Headline

Istiqomah Jadi Oposisi, PKS Pinta Jokowi Pilih Menteri Ekonomi yang Mumpuni

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 02 Juli 2019
  Istiqomah Jadi Oposisi, PKS Pinta Jokowi Pilih Menteri Ekonomi yang Mumpuni

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera. Foto: MP/Ponco

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah memantapkan posisinya sebagai oposisi terhadap Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Beberapa petinggi partai dakwah itu menyatakan pihaknya istiqomah menjadi oposisi.

Dalam kapasitas sebagai oposisi itulah, PKS memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah, khususnya Presiden terpilih, Joko Widodo. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera contohnya, menyarankan Jokowi untuk memilih calon menteri kabinet pada lima tahun mendatang adalah figur-figur mumpuni dan memiliki kapasitas yang sesuai terlebih untuk bidang ekonomi.

"Pertama, tentu ada prioritas untuk bidang ekonomi mereka yang punya kapasitas," kata Mardani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (2/7).

Pasangan Jokowi-Ma'ruf Presiden dan Wapres Terpilih
Presiden dan Wapres terpilih, Jokowi-Ma'ruf Amin (Foto: antaranews)

Dia menilai pertumbuhan ekonomi di lima tahun pemerintahan Jokowi-JK perlu dievaluasi sehingga ke depan perlu meningkatkan serapan tenaga kerja.

Selain itu menurut dia, kemampuan ekspor komoditas dalam negeri dan investasi yang masih rendah sehingga perlu ditingkatkan.

"Kedua, menurut saya serahkan kepada orang-orang yang selama ini sudah ada, kalau ada di luar parpol ya ambil," ujarnya.

Mardani mengatakan, orang-orang dari internal parpol juga baik, dirinya tidak mengatakan parpol itu kumpulan para mafia, namun ada orang-orang baik.

BACA JUGA: Elite PDIP Berharap Keadilan Sosial Terwujud di Pemerintahan Jokowi Jilid Dua

Pengamat HI: Kiai Ma'ruf Bikin Hubungan dengan Negara Muslim Lebih Mudah

Ketiga menurut Mardani sebagaimana dilansir Antara, Jokowi perlu memberikan prioritas kepada anak muda, perempuan, difabel, dan dari daerah tertinggal.

"Temen-temen di Papua, di Maluku, Sulawesi, Kalimantan, mereka punya hak karena kita sedang saat suasana yang dinamis saat keterwakilan itu ada," katanya.

Mardani Ali Sera menilai, pemberian prioritas tersebut tentunya dengan tidak menghilangkan asas integritas dan kapasitasnya.(*)

#Mardani Ali Sera #Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #Kabinet Kerja #Joko Widodo
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Sekjen PDIP: Tantangan Pemerintahan Prabowo Warisan Era Jokowi
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai tantangan yang dihadapi Presiden Prabowo Subianto merupakan warisan dari pemerintahan Jokowi.
Wisnu Cipto - Senin, 01 Juni 2026
Sekjen PDIP: Tantangan Pemerintahan Prabowo Warisan Era Jokowi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Dinobatkan Jadi Alumni Terbaik UGM
Beredar informasi yang menyebut Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dinobatkan sebagai lulusan terbaik UGM. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 27 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Dinobatkan Jadi Alumni Terbaik UGM
Indonesia
Guru Honorer Jangan Sampai Terbengkalai Akibat Penghapusan Tenaga Non-ASN Tahun 2026
Pemerintah perlu segera melakukan pendataan ulang terhadap tenaga non-ASN yang belum terdaftar dalam basis data BKN guna mempercepat proses administrasi penyerapan formasi ASN secara sistematis
Angga Yudha Pratama - Selasa, 12 Mei 2026
Guru Honorer Jangan Sampai Terbengkalai Akibat Penghapusan Tenaga Non-ASN Tahun 2026
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pembuat Ijazah Jokowi Buat Pengakuan soal Adanya Modifikasi
Beredar informasi yang menyebut, pembuat ijazah Jokowi muncul ke publik dan membuat pengakuan.
Frengky Aruan - Sabtu, 09 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Pembuat Ijazah Jokowi Buat Pengakuan soal Adanya Modifikasi
Indonesia
Kabar Jokowi 'Caplok' Partai NasDem, Jubir PSI Bestari: Tidak Benar, Coba Bentuk Opini Publik Negatif
Jubir PSI yang merupakan mantan kader NasDem heran Jokowi selalu disebut-sebut.
Frengky Aruan - Senin, 13 April 2026
Kabar Jokowi 'Caplok' Partai NasDem, Jubir PSI Bestari: Tidak Benar, Coba Bentuk Opini Publik Negatif
Indonesia
Bantah Isu Ambil Alih NasDem, Jokowi: Jangan Menuduh yang Tidak Benar
Jokowi membantah isu ingin mengambil alih Partai NasDem dan NasDem Tower. Ia menegaskan tudingan tersebut tidak benar dan tidak masuk akal.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 April 2026
Bantah Isu Ambil Alih NasDem, Jokowi: Jangan Menuduh yang Tidak Benar
Indonesia
Rismon Sianipar Harus Memohon Langsung ke Jokowi, Restorative Justice-nya Masih Dikaji
Polda Metro Jaya mengungkapkan syarat utama yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, sehingga restorative justice Rismon Sianipar bisa terpenuhi
Frengky Aruan - Minggu, 12 April 2026
Rismon Sianipar Harus Memohon Langsung ke Jokowi, Restorative Justice-nya Masih Dikaji
Indonesia
Jokowi Bantah Kasih Rp 50 Miliar untuk Restorative Justice, Sebut tak Masuk Akal
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, membantah isu memberikan Rp 50 miliar untuk restorative justice. Ia mengatakan, hal tersebut tak masuk akal.
Soffi Amira - Sabtu, 11 April 2026
Jokowi Bantah Kasih Rp 50 Miliar untuk Restorative Justice, Sebut tak Masuk Akal
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Buang Anggaran, Jokowi Tidak Setuju Program Koperasi Merah Putih
Jokowi melarang Purbaya membangun program Koperasi Merah Putih karena lebih baik anggarannya diberikan kepada rakyat.
Frengky Aruan - Rabu, 08 April 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Buang Anggaran, Jokowi Tidak Setuju Program Koperasi Merah Putih
Indonesia
Jokowi Angkat Bicara Soal Gugurnya Tiga Prajurit TNI di Lebanon Akibat Serangan Israel
Dalam situasi normal, perjalanan udara Beirut menuju Jakarta memakan waktu minimal 17 jam
Angga Yudha Pratama - Jumat, 03 April 2026
Jokowi Angkat Bicara Soal Gugurnya Tiga Prajurit TNI di Lebanon Akibat Serangan Israel
Bagikan