DPR-Pemerintah Sepakati Asumsi RAPBN 2026, Suku Bunga dan Rupiah Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi?

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 25 Agustus 2025
DPR-Pemerintah Sepakati Asumsi RAPBN 2026, Suku Bunga dan Rupiah Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi?

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - DPR RI dan pemerintah telah menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026.

Kesepakatan ini mencakup target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%, inflasi 2,5%, serta nilai tukar rupiah sebesar Rp16.500 per dolar AS.

Proyeksi lain yang disepakati adalah suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun sebesar 6,9% dan pendapatan per kapita (GNI) mencapai 5.520 dolar.

Baca juga:

Prabowo Pasang Target Ambisius 5,4 Persen, Puan Maharani Buka-bukaan Soal Langkah DPR Bahas APBN 2026

Menurut Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, kesepakatan tersebut akan menjadi landasan untuk pembahasan selanjutnya.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah perlu memprioritaskan program pembangunan yang berfokus pada penguatan konsumsi rumah tangga, investasi, ekspor, dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) yang berkelanjutan.

"Dengan pertumbuhan 5,4 persen ini, diharapkan Pemerintah berupaya serius mengembangkan program-program pembangunan, terutama menciptakan program pembangunan yang berdampak kuat pada konsumsi rumah tangga, investasi, mendorong ekspor, dan model tetap bruto berkelanjutan." ujar Misbakhun, Senin (25/8).

Selain itu, Misbakhun menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkualitas membutuhkan dukungan dari penerimaan negara yang kuat. Untuk itu, pemerintah diharapkan untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, kepabeanan, cukai, dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP).

Baca juga:

RAPBN 2026, Fraksi PKB: Target Belanja Negara Harus Dikawal untuk Rakyat

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya peran Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter dan makroprudensial, termasuk kebijakan suku bunga, harus berpihak pada dunia usaha dan investasi di sektor riil.

Misbakhun juga menilai bahwa sektor perbankan perlu fokus pada peningkatan akses pembiayaan bagi berbagai segmen, mulai dari korporasi besar, usaha kecil, hingga konsumen, untuk menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan aktivitas bisnis.

#Suku Bunga Acuan #Ekonomi #APBN #RAPBN 2026
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Rencana APBN Dipakai untuk Bangun Ulang Ponpes Al Khoziny Berpotensi Picu Ketidakadilan dan Bikin Cemburu Kelompok Lain
Banyak pihak lain yang mengalami musibah tidak mendapatkan perlakuan serupa.
Dwi Astarini - Jumat, 10 Oktober 2025
Rencana APBN Dipakai untuk Bangun Ulang Ponpes Al Khoziny Berpotensi Picu Ketidakadilan dan Bikin Cemburu Kelompok Lain
Indonesia
Kepala Daerah Protes ke Menkeu Purbaya usai TKD Dipotong, DPR: Langkah Keliru dan Tidak Tepat
Sejumlah gubernur di Indonesia mendatangi kantor Kementerian Keuangan. Hal itu terkait pemangkasan TKD dalam rancangan APBN 2026.
Soffi Amira - Jumat, 10 Oktober 2025
Kepala Daerah Protes ke Menkeu Purbaya usai TKD Dipotong, DPR: Langkah Keliru dan Tidak Tepat
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Luhut Yakin Ekonomi Indonesia Melebihi AS jika Jokowi Jadi Presiden Lagi
Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, bahwa ekonomi Indonesia bisa melebihi AS jika Jokowi jadi presiden lagi. Apakah informasi ini benar?
Soffi Amira - Jumat, 10 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Luhut Yakin Ekonomi Indonesia Melebihi AS jika Jokowi Jadi Presiden Lagi
Indonesia
Jadi Idola Baru, Menkeu Purbaya Kaget saat Ditanya Rencana Jadi Cawapres
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, kaget saat ditanya wartawan soal rencana menjadi cawapres di Pilpres 2029.
Soffi Amira - Jumat, 10 Oktober 2025
Jadi Idola Baru, Menkeu Purbaya Kaget saat Ditanya Rencana Jadi Cawapres
Indonesia
UU APBN sudah Sah, Pramono Akui para Gubernur di Indonesia Sulit Batalkan Pemangkasan TKD
Saat ini Pramono memilih untuk menerima keputusan Kementerian Keuangan yang memotong dana transfer ke Jakarta sebesar Rp 15 triliun menjadi hanya Rp 11 triliun.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Oktober 2025
UU APBN sudah Sah, Pramono Akui para Gubernur di Indonesia Sulit Batalkan Pemangkasan TKD
Indonesia
Demokrat ‘Pelototi’ Paket Stimulus Kuartal IV 2025: Ingin Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat menegaskan pentingnya pengawasan dan kolaborasi antara pemerintah dan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 Oktober 2025
Demokrat ‘Pelototi’ Paket Stimulus Kuartal IV 2025: Ingin Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Indonesia
BKPM Bentuk EU Investment Desk, DPR: Jadikan Momentum Pengembangan EBET di Indonesia
EU Investment Desk ini menjadi platform kerja sama untuk percepatan realisasi investasi dari Uni Eropa ke Indonesia seiring dengan selesainya proses negosiasi Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dengan Uni Eropa (IEU-CEPA).
Dwi Astarini - Selasa, 07 Oktober 2025
BKPM Bentuk EU Investment Desk, DPR: Jadikan Momentum Pengembangan EBET di Indonesia
Berita Foto
Pemerintah Akan Perpanjang Jangka Waktu PPh Final UMKM 0,5 Persen hingga 2029
Pekerja melipat kaos saat proses produksi UMKM Konveksi Rumahan di Kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Selasa (7/10/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 07 Oktober 2025
Pemerintah Akan Perpanjang Jangka Waktu PPh Final UMKM 0,5 Persen hingga 2029
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Minta Rakyat Sumbang Uang jika Mau Ekonomi Maju
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa meminta rakyat sumbang uang jika ingin ekonomi maju.
Soffi Amira - Selasa, 07 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Minta Rakyat Sumbang Uang jika Mau Ekonomi Maju
Dunia
Shutdown Pemerintah AS Ancam Ratusan Ribu Pekerja, Ekonomi Berisiko Terguncang
Banyak layanan publik dari pendidikan hingga lingkungan terganggu, tapi agenda deportasi disebut tetap berjalan penuh.
Dwi Astarini - Jumat, 03 Oktober 2025
Shutdown Pemerintah AS Ancam Ratusan Ribu Pekerja, Ekonomi Berisiko Terguncang
Bagikan