengedit jadwal.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 07 Mei 2026
Dokter Magang Meninggal, Kemenkes Akui Jam Kerja Sampai 51,4 Jam Seminggu
Indonesia
100 Juta Warga Diklaim Sudah Dilayani Cek Kesehatan Gratis, Ini Kondisi Yang Ditemukan
Dari total peserta yang menjalani skrining, sekitar 16,8 juta orang membutuhkan tindak lanjut penanganan, dengan 1,4 juta di antaranya telah tercatat mendapatkan tata laksana lanjutan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 06 Mei 2026
100 Juta Warga Diklaim Sudah Dilayani Cek Kesehatan Gratis, Ini Kondisi Yang Ditemukan
Berita Foto
Raker Menkes dengan Komisi IX DPR Bahas Kuota Penerima Bantuan Iuran JKN
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kanan) berjabat tangan dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (kiri) sebelum mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR
Didik Setiawan - Rabu, 15 April 2026
Raker Menkes dengan Komisi IX DPR Bahas Kuota Penerima Bantuan Iuran JKN
Indonesia
Jatuhi Sanksi Perawat Salah Kasih Bayi SP1, RSHS Bandung Siap Dievaluasi Kemenkes
RSHS siap menjalani evaluasi dari Kementerian Kesehatan terkait insiden salah kasih bayi.
Wisnu Cipto - Jumat, 10 April 2026
Jatuhi Sanksi Perawat Salah Kasih Bayi SP1, RSHS Bandung Siap Dievaluasi Kemenkes
Indonesia
Waspada Ledakan COVID-19 Cicada, Varian Baru Incar Anak Tanpa Vaksin di 25 Negara Dunia
Nurhadi mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada masuknya varian ke tanah air, tetapi lebih menekankan pada kekuatan kapasitas deteksi dini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 08 April 2026
Waspada Ledakan COVID-19 Cicada, Varian Baru Incar Anak Tanpa Vaksin di 25 Negara Dunia
Bagikan