Vaksinasi Booster, DPR Minta Pemerintah Tak Lupakan Target 70 Persen Dosis Lengkap


Vaksin COVID-19. (Foto: MP/Dicke Prasetia)
MerahPutih.com - Vaksinasi booster sudah dimulai meski masyarakat yang menerima vaksin dosis lengkap baru sekitar 56,04 persen.
Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani meminta, pemerintah tetap memprioritaskan vaksinasi lengkap atau dua dosis kepada 70 persen target sasaran.
"Meskipun saat ini sedang dilakukan vaksinasi booster, tapi pemerintah tidak boleh melupakan kewajibannya untuk mencapai target vaksinasi 70 persen (dosis lengkap) bagi masyarakat," kata Netty dalam keterangannya, Rabu (12/01).
Baca Juga:
Kemenkes Keluarkan SE Terkait Pelaksanaan Vaksinasi Booster
Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR ini juga meminta pemerintah untuk memastikan cakupan vaksinasi ini sudah merata di seluruh daerah.
"Terutama percepatan vaksinasi bagi daerah perdesaan yang jauh dari jangkauan pemerintah setempat,"ujarnya.
Netty juga menyoroti masih banyaknya provinsi di Indonesia yang vaksinasi dosis pertamanya belum mencapai 70 persen seperti Sulbar, Maluku, Sumbar, Papua Barat, dan Papua.
"Jangan sampai daerah lain terutama di pulau Jawa sudah masuk vaksin booster, sementara ada daerah yang dosis pertama saja belum 70 persen," ujarnya.
Baca Juga:
Vaksinasi Booster di Kabupaten Tangerang Pakai Pfizer
Pemerintah diminta memberlakukan kebijakan afirmatif bagi daerah-daerah tertentu sebagai prioritas untuk mengejar capaian vaksinasi.
Netty juga mengaku setuju dengan kebijakan vaksin gratis bagi masyarakat umum. Menurutnya, vaksinasi merupakan game changer untuk melawan pandemi COVID-19 terlepas berapa pun dosis yang diberikan.
"Vaksin harus tetap sebagai barang publik (public goods) selama ada ancaman pandemi COVID-19. Kita harus belajar dari masa lalu saat masyarakat masih banyak yang enggan untuk mengikuti vaksinasi, padahal vaksinasi tersebut gratis," katanya.
Hal penting yang juga harus dilakukan, lanjut Netty, adalah mengedukasi masyarakat mengenai skema vaksin booster agar mereka bisa mengakses vaksin booster tersebut. Netty juga meminta pemerintah memastikan ketersediaan stok vaksin yang akan digunakan untuk booster.
"Jangan sampai masyarakat tidak bisa daftar vaksin booster karena aplikasi PeduliLindungi bermasalah. Pemerintah juga harus menyiapkan skema agar masyarakat yang tidak memiliki ponsel pintar dan aplikasi PeduliLindungi tetap bisa mendapatkan vaksin booster secara gratis," tutup dia. (Pon)
Baca Juga:
Kick off Vaksin Booster Kota Tangerang
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Ciri-Ciri dan Risiko Warga Yang Alami Long COVID

[HOAKS atau FAKTA]: Suhu Dingin dan Kabut di Jabodetabek Hasil Rekayasa agar Angka Penyakit TBC Meningkat
![[HOAKS atau FAKTA]: Suhu Dingin dan Kabut di Jabodetabek Hasil Rekayasa agar Angka Penyakit TBC Meningkat](https://img.merahputih.com/media/a1/94/ca/a194ca9b40f4787086da8d3b6dbeaf1d_182x135.jpg)
Klaim Vaksin HPV Sebabkan Kemandulan, Ini Penjelasan Ahli yang Bikin Plong

Kemenkes Temukan 1 Kasus Positif COVID dari 32 Spesimen Pemeriksa

178 Orang Positif COVID-19 di RI, Jemaah Haji Pulang Batuk Pilek Wajib Cek ke Faskes Terdekat

Semua Pasien COVID-19 di Jakarta Dinyatakan Sembuh, Tren Kasus Juga Terus Menurun Drastis

Jakarta Tetap Waspada: Mengungkap Rahasia Pengendalian COVID-19 di Ibu Kota Mei 2025

[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin Disiapkan Sebelum Penyakitnya Muncul, Sebabkan Kebodohan hingga Mandul
![[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin Disiapkan Sebelum Penyakitnya Muncul, Sebabkan Kebodohan hingga Mandul](https://img.merahputih.com/media/cb/96/e7/cb96e76dd80770d33a8ae51142c6957d_182x135.jpg)
KPK Minta Tolong BRI Bantu Usut Kasus Korupsi Bansos Presiden Era COVID-19

KPK Periksa 4 Orang Terkait Korupsi Bansos Presiden Era COVID-19, Ada Staf BRI
