Headline

Istiqomah Jadi Oposisi, PKS Pinta Jokowi Pilih Menteri Ekonomi yang Mumpuni

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 02 Juli 2019
  Istiqomah Jadi Oposisi, PKS Pinta Jokowi Pilih Menteri Ekonomi yang Mumpuni

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera. Foto: MP/Ponco

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.Com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah memantapkan posisinya sebagai oposisi terhadap Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Beberapa petinggi partai dakwah itu menyatakan pihaknya istiqomah menjadi oposisi.

Dalam kapasitas sebagai oposisi itulah, PKS memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah, khususnya Presiden terpilih, Joko Widodo. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera contohnya, menyarankan Jokowi untuk memilih calon menteri kabinet pada lima tahun mendatang adalah figur-figur mumpuni dan memiliki kapasitas yang sesuai terlebih untuk bidang ekonomi.

"Pertama, tentu ada prioritas untuk bidang ekonomi mereka yang punya kapasitas," kata Mardani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (2/7).

Pasangan Jokowi-Ma'ruf Presiden dan Wapres Terpilih
Presiden dan Wapres terpilih, Jokowi-Ma'ruf Amin (Foto: antaranews)

Dia menilai pertumbuhan ekonomi di lima tahun pemerintahan Jokowi-JK perlu dievaluasi sehingga ke depan perlu meningkatkan serapan tenaga kerja.

Selain itu menurut dia, kemampuan ekspor komoditas dalam negeri dan investasi yang masih rendah sehingga perlu ditingkatkan.

"Kedua, menurut saya serahkan kepada orang-orang yang selama ini sudah ada, kalau ada di luar parpol ya ambil," ujarnya.

Mardani mengatakan, orang-orang dari internal parpol juga baik, dirinya tidak mengatakan parpol itu kumpulan para mafia, namun ada orang-orang baik.

BACA JUGA: Elite PDIP Berharap Keadilan Sosial Terwujud di Pemerintahan Jokowi Jilid Dua

Pengamat HI: Kiai Ma'ruf Bikin Hubungan dengan Negara Muslim Lebih Mudah

Ketiga menurut Mardani sebagaimana dilansir Antara, Jokowi perlu memberikan prioritas kepada anak muda, perempuan, difabel, dan dari daerah tertinggal.

"Temen-temen di Papua, di Maluku, Sulawesi, Kalimantan, mereka punya hak karena kita sedang saat suasana yang dinamis saat keterwakilan itu ada," katanya.

Mardani Ali Sera menilai, pemberian prioritas tersebut tentunya dengan tidak menghilangkan asas integritas dan kapasitasnya.(*)

#Mardani Ali Sera #Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #Kabinet Kerja #Joko Widodo
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Bambang Tri, Terpidana Kasus Ijazah Palsu Jokowi Dibebaskan Bersyarat
Terpidana kasus ijazah palsu Jokowi, Bambang Tri, dibebaskan bersyarat pada Selasa (26/8). Sebelumnya, ia divonis enam tahun penjara.
Soffi Amira - Selasa, 26 Agustus 2025
Bambang Tri, Terpidana Kasus Ijazah Palsu Jokowi Dibebaskan Bersyarat
Indonesia
KPK OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer, Jokowi: Saya Dukung Kerja KPK
Immanuel Ebenezer atau Noel, merupakan Ketua Relawan Umum Jokowi Mania Nusantara atau Joman.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 22 Agustus 2025
KPK OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer, Jokowi: Saya Dukung Kerja KPK
Indonesia
Jokowi ‘Terpukau’, Langsung Kasih Dua Jempol untuk Prabowo Pasca Pidato Kenegaraan
Presiden Prabowo Subianto mendapat ‘dua jempol’ dari Presiden ke-7 Joko Widodo usai menyampaikan pidato kenegaraan Sidang Tahunan MPR-Sidang Bersama DPR/DPD, Jumat (15/8).
Frengky Aruan - Jumat, 15 Agustus 2025
Jokowi ‘Terpukau’, Langsung Kasih Dua Jempol untuk Prabowo Pasca Pidato Kenegaraan
Indonesia
Anggota DPR Harap 3 Presiden sebelum Prabowo Hadiri HUT ke-80 RI di Istana Negara
Kehadiran 3 akan memberikan pesan kuat tentang arti penting persatuan dan kebersamaan di tengah keberagaman bangsa.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 14 Agustus 2025
Anggota DPR Harap 3 Presiden sebelum Prabowo Hadiri HUT ke-80 RI di Istana Negara
Berita
2 Wakil Ketua MPR Serahkan Undangan Sidang Tahunan ke Jokowi
Wakil ketua MPR lain juga mengantarkan surat pada mantan presiden.
Frengky Aruan - Selasa, 12 Agustus 2025
2 Wakil Ketua MPR Serahkan Undangan Sidang Tahunan ke Jokowi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Amnesti hingga Abolisi untuk Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto Ternyata Diberikan Atas Perintah Jokowi
Sebuah unggahan informasi menyebut pemberian kebebasan untuk dua tokoh politik itu karena jasa Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 08 Agustus 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Amnesti hingga Abolisi untuk Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto Ternyata Diberikan Atas Perintah Jokowi
Indonesia
Guru Besar UIN Mataram Ungkap Masalah Serius di Kabinet Merah Putih, Berawal dari Kontroversi Bendera One Piece
Fenomena bendera One Piece harus segera direspon dan dirapatkan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 07 Agustus 2025
Guru Besar UIN Mataram Ungkap Masalah Serius di Kabinet Merah Putih, Berawal dari Kontroversi Bendera One Piece
Indonesia
Golkar Tak Masalah Jika PDIP Gabung atau Tetap di Luar Pemerintahan Prabowo
Golkar tak masalah jika PDIP bergabung dengan pemerintahan Prabowo. Namun, PDIP juga bisa saja tetap berada di luar pemerintahannya.
Soffi Amira - Kamis, 07 Agustus 2025
Golkar Tak Masalah Jika PDIP Gabung atau Tetap di Luar Pemerintahan Prabowo
Indonesia
Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD
Usulan ini disampaikan dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2026
Angga Yudha Pratama - Rabu, 06 Agustus 2025
Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Polisi dan Kejaksaan Periksa semua Orang yang Ikut Temu Alumni UGM bersama Jokowi
Reuni UGM yang dihadiri Jokowi ramai dibicarakan publik lantaran kegiatan itu disebut sebagai rekayasa.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 06 Agustus 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Polisi dan Kejaksaan Periksa semua Orang yang Ikut Temu Alumni UGM bersama Jokowi
Bagikan