Utang Luar Negeri Indonesia Tercatat USD 424,8 Miliar, Terbanyak Digunakan Untuk Kegiatan Sosial

MerahPutih.com - Bank Indonesia mengklaim struktur Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 30,4 persen pada triwulan IV 2024, dari 31,1 persen pada triwulan III 2024, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,8 persen dari total ULN.

BI melaporkan bahwa utang luar negeri (ULN) pada triwulan IV 2024 menurun menjadi sebesar USD 424,8 miliar, dibandingkan dengan posisi pada triwulan III 2024 yang sebesar USD 428,1 miliar . Adapun secara tahunan, ULN Indonesia tumbuh 4,0 persen year on year (yoy) atau melambat dibandingkan 8,3 persen (yoy) pada triwulan III 2024.

“Penurunan posisi ULN tersebut bersumber dari ULN sektor publik maupun swasta. Perkembangan posisi ULN triwulan IV 2024 juga dipengaruhi oleh faktor penguatan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk Rupiah,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso di Jakarta, Senin (17/2).

Baca juga:

Tanpa Utang, Kekayaan Dirut Baru Bulog Mayjen Novi Helmy Prasetya Rp 6,8 Miliar

ULN pemerintah menurun menjadi sebesar USD 203,1 miliar pada triwulan IV 2024, turun dibandingkan dengan posisi triwulan III 2024 sebesar USD 204,1 miliar.

Secara tahunan, ULN pemerintah tumbuh melambat menjadi 3,3 persen (yoy) dari 8,4 persen (yoy) pada triwulan III 2024. Penurunan posisi ULN pemerintah bersumber dari turunnya posisi surat utang dipengaruhi penguatan mata uang dolar AS.

Sementara itu, pinjaman luar negeri dan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional dan domestik masih mencatat net inflow seiring tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.

BI mencatat bahwa ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung program diantaranya:

• Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (20,8 persen dari total ULN pemerintah).
• Administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (19,7 persen).
• Jasa pendidikan (16,7 persen).
• Konstruksi (13,4 persen).
• Jasa keuangan dan asuransi (9,0 persen).

BI menegaskan, posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah.