Headline

Uji Emisi Kendaraan Bermotor, Pemprov DKI Gandeng Ratusan Bengkel di Jakarta

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 03 Juli 2019
 Uji Emisi Kendaraan Bermotor, Pemprov DKI Gandeng Ratusan Bengkel di Jakarta

Petugas Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Selatan melakukan uji emisi kendaraan bermotor di kawasan Jalan RS Fatmawati, Jakarta (Foto: antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menggandeng sebanyak 933 bengkel se-DKI Jakarta untuk menerapkan pelaksanaan uji emisi bagi seluruh kendaraan bermotor pada 2020 mendatang.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Andono mengatakan upaya ini dikaitkan dengan mengajak bengkel-bengkel otomotif untuk menyiapkan layanan uji emisi melalui perizinan usahanya.

"Bengkel kan keahliannya di bidang otomotif. Nanti masyarakat yang mengajukan izin usaha bengkel maka diminta untuk menyediakan alat uji emisi. Hal itu supaya masyarakat mudah menjangkau di mana-mana," ujar Andono di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (3/7).

Andono menuturkan, nantinya Pemprov DKI bakal membuat sistem pengintegrasian uji emisi dengan sebuah aplikasi yang memudahkan masyarakat mencari bengkel terdekat yang sudah terregistrasi. Kemudian, hasil uji emisi dari bengkel itu akan masuk ke dalam basis data Dinas LH.

Plt Kadis Lingkungan Hidup DKI Jakarta Andono
Plt Kadis Lingkungan Hidup DKI Jakarta Andono (kedua dari kiri) saat meninjau Sungai Ciliwung (Foto: pemprovdki.jkt.go)

Secara bertahap Pemprov DKI akan menerapkan uji emisi dimulai dari kendaraan roda empat dengan penerapan setahun dua kali.

"Jadi, intinya untuk upaya ini kita sedang menyiapkan infrastrukturnya spaya nanti teman-teman diwajibkan untuk seluruh kendaraan roda empat yang jumlahnya 3, 5 juta itu, agar masyarakat dimudahkan," tuturnya.

Perhitungan Pemprov terhadap upaya mengimplementasikan uji emisi dari banyaknya jumlah kendaraan di Ibu Kota, dengan rincian kendaraan roda empat berjumlah sekitar 3,5 juta dan kendaraan roda dua yang mencapai 17 juta.

BACA JUGA: Jumat, Berkas Perkara Mantan Kapolda Metro Jaya Dilimpahkan ke Kejaksaan

Istiqomah Jadi Oposisi, PKS Pinta Jokowi Pilih Menteri Ekonomi yang Mumpuni

Dari situ, Andono mengungkapkan bahwa Pemprov DKI memerlukan penyediaan 933 pelaksana atau bengkel otomotif. Dengan hitungan setahun bengkel bekerja 300 hari.

"Makanya kemarin Pak Gubernur bilang kita masih kurang 700 lagi, karena kita punya 155 yang sudah terregritrasi di dinas LH," tutup dia.(Asp)

#Pemprov DKI #Emisi Gas
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Pramono Anung Pastikan ASN DKI Profesional Meski Kerja dari Pantai, Layanan Publik Dijamin Tak Terganggu
Kebijakan WFA ini sejalan dengan arahan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
Pramono Anung Pastikan ASN DKI Profesional Meski Kerja dari Pantai, Layanan Publik Dijamin Tak Terganggu
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Targetkan 20 Perda Rampung di 2026, Mulai Urusan Narkoba Sampai Nasib PKL Jadi Prioritas
Langkah ini diambil agar Pemprov DKI Jakarta memiliki payung hukum yang kuat dalam menangani persoalan mendesak yang bersentuhan langsung dengan rakyat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
DPRD DKI Jakarta Targetkan 20 Perda Rampung di 2026, Mulai Urusan Narkoba Sampai Nasib PKL Jadi Prioritas
Indonesia
Kota Tua Harus Sudah 'Glowing' Sebelum 2029, Rano Karno Bentuk Lembaga Teknis Khusus
Demi menjamin keberlanjutan proyek, Wagub Rano berencana membentuk sebuah lembaga teknis khusus
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Kota Tua Harus Sudah 'Glowing' Sebelum 2029, Rano Karno Bentuk Lembaga Teknis Khusus
Indonesia
Bukan Gaya, Ini Alasan Pramono Anung Tetap Berkostum Persija Saat Tinjau Kebakaran Terra Drone
Setelah melakukan peninjauan, Pramono memberikan bantuan biaya perawatan bagi korban luka-luka
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Desember 2025
Bukan Gaya, Ini Alasan Pramono Anung Tetap Berkostum Persija Saat Tinjau Kebakaran Terra Drone
Indonesia
Pemprov DKI Lebih Pilih Kuburan Dalam Kota Daripada Gandeng Daerah Penyangga, Ini Alasannya
Pemprov DKI Jakarta prioritaskan pengadaan lahan makam dalam kota sebelum kerja sama daerah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 Desember 2025
Pemprov DKI Lebih Pilih Kuburan Dalam Kota Daripada Gandeng Daerah Penyangga, Ini Alasannya
Indonesia
Keputusan UMP DKI 2026 Hampir Final! Siap-siap Kenaikan Gaji Minimum Berbasis KHL, Untung Mana Buruh atau Pengusaha?
Proses pembahasan UMP 2026 belum tuntas karena masih terdapat perbedaan pandangan yang signifikan antara kelompok buruh dan kelompok pengusaha
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 Desember 2025
Keputusan UMP DKI 2026 Hampir Final! Siap-siap Kenaikan Gaji Minimum Berbasis KHL, Untung Mana Buruh atau Pengusaha?
Indonesia
Fenomena Supermoon Dituding Penyebab Banjir Rob Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu
Pemprov DKI siapkan antisipasi dan anggarkan proyek NCICD lanjutan di Pluit dan Muara Angke pada 2026
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 Desember 2025
Fenomena Supermoon Dituding Penyebab Banjir Rob Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu
Indonesia
Antrean Horor Bantar Gebang Renggut Nyawa Sopir Truk, Nasib Beasiswa Anak Almarhum Jadi Prioritas Pemprov DKI
Dedy menegaskan bahwa jam kerja sopir truk berinisial W sudah sesuai dengan aturan yang berlaku
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 Desember 2025
Antrean Horor Bantar Gebang Renggut Nyawa Sopir Truk, Nasib Beasiswa Anak Almarhum Jadi Prioritas Pemprov DKI
Indonesia
Setop Bilang Kebaya Cuma Buat Emak-Emak! Pemprov DKI Gencarkan Jurus Agar Anak Muda Naksir Warisan UNESCO
Pengakuan ini tidak hanya bentuk penghormatan terhadap masa lalu
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
Setop Bilang Kebaya Cuma Buat Emak-Emak! Pemprov DKI Gencarkan Jurus Agar Anak Muda Naksir Warisan UNESCO
Indonesia
Pramono Ambil Alih Tanggul Bocor Muara Baru Agar Jakarta Tak 'Tenggelam' Walau Bukan Tugas Pemprov DKI
Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Utara telah bergerak cepat melaksanakan penanganan darurat di lapangan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Pramono Ambil Alih Tanggul Bocor Muara Baru Agar Jakarta Tak 'Tenggelam' Walau Bukan Tugas Pemprov DKI
Bagikan