Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Pemerintah mencatat Rp 226 triliun anggaran belum terserap oleh pemerintah daerah jelang akhir 2021 dan masih mengendap di bank. Angka tersebut, lebih besar dari catatan akhir Oktober yang hanya Rp 170 triliun
"Ini perlu saya peringatkan. Loh uang kita sendiri tidak digunakan kok ngejar-ngejar orang lain untuk uangnya masuk? Logikanya gak kena, uang kita sendiri dihabiskan realisasikan segera, habis waduh sudah tidak ada APBD, baru mencari investor untuk datang, logika ekonominya seperti itu," tegas Presiden Joko Widodo di Jakarta, Rabu (24/11)
Baca Juga:
PSI Berikan Catatan Kritis soal Besarnya RAPBD DKI 2022
Menurut Presiden Jokowi, jumlah uang yang belum dibelanjakan sebesar Rp 226 triliun tersebut terlampau banyak. Padahal, jika disalurkan atau dibelanjakan akan berdampak siginifikan pada pertumbuhan ekonomi.
"Kalau dimiliarkan Rp 226 ribu miliar, ini gede sekali! Segera dihabiskan dulu, realisasikan, baru kita bicara ke investor mana uangmu? Realisasikan juga itu jadi dampaknya dobel," tambah Presiden.
Presiden Jokowi pun menyebut bahwa saat ini defisit APBN sudah mencapai Rp 548 triliun. Padahal, sebagian APBN itu ditranfer ke daerah sebanyak Rp 642 triliun, baik ke provinsi, kabupaten, kota.
"Uangnya ada di APBD bapak ibu semua, ada di APBD provinsi, APBD kota, APBD kabupaten," ujarnya.
Dengan anggaran yang besar tersebut, Presiden Jokowi mendesak agar pemerintah daerah dapat mempergunakan dana itu dengan semaksimal mungkin.
"Sekali lagi kementerian daerah dan kita semua harus menanggalkan ego sektoral. Semua harus memiliki visi yang sama, semuanya harus memiliki keinginan yang sama untuk memajukan daerahnya kabupaten, kota, provinsi dan tentu memajukan negara kita Indonesia," ungkapnya. (Knu)
Baca Juga:
RAPBD DKI 2022 Naik 6,25 Persen, Anies Optimistis Ekonomi DKI Tumbuh Pesat
