Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Dorongan masa jabatan presiden menjadi tiga periode dinilai telah mengkhianati cita-cita reformasi, dan wacana tersebut tidak sesuai dengan amanat UUD NRI 1945.
"Munculnya relawan Jokpro 2024 yang kembali mendorong masa jabatan presiden tiga periode juga menghambat proses suksesi kepemimpinan serta lahirnya pemimpin baru di tingkat nasional," kata Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa (22/6).
Baca Juga:
Ada Partai Inginkan Amandemen UUD Biar Presiden Dipilih Lagi MPR
Dia merasa heran, kenapa masih ada upaya pihak tertentu mendorong kembali wacana jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode dan tidak tahu apa motif dan untuk kepentingan siapa wacana tersebut, namun gerakan itu bertolak belakang dengan sikap Presiden Jokowi yang jelas menolak maju tiga kali karena bertentangan UUD 1945.
Ia menegaskan, jika ditelusuri usulan masa jabatan presiden tiga periode, pertama kali muncul pada November 2019, seiring dengan wacana amendemen terbatas UUD 1945.
"Saat itu Jokowi menyarankan agar MPR membatalkan amendemen UUD 1945 jika usulan liar jabatan presiden tiga periode terus muncul. Lalu, Ketua MPR Bambang Soesatyo pun telah menyatakan, tidak ada pembahasan di internal MPR untuk mengubah Pasal 7 UUD 1945 yang mengatur soal masa jabatan presiden," ujarnya.
Presiden Jokowi, kata ia, sudah dua kali mengeluarkan pernyataan yang menolak wacana masa jabatan presiden tiga periode, yaitu tanggal 12 Februari 2019 dan 15 Maret 2021.
Anggota DPR asal Sumatera Barat itu menilai, sikap Presiden yang tidak setuju MPR untuk mengamendemen UUD 1945 dan dua kali penolakannya, seharusnya menjadi rujukan semua pihak agar jangan lagi mewacanakan Jokowi 3 periode.
"Dan Saya tidak tahu apa motif mereka dan diklasifikasikan kelompok mana relawan Jokpro 2024 ini. Apakah kelompok ini yang dimaksud ingin menampar muka Jokowi, mencari muka atau menyeret Jokowi untuk tidak taat pada UUD 1945 atau bisa juga 'cari panggung' dan sensasi," katanya lagi.
Guspardi meminta semua pihak jangan lagi bermanuver dan mendorong-dorong kembali usulan masa jabatan presiden menjadi tiga periode, karena akan membuat kegaduhan baru.
"Sebaiknya wacana tersebut diakhiri, karena Presiden Jokowi tegas menolaknya, bahkan Jokowi juga menaruh curiga yang mengusulkan wacana yang justru menjerumuskannya," ujarnya. (Pon)
Baca Juga:
Amandemen Terbatas UUD 1945 Harus Libatkan DPD RI
