Uji Emisi Kendaraan Bermotor, Pemprov DKI Gandeng Ratusan Bengkel di Jakarta
Petugas Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Selatan melakukan uji emisi kendaraan bermotor di kawasan Jalan RS Fatmawati, Jakarta (Foto: antaranews)
MerahPutih.Com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menggandeng sebanyak 933 bengkel se-DKI Jakarta untuk menerapkan pelaksanaan uji emisi bagi seluruh kendaraan bermotor pada 2020 mendatang.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Andono mengatakan upaya ini dikaitkan dengan mengajak bengkel-bengkel otomotif untuk menyiapkan layanan uji emisi melalui perizinan usahanya.
"Bengkel kan keahliannya di bidang otomotif. Nanti masyarakat yang mengajukan izin usaha bengkel maka diminta untuk menyediakan alat uji emisi. Hal itu supaya masyarakat mudah menjangkau di mana-mana," ujar Andono di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (3/7).
Andono menuturkan, nantinya Pemprov DKI bakal membuat sistem pengintegrasian uji emisi dengan sebuah aplikasi yang memudahkan masyarakat mencari bengkel terdekat yang sudah terregistrasi. Kemudian, hasil uji emisi dari bengkel itu akan masuk ke dalam basis data Dinas LH.
Secara bertahap Pemprov DKI akan menerapkan uji emisi dimulai dari kendaraan roda empat dengan penerapan setahun dua kali.
"Jadi, intinya untuk upaya ini kita sedang menyiapkan infrastrukturnya spaya nanti teman-teman diwajibkan untuk seluruh kendaraan roda empat yang jumlahnya 3, 5 juta itu, agar masyarakat dimudahkan," tuturnya.
Perhitungan Pemprov terhadap upaya mengimplementasikan uji emisi dari banyaknya jumlah kendaraan di Ibu Kota, dengan rincian kendaraan roda empat berjumlah sekitar 3,5 juta dan kendaraan roda dua yang mencapai 17 juta.
BACA JUGA: Jumat, Berkas Perkara Mantan Kapolda Metro Jaya Dilimpahkan ke Kejaksaan
Istiqomah Jadi Oposisi, PKS Pinta Jokowi Pilih Menteri Ekonomi yang Mumpuni
Dari situ, Andono mengungkapkan bahwa Pemprov DKI memerlukan penyediaan 933 pelaksana atau bengkel otomotif. Dengan hitungan setahun bengkel bekerja 300 hari.
"Makanya kemarin Pak Gubernur bilang kita masih kurang 700 lagi, karena kita punya 155 yang sudah terregritrasi di dinas LH," tutup dia.(Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Pramono Anung Pastikan ASN DKI Profesional Meski Kerja dari Pantai, Layanan Publik Dijamin Tak Terganggu
DPRD DKI Jakarta Targetkan 20 Perda Rampung di 2026, Mulai Urusan Narkoba Sampai Nasib PKL Jadi Prioritas
Kota Tua Harus Sudah 'Glowing' Sebelum 2029, Rano Karno Bentuk Lembaga Teknis Khusus
Bukan Gaya, Ini Alasan Pramono Anung Tetap Berkostum Persija Saat Tinjau Kebakaran Terra Drone
Pemprov DKI Lebih Pilih Kuburan Dalam Kota Daripada Gandeng Daerah Penyangga, Ini Alasannya
Keputusan UMP DKI 2026 Hampir Final! Siap-siap Kenaikan Gaji Minimum Berbasis KHL, Untung Mana Buruh atau Pengusaha?
Fenomena Supermoon Dituding Penyebab Banjir Rob Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu
Antrean Horor Bantar Gebang Renggut Nyawa Sopir Truk, Nasib Beasiswa Anak Almarhum Jadi Prioritas Pemprov DKI
Setop Bilang Kebaya Cuma Buat Emak-Emak! Pemprov DKI Gencarkan Jurus Agar Anak Muda Naksir Warisan UNESCO
Pramono Ambil Alih Tanggul Bocor Muara Baru Agar Jakarta Tak 'Tenggelam' Walau Bukan Tugas Pemprov DKI