Noer Ardiansjah
MerahPutih.com - Petinggi teras DPP Partai Golkar akan melaporkan tujuh poin keputusan rapat pleno yang digelar di kantor DPP Partai Beringin itu, Jakarta, Selasa (18/7), kepada Ketua Dewan Pembina Aburizal Bakrie atau ARB.
"Ada pertemuan nanti malam di tempat ARB. Ketua Umum dan korbid-korbid (akan hadir)," kata Ketua Harian DPP Golkar Nurdin Halid, usai rapat pleno.
Nurdin menuturkan, pertemuan tersebut juga bakal membahas tentang perkembangan terkini serta sikap DPP Golkar atas dinamika politik yang terjadi di tanah air.
"Kita akan sampaikan semuanya dan tentu nanti akan mendapat respons bagaimana Dewan Pembina terhadap langkah-langkah yang telah diambil DPP sampai sekarang ini," katanya.
Dalam rapat pleno yang digelar sekitar tiga jam tersebut memutuskan tujuh poin. Salah satunya, takkan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar untuk mencari pengganti Ketua Umum Setya Novanto yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Enam poin lainnya, yaitu konsisten mengusung Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 sebagaimana amanat Munaslub Golkar 2016.
Kedua, tetap melaksanakan keputusan Rakernas Golkar 2017 di Balikpapan, Kalimantan Timur, yang bunyinya senada dengan Munaslub 2016 terkait pencalonan Jokowi.
Ketiga, Ketua Harian dan Sekretaris Jenderal DPP Golkar tetap eksis dalam rangka membantu kerja-kerja Setnov selaku Ketua Umum dalam melaksanakan fungsi-fungsi organisasi serta melaporkan perkembangan yang ada kepada pucuk pimpinan partai.
Lalu, seluruh Anggota Fraksi Golkar DPR RI wajib menghadiri paripurna pada 20 Juli nanti ketika dilakukan pemungutan suara terkait RUU Pemilu. Kelima, seluruh kader diminta terjun ke bawah untuk menyosialisasikan perkembangan terkini, baik terkait masalah internal maupun eksternal partai.
Terakhir, DPP berketetapan dalam menyikapi masalah kedepan, maka berpegang teguh pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) serta peraturan-peraturan partai. (Pon)
Baca berita terkait Partai Golkar lainnya di: Nurdin Halid: Ada Dua Pertimbangan Utama Golkar Tak Gelar Munaslub
