TPN Ganjar-Mahfud Kritik Proses Pemilu 2024

Hendaru Tri HanggoroHendaru Tri Hanggoro - Sabtu, 17 Februari 2024
TPN Ganjar-Mahfud Kritik Proses Pemilu 2024

Ketua Tim Penjadwalan TPN Ganjar-Mahfud, Aria Bima. (Foto: PDIP)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menilai seluruh rangkaian proses Pemilu 2024 menjadi sia-sia jika akhirnya diwarnai dengan kecurangan sangat masif seperti yang terjadi hari-hari ini.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Tim Penjadwalan TPN Ganjar-Mahfud, Aria Bima dalam jumpa pers di Media Center TPN, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (16/2).

“Untuk apa ada pemilu jika akhirnya ‘di-closing’ dengan tindakan yang menodai prinsip-prinsip etika demokrasi. Kalau seperti ini caranya, pilkada nanti pun tak perlu ada. Cukup takut-takuti saja kepala desa atas pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana desanya supaya calon kepala daerah itu bisa dapat suara banyak,” kata Aria.

Baca juga:

TPN Apresiasi Temuan Bawaslu Terkait Kecurangan dan Pelanggaran Pemilu

Aria menunjukkan, maraknya kecurangan Pemilu 2024, mulai dari politisasi bansos, diskon pupuk bersubsidi, pembagian sertifikat tanah, penekanan aparat desa, tidak netralnya aparat, politik uang, hingga yang terbaru adanya manipulasi perolehan suara dalam sistem rekapitulasi KPU.

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini menekankan, pihaknya sejak awal yakin pasangan Ganjar-Mahfud merupakan capres-cawapres yang paling tepat memimpin Indonesia. Namun, semua kerja keras itu dikacaukan dalam proses penyelenggaraan pemilu.

“Tentu ada motif kenapa dikacaukan. Kalau seperti ini caranya, untuk apa ada debat, kampanye akbar, pembentukan tim narasi, tim substansi, mengumpulkan tim intelektual pradebat dan lain-lain," ujarnya.

Terkait banyaknya kesalahan pada Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU, Aria menekankan bahwa rakyat yang memberikan suara di TPS ingin mengerti apakah suaranya punya arti bagi calon pilihannya pada Pilpres dan Pileg.

Aria Bima mengingatkan agar penyelenggara pemilu tak main-main dengan suara rakyat. Sudah banyak terjadi, mereka yang main-main dengan memanipulasi rekap suara rakyat di TPS kena azab.

“Apa yang mereka lakukan itu tak hanya menyalahi hukum, tapi juga dosa. Sudah banyak buktinya di KPU pusat sampai daerah. Baik yang mati kariernya, maupun yang tak lama kemudian meninggal dunia. Ini tak hanya urusan duniawi, tapi urusan hak yang diberikan Tuhan,” tegasnya. (Pon)

Baca juga:

Politikus PDIP Ingatkan Azab Manipulasi Suara di KPU

#PDIP #TPN Ganjar Mahfud #Pemilu 2024 #Pilpres 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan utama untuk mendorong perubahan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Dwi Astarini - Senin, 04 Mei 2026
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Indonesia
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Rano Karno memandang kaum pekerja sebagai elemen vital yang menentukan arah ekonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Indonesia
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Di Indonesia sendiri, sejarah perjuangan buruh juga memiliki perjalanan panjang sejak masa kolonial ketika buruh mengalami berbagai bentuk penindasan, termasuk kerja paksa dan upah yang tidak manusiawi
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Indonesia
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Suhud Alynudin resmi menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. Ia menggantikan Khoirudin di posisi tersebut. Hal itu disetujui dalam paripurna DPRD DKI Jakarta.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Bagikan