TPF Polri Mulai Ungkap Kematian 8 Orang saat Kerusuhan 21-22 Mei

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 06 Juni 2019
TPF Polri Mulai Ungkap Kematian 8 Orang saat Kerusuhan 21-22 Mei

Merahputih.com / Rizki Fitrianto

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan tim investigasi Polri yang dipimpin oleh Irwasum Komjen Moechgiyarto masih menyelidiki peristiwa meninggalnya massa saat kerusuhan 21-22 Mei. Polisi juga menelusuri pihak yang mengorganisir massa untuk datang dari luar Jakarta.

"Ini sedang berjalan tim pencari fakta namanya saya sebut dengan tim investigasi internal Polri, dipimpin langsung oleh Irwasum, Irwasum itu orang ketiga ya memang menangani bidangnya adalah bidang untuk pemeriksaan internal tapi paralel dengan Komnas HAM," kata Tito di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (5/6).

Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Wakapolri Komjen Ari Dono Sukmanto, dan Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Mohammad Iqbal di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (5/6). (Agita Tarigan)
Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Wakapolri Komjen Ari Dono Sukmanto, dan Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Mohammad Iqbal di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (5/6). (Agita Tarigan)

Tito menekankan pihaknya tidak mau dianggap menutupi fakta. Tim Investigasi ini juga diawasi oleh Kompolnas dan Ombudsman.

BACA JUGA: Sambil 'Open House', Ketua MPR Apresiasi Kebijakan Anies Tangani Korban Ricuh 21-22 Mei

BACA JUGA: Simak Nih 4 Tips Hindari Macet Saat Arus Balik dari Kapolri

"Kenapa? kita tidak ingin nanti dianggap eksklusif internal nutup-nutupin itu ya. Jadi Komnas HAM kita paralel yang juga memiliki tim investigasi. Kita juga diawasi oleh Kompolnas, nanti juga kita koordinasi dengan mungkin dengan yang terkait seperti Ombudsman, nanti hasil investigasi ini sudah pada proses mempelajari kronologi peristiwa," ujarnya.

Karena itu, tim polisi sedang menyelidiki soal jatuhnya korban yang diduga perusuh. Termasuk penyebab kematian.

Kericuhan massa Aksi 22 Mei di jalan MH. Thamrin di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), Jakarta, Kamis, (22/5/2019). Aksi 22 Mei menuntut BAWASLU mengungkap dugaan kecurangan pada Pemilu 2019 setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional Pemilu 2019. Hasilnya pasangan nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin unggul 55,50 persen. Merahputih.com / Rizki Fitrianto
Kericuhan massa Aksi 22 Mei di jalan MH. Thamrin di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), Jakarta, Kamis, (22/5/2019). Aksi 22 Mei menuntut BAWASLU mengungkap dugaan kecurangan pada Pemilu 2019 setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional Pemilu 2019. Hasilnya pasangan nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin unggul 55,50 persen. Merahputih.com / Rizki Fitrianto

"Kita sedang selidiki ini jatuhnya korban yang diduga perusuh menyerang ini di mana dan meninggalnya karena apa kalau dia tertembak, tertembak oleh siapa itu yang sedang kita cari. Ini saya masih berikan waktu kepada tim secepatnya kalau mereka sudah pada kesimpulan, dipaparkan di Komnas HAM biar nanti kami lihat Komnas HAM memiliki data apakah memiliki data-data lain. Setelah itu lakukan konferensi pers bersama, apapun hasilnya," pungkasnya. (Knu)

#Kapolri #Tito Karnavian
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kapolri Ungkap Peran Ahrie Sonta dalam Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
Ahrie diduga menerima perintah penyadapan yang berasal dari mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Kapolri Ungkap Peran Ahrie Sonta dalam Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
Indonesia
Kapolri Ungkap 5 Tahapan Modus Penyadapan Ilegal, dari Perintah hingga Penghapusan Data
Dugaan praktik penyadapan tersebut berlangsung melalui lima tahapan, mulai dari pemberian perintah hingga penghapusan data hasil penyadapan.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Kapolri Ungkap 5 Tahapan Modus Penyadapan Ilegal, dari Perintah hingga Penghapusan Data
Indonesia
Kapolri Sebut Penyadapan Ilegal Langgar Perkap, ini Prosedur yang Seharusnya
Penyadapan harus didasarkan pada permintaan tertulis penyidik yang dilengkapi persyaratan tertentu.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Kapolri Sebut Penyadapan Ilegal Langgar Perkap, ini Prosedur yang Seharusnya
Indonesia
Polri Geledah Rumah Listyo Sigit, Sita Log Data Penyadapan hingga 15 Ponsel
Keberadaan log data penyadapan menjadi salah satu barang bukti penting dalam perkara tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Polri Geledah Rumah Listyo Sigit, Sita Log Data Penyadapan hingga 15 Ponsel
Indonesia
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Laporan masyarakat penting untuk membantu kepolisian mengungkap praktik pemerasan dan premanisme yang menyasar para pencari kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Indonesia
Selain Presiden Prabowo, Listyo Sigit dkk Diduga Juga Sadap Sejumlah Pejabat
Jenderal LSP yang menjabat kapolri pada periode kejadian diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Selain Presiden Prabowo, Listyo Sigit dkk Diduga Juga Sadap Sejumlah Pejabat
Indonesia
Kapolri Perintahkan Kabareskrim dan Kapolda Berantas Calo Tenaga Kerja
Praktik percaloan dan pungli masih menjadi persoalan yang merugikan masyarakat, terutama para pencari kerja yang tengah berjuang mendapatkan pekerjaan.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Perintahkan Kabareskrim dan Kapolda Berantas Calo Tenaga Kerja
Berita Foto
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto berjabat tangan degan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat rapat kerja di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 12 November 2026
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR  Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Indonesia
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri, Dugaan Penyadapan Ilegal Turut Dibahas
Prabowo membahas dugaan penyadapan ilegal saat bertemu 10 mantan Kapolri di Hambalang. Dasco mengungkap isu tersebut turut disinggung dalam pertemuan.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri, Dugaan Penyadapan Ilegal Turut Dibahas
Indonesia
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri di Tengah Pengusutan Kasus Penyadapan
Presiden RI, Prabowo Subianto, bertemu dengan 10 mantan Kapolri di Hambalang, Bogor, Minggu (8/11). Pertemuan berlangsung tertutup.
Soffi Amira - Minggu, 08 November 2026
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri di Tengah Pengusutan Kasus Penyadapan
Bagikan