Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - DPR RI rampung melakukan audiensi dengan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang menyuarakan penolakan mereka terhadap Revisi Undang-Undang (RUU) TNI, Selasa (18/3).
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin audiensi mengatakan, pertemuan dengan koalisi masyarakat sipil berjalan dengan hangat dan lancar.
Dasco menyebut terjadi dialog yang membangun. Selain itu, kata dia, terdapat kesepahaman antara DPR dan koalisi sipil menyangkut sejumlah substansi dalam RUU TNI.
"Insyaallah saya pikir ada titik temu. Dan kita akan lakukan ini tidak cuma kali ini, untuk kemudian setiap pembahasan-pembahasan revisi UU," kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.
Baca juga:
Pimpinan DPR Sampaikan Klarifikai Kisruh Pembahasan RUU TNI di Hotel Fairmont
Namun, Dasco tak menjelaskan lebih jauh soal kesepahaman antara kedua belah pihak. Ketua Harian DPP Gerindra ini hanya memastikan DPR akan mengakomodir masukan-masukan dari koalisi masyarakat sipil.
"Kami memberikan penjelasan sekaligus juga mengakomodir karena dari kemarin sebenarnya ini diskusi-diskusinya sudah intens," ujarnya.
Baca juga:
RUU TNI Hapus Peran TNI di KKP dan Bantuan Penanganan Masalah Narkotika
Dalam audiensi ini, Dasco didampingi oleh Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU TNI Utut Adianto dan Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Gerindra, Budisatrio Djiwandono.
Sementara, dari koalisi sipil hadir di antaranga Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid, orang tua korban Tragedi 1998 Sumarsih, pimpinan Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965, Bedjo Untung, dan anak Wakil Presiden Muhhamad Hatta, Halida Hatta. (Pon)
