Transaksi Pinjol Tembus Rp 137 Triliun, DPR Minta OJK Perketat Regulasi

MerahPurih.com - Perkembangan pinjaman online (pinjol) yang semakin marak di masyarakat hingga Rp 137 triliun mendapat sorotan dari legislator Senayan.

Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris menilai, keberadaan pinjol terus bertambah karena kemudahan akses dalam pinjaman tanpa persyaratan yang rumit. Untuk itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu menunjuk lembaga pinjol yang resmi dan melakukan edukasi kepada masyarakat

“Kalau soal umur, saya khawatir terkait manipulasi KTP. Kedua, berkaitan batasan income juga bisa dimanipulasi. Jadi menurut saya, OJK ini harus segera mengedukasi ke bawah untuk mana saja pinjaman online dan mana lembaga-lembaga yang resmi," kata Yuliani kepada wartawan, Selasa (21/1).

Baca juga:

Tindak Tegas Pinjol Ilegal, Pemerintah Bentuk Tim Pokja yang Dipimpin Eddy Hiariej

Yuliani meminta OJK untuk mengawasi pinjol ilegal yang marak beroperasi. OJK diharapkan lebih aktif dalam mengedukasi masyarakat terkait bahaya pinjaman ilegal. Selain itu, kata dia, OJK juga perlu mempublikasikan daftar pinjaman resmi untuk mencegah penyalahgunaan.

"Langkah ini diperlukan agar masyarakat terutama masyarakat kelas bawah memiliki pengetahuan yang cukup untuk menghindari risiko yang tinggi," ujarnya.

Menurutnya, pinjol ilegal memanfaatkan manipulasi data sehingga mudah untuk melakukan pinjaman. Persyaratan pinjaman seperti KTP dan lainnya sering digunakan untuk mendapatkan pinjaman dengan memanipulasi data.

Baca juga:

Keluarga Meninggal Terlilit Pinjol di Ciputat, Ternyata Ayah Gantung Diri Setelah Bunuh Anak-Istri

“Seperti yang telah saya lakukan melalui sosialisasi di dapil, ternyata yang terbanyak menggunakan pinjaman online adalah guru. Mereka sebenarnya kan orang yang terdidik, namun karena terlalu mudahnya akses cukup dengan KTP sudah bisa melakukan pinjaman,” ujarnya.

Yuliani juga meminta persyaratan pinjol perlu diperketat oleh OJK. Tidak cukup hanya mengandalkan KTP, batas usia, dan pendapatan sebagai syarat utama. Proses verifikasi tambahan harus diterapkan untuk memastikan pinjaman diberikan secara tepat sasaran. “Oleh karena itu harus ada edukasi secara aktif oleh OJK," pungkasnya. (Pon)