Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Komisi VI DPR RI menyoroti serius kondisi keuangan dan kelayakan pembiayaan proyek Kereta Cepat Indonesia–China (KCIC) yang dinilai membebani konsorsium. Proyek transportasi modern ini menuntut evaluasi menyeluruh, terutama setelah muncul laporan mengenai utang besar yang melilitnya.
Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini, mengakui bahwa proyek KCIC sejak awal tidak dibiayai langsung oleh pemerintah, melainkan melalui konsorsium BUMN dan mitra asing. Namun, seiring waktu, tekanan finansial proyek kian memberatkan sehingga berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang pada kondisi keuangan BUMN yang terlibat.
“Kondisinya memang sangat berat bagi BUMN dan korporasi. Dari awal pembentukannya saja sudah tidak di-handle langsung oleh negara, dan sekarang utangnya sudah besar sekali. Kita belum tahu sampai kapan bisa terbayarkan,” ungkap Anggia, Rabu (15/10).
Baca juga:
PT KCIC Tangkap Pencuri Kabel Grounding Bagian Pagar Sound Barrier Jalur Kereta Cepat
Menurut Anggia, situasi utang KCIC menuntut perhatian serius dari pemerintah. Jika tidak ditangani segera, beban utang dapat menghambat kinerja BUMN dan berpotensi merugikan negara.
Politisi Fraksi PKB ini menekankan perlunya koordinasi lintas kementerian, khususnya antara Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan. Sinergi ini penting untuk mencari solusi pembiayaan alternatif agar upaya penyelamatan proyek tidak justru menciptakan risiko fiskal baru bagi negara.
“Menteri (Kepala BP) BUMN sudah menyampaikan akan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Kalau Kementerian Keuangan tetap tidak ingin membiayai proyek ini melalui APBN, maka perlu dicari skema alternatif. Kita diskusikan dulu supaya jelas dan tidak merugikan negara,” tambahnya.
Anggia menegaskan bahwa solusi yang diambil harus menjaga keseimbangan kepentingan nasional dan keberlanjutan BUMN, serta menemukan pola kerja sama yang sehat antara konsorsium, investor, dan negara. Ia berharap proyek KCIC dapat tetap berkembang dan menghasilkan dividen besar tanpa membebani satu pihak secara berlebihan.
Selain masalah utang, Komisi VI juga menyoroti wacana perpanjangan rute Kereta Cepat Jakarta–Bandung hingga ke Surabaya. Anggia menilai rencana ini harus dikaji sangat cermat, belajar dari pengalaman proyek awal yang menelan biaya besar dan masih bermasalah dengan pengembalian investasi.
Secara ekonomi, jalur Jakarta–Surabaya dinilai lebih menjanjikan karena potensi penumpang dan logistik yang lebih tinggi. Namun, Anggia mengingatkan bahwa besarnya investasi awal membuat proyek ini berisiko tinggi jika tidak didukung perencanaan yang matang.
Baca juga:
Benang Layang-Layang Ganggu Whoosh, DPR Minta KCIC Lakukan Antisipasi
“Jakarta–Surabaya memang menjanjikan, tapi karena investasinya besar sekali, maka semua harus diperhitungkan secara cermat. Jangan sampai nanti negara rugi dan BUMN juga rugi,” ujarnya.
Meskipun isu perluasan rute ke Surabaya santer terdengar, Komisi VI menegaskan bahwa hingga kini belum ada paparan atau data resmi dari pihak BUMN maupun Kementerian Perhubungan. DPR RI akan menunggu data teknis dan rencana resmi sebelum memberikan pandangan lebih lanjut.
“Kita belum mendengar secara detail, ini baru sebatas rumor. Kalau nanti sudah ada rencana resmi, kita akan diskusi dan bedah bersama supaya keputusan diambil berdasarkan perhitungan yang matang,” tutup Anggia.
