Tragis, Korban Penganiayaan Anak Bos Toko Roti Kena Tipu Pengacara sampai Jual Motor

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Selasa, 17 Desember 2024
Tragis, Korban Penganiayaan Anak Bos Toko Roti Kena Tipu Pengacara sampai Jual Motor

Anak bos toko roti diduga penganiaya karyawan di tangkap polisi. (Foto: Dok. Media Sosial)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Nasib tragis dialami Dwi Ayu Darmawati, korban penganiayaan oleh anak bos toko roti George Sugama Halim. Dwi mengaku ditipu pengacara dalam proses penanganan kasus penganiayaan yang dialaminya.

Orang tua Dwi bahkan harus menjual motor satu-satunya demi membayar fee pengacara yang mengaku berasal dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan utusan Polda Metro Jaya.

"Jadi dia (pengacara) setiap ada info, selalu ke rumah dan minta duit. Mama saya sampai jual motor, motor satu-satunya," kata Dwi saat rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/12).

Baca juga:

Korban Penganiayaan Anak Bos Toko Roti Curhat di DPR

Saat ditanya oleh Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, Dwi mengaku awalnya tidak mengetahui LBH yang dimaksud sang pengacara.

Namun, kemudian Dwi mengetahui bahwa pengacara tersebut merupakan utusan bosnya yang merupakan ibu dari anak bos toko roti yang menganiayanya.

"Tapi awalnya saya nggak tahu kalau itu dari pelaku. Dia ngakunya dari LBH, utusan dari Polda," ungkapnya.

Baca juga:

Disebut Sebagai Bekingan Anak Bos Toko Roti, TNI: Tidak Ada Kaitan dengan Pelaku

Dwi mengatakan ia dan ibunya curiga dengan pengacara itu karena selalu menjawab tidak pasti ketika ditanya perkembangan kasus penganiayaan yang dialaminya.

Setelah dibayar dengan uang hasil penjualan motor tersebut, lanjut Dwi, pengacara tersebut tak bisa dihubungi.

"Abis jual motor itu, saya tanya-tanyain ke (pengacara), itu sudah nggak bisa dihubungin lagi," bebernya.

Dwi akhirnya memutuskan untuk mengganti pengacara. Kemudian ia bertemu dengan pengacara sekarang dan dibantu kembali bekerja di satu perusahaan dan membiayai kuliahnya hingga selesai.

"Akhirnya, saya dihubungin oleh Pak Jhon (Jhon LBF). Saya juga diberi bantuan oleh Bang Jhon kerja di perusahaan Hi-Fi. Saya juga dikuliahkan di universitas terbaik di Jakarta sampai lulus," tutup Dwi. (Pon)

#Penganiayaan #DPR RI #Komisi III DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Benarkah Prabowo dan Gibran Ambil Alih Pengesahan RUU Perampasan Aset?
Presiden RI, Prabowo Subianto dan Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, dikabarkan mengambil alih pengesahan RUU Perampasan Aset.
Soffi Amira - 2 jam, 37 menit lalu
[HOAKS atau FAKTA]: Benarkah Prabowo dan Gibran Ambil Alih Pengesahan RUU Perampasan Aset?
Indonesia
Ratusan Senjata Ditemukan di Sekolah Jaksel, Komisi III DPR Minta Sistem Keamanan Dievaluasi
Komisi III DPR menyoroti temuan ratusan senjata di sekolah Jakarta Selatan. DPR meminta adanya evaluasi pengamanan.
Soffi Amira - Selasa, 11 Agustus 2026
Ratusan Senjata Ditemukan di Sekolah Jaksel, Komisi III DPR Minta Sistem Keamanan Dievaluasi
Berita
Prabowo Ajukan Destry Damayanti sebagai Calon Tunggal Gubernur BI ke DPR
Presiden Prabowo mengajukan Destry Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur BI ke DPR. Ini profil dan proses penetapan Gubernur BI definitif.
ImanK - Senin, 10 Agustus 2026
Prabowo Ajukan Destry Damayanti sebagai Calon Tunggal Gubernur BI ke DPR
Indonesia
Temuan Ratusan Senjata di Sekolah, DPR RI Khawatirkan Keselamatan Pelajar
Sekolah merupakan ruang belajar yang harus bebas dari segala bentuk ancaman.
Dwi Astarini - Jumat, 07 Agustus 2026
Temuan Ratusan Senjata di Sekolah, DPR RI Khawatirkan Keselamatan Pelajar
Indonesia
60 Hektare Bromo Hangus, Legislator Desak Kemenhut Perkuat Mitigasi Karhutla
Ancaman fenomena iklim seperti El Nino yang memicu kekeringan ekstrem harus direspons pemerintah melalui sistem kesiapsiagaan nasional.
Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
60 Hektare Bromo Hangus, Legislator Desak Kemenhut Perkuat Mitigasi Karhutla
Indonesia
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Langkah cepat dinilai penting agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran gaji pegawai yang berujung pada terganggunya pelayanan publik. 

Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Indonesia
Waka Komisi IX DPR Minta Nakes yang Diduga Hina Pasien BPJS Diperiksa dan Disanksi
Profesi tenaga kesehatan merupakan profesi mulia yang menuntut standar etik tinggi, termasuk dalam berkomunikasi di ruang digital.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Waka Komisi IX DPR Minta Nakes yang Diduga Hina Pasien BPJS Diperiksa dan Disanksi
Indonesia
Insiden KMP Mutiara Sentosa 2, Komisi V DPR akan Panggil Kemenhub, KNKT, dan Pelindo
Komisi V juga mendesak investigasi menyeluruh agar penyebab kebakaran kapal rute Surabaya-Makassar itu dapat diungkap secara tuntas.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Insiden KMP Mutiara Sentosa 2, Komisi V DPR akan Panggil Kemenhub, KNKT, dan Pelindo
Indonesia
DPR Minta Kreator Konten Tanpa Etika Ditindak Tegas
Mendorong penyusunan regulasi yang mencakup perlindungan privasi, penggunaan identitas, perlindungan anak, hingga tanggung jawab atas dampak publikasi.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
DPR Minta Kreator Konten Tanpa Etika Ditindak Tegas
Indonesia
Belum Ada Surat dari Presiden Prabowo, DPR Jamin Posisi Kapolri Jenderal Sigit masih Aman
Informasi yang menyebut surpres pergantian Kapolri telah diterbitkan tidak benar.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Belum Ada Surat dari Presiden Prabowo, DPR Jamin Posisi Kapolri Jenderal Sigit masih Aman
Bagikan