Tragis, Korban Penganiayaan Anak Bos Toko Roti Kena Tipu Pengacara sampai Jual Motor

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Selasa, 17 Desember 2024
Tragis, Korban Penganiayaan Anak Bos Toko Roti Kena Tipu Pengacara sampai Jual Motor

Anak bos toko roti diduga penganiaya karyawan di tangkap polisi. (Foto: Dok. Media Sosial)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Nasib tragis dialami Dwi Ayu Darmawati, korban penganiayaan oleh anak bos toko roti George Sugama Halim. Dwi mengaku ditipu pengacara dalam proses penanganan kasus penganiayaan yang dialaminya.

Orang tua Dwi bahkan harus menjual motor satu-satunya demi membayar fee pengacara yang mengaku berasal dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan utusan Polda Metro Jaya.

"Jadi dia (pengacara) setiap ada info, selalu ke rumah dan minta duit. Mama saya sampai jual motor, motor satu-satunya," kata Dwi saat rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/12).

Baca juga:

Korban Penganiayaan Anak Bos Toko Roti Curhat di DPR

Saat ditanya oleh Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, Dwi mengaku awalnya tidak mengetahui LBH yang dimaksud sang pengacara.

Namun, kemudian Dwi mengetahui bahwa pengacara tersebut merupakan utusan bosnya yang merupakan ibu dari anak bos toko roti yang menganiayanya.

"Tapi awalnya saya nggak tahu kalau itu dari pelaku. Dia ngakunya dari LBH, utusan dari Polda," ungkapnya.

Baca juga:

Disebut Sebagai Bekingan Anak Bos Toko Roti, TNI: Tidak Ada Kaitan dengan Pelaku

Dwi mengatakan ia dan ibunya curiga dengan pengacara itu karena selalu menjawab tidak pasti ketika ditanya perkembangan kasus penganiayaan yang dialaminya.

Setelah dibayar dengan uang hasil penjualan motor tersebut, lanjut Dwi, pengacara tersebut tak bisa dihubungi.

"Abis jual motor itu, saya tanya-tanyain ke (pengacara), itu sudah nggak bisa dihubungin lagi," bebernya.

Dwi akhirnya memutuskan untuk mengganti pengacara. Kemudian ia bertemu dengan pengacara sekarang dan dibantu kembali bekerja di satu perusahaan dan membiayai kuliahnya hingga selesai.

"Akhirnya, saya dihubungin oleh Pak Jhon (Jhon LBF). Saya juga diberi bantuan oleh Bang Jhon kerja di perusahaan Hi-Fi. Saya juga dikuliahkan di universitas terbaik di Jakarta sampai lulus," tutup Dwi. (Pon)

#Penganiayaan #DPR RI #Komisi III DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Siswa Aceh Utara Belajar di Lumpur, DPR Desak Bantuan Perabotan
Ia menekankan bahwa pemerintah harus hadir dengan bantuan konkret agar anak-anak tidak berlama-lama terjebak dalam situasi pendidikan yang tidak layak
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Januari 2026
Siswa Aceh Utara Belajar di Lumpur, DPR Desak Bantuan Perabotan
Indonesia
DPR Curiga Program Magang Cuma Akal-akalan Perusahaan Cari Upah Murah, Buruh Tetap Terancam
Perusahaan dianggap memiliki celah untuk membuang pekerja lama demi efisiensi biaya melalui skema magang
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Januari 2026
DPR Curiga Program Magang Cuma Akal-akalan Perusahaan Cari Upah Murah, Buruh Tetap Terancam
Indonesia
Komisi I DPR Minta Pemerintah Mainkan Peran Diplomasi Internasional, Cegah Perang Dunia III
Indonesia mesti memiliki posisi moral dan politik yang kuat sebagai negara nonblok dan pengusung perdamaian dunia.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Januari 2026
Komisi I DPR Minta Pemerintah Mainkan Peran Diplomasi Internasional, Cegah Perang Dunia III
Indonesia
Dugaan Siswa Fiktif Terima MBG Gegerkan Sampang, Legislator Tegaskan Wajib Diusut
Jika benar sebuah sekolah menerima program negara tanpa siswa yang nyata, ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bisa menjadi pelanggaran serius dalam dunia pendidikan.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Januari 2026
Dugaan Siswa Fiktif Terima MBG Gegerkan Sampang, Legislator Tegaskan Wajib Diusut
Indonesia
Masa Transisi KUHP Baru Dinilai Rawan, DPR Wanti-Wanti Kekosongan Hukum
DPR mengingatkan potensi kekosongan dan ketidakpastian hukum di masa transisi penerapan KUHP Nasional, terutama pada ribuan perkara pidana berjalan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Januari 2026
Masa Transisi KUHP Baru Dinilai Rawan, DPR Wanti-Wanti Kekosongan Hukum
Indonesia
Indonesia Kalah Saing dengan Negara Tetangga dalam Urusan Pariwisata, DPR 'Semprot' Pemerintah
Guna mengembalikan kepercayaan dunia, Bambang mendesak pemerintah segera membentuk polisi pariwisata khusus seperti yang telah sukses diterapkan di Malaysia dan Filipina
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
Indonesia Kalah Saing dengan Negara Tetangga dalam Urusan Pariwisata, DPR 'Semprot' Pemerintah
Indonesia
Kasus DSI Mengemuka, Anggota DPR Minta PPATK Ungkap Aliran Dana ke Kolega Manajemen
Anggota Komisi III DPR RI mendesak PPATK mengungkap aliran dana DSI yang diduga mengalir ke perusahaan terafiliasi demi pemulihan hak ribuan korban.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Januari 2026
Kasus DSI Mengemuka, Anggota DPR Minta PPATK Ungkap Aliran Dana ke Kolega Manajemen
Indonesia
Nasib Hakim Luar Jawa Dianaktirikan, DPR Desak Aturan Karier Segera Disahkan
Safaruddin menyoroti adanya ketimpangan yang nyata antara hakim yang bertugas di Pulau Jawa dengan mereka yang berada di pelosok daerah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
Nasib Hakim Luar Jawa Dianaktirikan, DPR Desak Aturan Karier Segera Disahkan
Indonesia
DPR Tegaskan Dana Haji Harus Steril Korupsi dan Dikelola Profesional
Iman menyarankan BPKH menggunakan otoritasnya untuk mengamankan fasilitas pelayanan di Arab Saudi jauh-jauh hari guna menekan harga
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
DPR Tegaskan Dana Haji Harus Steril Korupsi dan Dikelola Profesional
Indonesia
DPR Bongkar Keanehan Rute Pesawat ATR 42-500 yang Jatuh di Maros
Tak hanya soal navigasi, Lasarus juga menerima laporan mengenai riwayat teknis armada yang kurang prima
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
DPR Bongkar Keanehan Rute Pesawat ATR 42-500 yang Jatuh di Maros
Bagikan