Polri di Bawah Kementrian, Rikwanto: Butuh Kajian Dalam

Aang SunadjiAang Sunadji - Kamis, 02 April 2015
Polri di Bawah Kementrian, Rikwanto: Butuh Kajian Dalam

Kombes Pol Rikwanto memberi keterangan kepada wartawan terkait kasus UPS, di Polda Metro Jaya, Kamis (19/3). (Foto: MP/Roberto Gomes)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Beberapa waktu silam Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu mengusulkan agara posisi Polri berada di bawah naungan Kementrian. '

Purnawiranan jenderal bintang empat tersebut menjelaskan diberbagai belahan dunia, posisi Polri berada di bawah naungan Kementrian. Ryamizard juga membandingkan posisi Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang sudah berada di bawah naungan Kementrian Pertahanan (Kemenhan), sementara Polri berada langsung dibawah Komando Presiden. (Baca: Polri Berangkatkan Tim Kemanusiaan ke Yaman)

Menanggapi hal tersebut Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri, Kombes Pol Rikwanto menjelaskan bukan perkara mudah untuk merubah posisi Polri dibawah naungan Kementrian. Untuk melakukan hal tersebut diperlukan kajian detail dan mendalam.

"Jadi kalau mau diubah kan butuh kajian mendalam," katanya kepada merahputih.com, Kamis (2/4).

Lebih lanjut perwira menengah dengan pangkat tiga buah bunga melati dipundak menjelaskan, tugas yang diemban antara TNI dan Polri sudah sangat jelas dan gamblang. TNI, lanjutnya bertugas menjaga pertahanan negara, sedangkan Polri menjaga keamanan negara.

Namun demikian, sebagai institusi yang langsung bersentuhan dengan rakyat, Rikwanto sendiri mengaku bahwa tugas kepolisian sendiri tidaklah ringan.

"Kalau Polri dikecilkan tugasnya juga tidak masalah. Ini bukan kepentingan organisasi, tapi kepentingan rakyat," sambung Rikwanto.

Masih kata Rikwanto, Polri sendiri mengaku siap ditempatkan dalam posisi apapun. Namun demikian saat Polri dibawah Kementrian tentu saja kewenangan dan geraknya mengalami keterbatasan.

"Namun siapa yang berani menggantikan posisi polisi yang menjalankan tugas seperti tugas yang sudah termasuk dalam skala dunia," tandas Rikwanto. (gms)

#Kombes Pol Rikwanto #TNI-Polri #Polri
Bagikan
Ditulis Oleh

Aang Sunadji

Coffee is a life

Berita Terkait

Indonesia
Pakai Narkoba Sabu, Anggota Brimob Polda Kaltim Dipecat Kesatuannya
Bripka Dedy Wiratama yang bertugas sebagai Bintara Kompi 4 Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Kaltim terbukti melanggar Kode Etik Profesi Polri berupa penyalahgunaan narkotika jenis sabu.
Dwi Astarini - Kamis, 04 Juni 2026
Pakai Narkoba Sabu, Anggota Brimob Polda Kaltim Dipecat Kesatuannya
Indonesia
DPR RI Kejar Pengesahan RUU UU Polri, Siap Sasar Pelaku Kriminal di Ruang Siber
RDPU juga membahas struktur organisasi serta formulasi usia pensiun anggota kepolisian
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
DPR RI Kejar Pengesahan RUU UU Polri, Siap Sasar Pelaku Kriminal di Ruang Siber
Indonesia
Satgas Haji Polri Ungkap Penipuan Haji Non-Prosedural, Kerugian Tembus Rp 21,7 Miliar
Satgas Haji dan Umrah Polri mengungkap kasus penipuan haji non-prosedural. 550 calon jemaah menjadi korban dengan total kerugian mencapai Rp 21,7 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 02 Juni 2026
Satgas Haji Polri Ungkap Penipuan Haji Non-Prosedural, Kerugian Tembus Rp 21,7 Miliar
Indonesia
Komisi I DPR Tegaskan Pemberantasan Begal Tugas Polisi, Bukan Tupoksi TNI
Komisi I DPR menegaskan pemberantasan begal adalah tugas Polri. TNI hanya bisa terlibat jika ada permintaan resmi dan koordinasi.
Wisnu Cipto - Kamis, 28 Mei 2026
Komisi I DPR Tegaskan Pemberantasan Begal Tugas Polisi, Bukan Tupoksi TNI
Indonesia
DPR Sebut Usulan Usia Pensiun Polri Perlu Disesuaikan dengan TNI dan Kejaksaan
Soal kekhawatiran publik bahwa revisi UU Polri sengaja disiapkan untuk mengakomodasi Kapolri saat ini, Dasco membantah anggapan tersebut.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
DPR Sebut Usulan Usia Pensiun Polri Perlu Disesuaikan dengan TNI dan Kejaksaan
Indonesia
Wakapolri Terbang ke Arab Saudi, Memastikan Jemaah Calon Haji Indonesia Dapat Perlindungan Ekstra
Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo beserta tim melakukan lawatan dan pertemuan dengan jajaran Presidency of State Security (PSS) Arab Saudi pada Jumat (22/5) di Kantor PSS, Kota Riyadh, Arab Saudi.
Frengky Aruan - Minggu, 24 Mei 2026
Wakapolri Terbang ke Arab Saudi, Memastikan Jemaah Calon Haji Indonesia Dapat Perlindungan Ekstra
Indonesia
Kampung Narkoba di Samarinda Digerebek, DPR Desak Penindakan Tanpa Tebang Pilih
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta Polri membongkar bandar besar dan dugaan beking aparat usai penggerebekan kampung narkoba di Samarinda.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 21 Mei 2026
Kampung Narkoba di Samarinda Digerebek, DPR Desak Penindakan Tanpa Tebang Pilih
Indonesia
Menteri HAM Natalius Pigai: Begal Tak Boleh Ditembak Mati Tanpa Proses Hukum
Menteri HAM Natalius Pigai menolak instruksi Kapolda Lampung soal tembak di tempat pelaku begal. Tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip HAM dan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 21 Mei 2026
Menteri HAM Natalius Pigai: Begal Tak Boleh Ditembak Mati Tanpa Proses Hukum
Indonesia
Waspada! Paham Ekstremisme dan Terorisme Kini Menyebar Lewat Algoritma Digital
Wakapolri mengungkap pola baru terorisme dan ekstremisme yang kini berkembang melalui ruang digital. Polri juga menyoroti ratusan anak terpapar radikalisme di Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 21 Mei 2026
Waspada! Paham Ekstremisme dan Terorisme Kini Menyebar Lewat Algoritma Digital
Indonesia
Linda Susanti Minta Proses Hukum Adil dalam Kasus Laporan Deputi KPK
Linda dilaporkan Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu atas dugaan penggunaan surat palsu terkait dengan penyitaan barang miliknya oleh Komisi Antirasuah.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Linda Susanti Minta Proses Hukum Adil dalam Kasus Laporan Deputi KPK
Bagikan