Komjen Wahyu Hadiningrat Dianggap Layak Gantikan Jenderal Listyo Sigit, Forkabi: Dia Punya Integritas

Soffi AmiraSoffi Amira - Senin, 15 September 2025
Komjen Wahyu Hadiningrat Dianggap Layak Gantikan Jenderal Listyo Sigit, Forkabi: Dia Punya Integritas

Komjen Wahyu Hadiningrat dianggap bisa gantikan Jenderal Listyo Sigit. Foto: Dok. Istimewa

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kini, muncul isu bahwa Presiden RI, Prabowo Subianto, akan mengganti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Kabar tersebut muncul seiring aspirasi reformasi Polri yang disuarakan dalam aksi unjuk rasa yang berakhir ricuh pada akhir Agustus 2025 lalu.

Salah satu pihak yang ingin Kapolri dilengserkan datang dari Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi).

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (Ketum DPP) Forkabi, Abdul Ghoni menilai, salah satu putra terbaik yang ada di tubuh Polri adalah Wahyu Hadiningrat.

Baca juga:

Istana Bantah Isu Pergantian Kapolri, Sebut Posisi Jenderal Listyo Sigit Masih Aman

Wahyu dinilai berhasil saat menjabat sebagai Kapolres Jakarta. Jadi, ia dinilai layak menjadi Bhayangkara satu.

Hal yang paling menjadi sorotan tajam dari keberhasilannya adalah bisa mendamaikan konflik organisasi masyarakat (ormas) di Jaksel dengan kepala dingin.

"Bahkan dia berhasil meredam konflik konfilk ormas dan Jaksel aman. Untuk tingkat kriminalitas pun, turun,” kata Abdul Ghoni kepada wartawan, Senin (15/9).

Selain itu, Wahyu juga berhasil menjadi Kapolres Jaksel untuk semua kalangan atau lintas agama. Reformasi Polri memang masih harus dilakukan agar kepolisian lebih baik ke dalam.

Baca juga:

Sosok Kapolri Baru Pilihan Prabowo Disebut Lebih Muda daripada Jenderal Listyo Sigit, Pengamat Intelijen Ibaratkan Sistem ‘Urut Kacang’

"Wahyu juga berhasil manjaga kondusifitas situasi kemanan d di Jaksel," bebernya.

Putra asli Betawi ini pun memiliki keyakinan, bahwa Wahyu bisa menjadi Kapolri yang mampu meredam aksi-aksi melanggar hukum seperti itu.

Sebab, rekam jejaknya di dunia Kepolisian sudah tak diragukan lagi dalam melibas aksi kejahatan.

Wahyu tercatat pernah menjabat sebagai Pama Polda Jabar (1993), Wakapolsekta Cirebon Selatan (1994), Kapolsek Soreang Polres Bandung (1995), Kasat Serse Polres Bandung (1997), dan Kasat Serse Polresta Bogor (1998).

Baca juga:

Prabowo Disebut-Sebut Ajukan 2 Komjen untuk Gantikan Posisi Kapolri Jenderal Listyo Sigit, DPR: Kami belum Terima Suratnya

Polisi asal Bandung ini juga sempat menduduki posisi sebagai Kanit III Sat I Ditreskrim Polda Jabar (2004), Kasat I Ditreskrim Polda Jabar (2006), Kasatgaswil Jabar Densus 88/Antiteror Polri, dan Kapolres Metro Bekasi (2011).

Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1992 itu juga pernah mengemban tugas sebagai Kapolres Jaksel. Lalu, ia ditunjuk sebagai Wakapolda Metro Jaya pada 2018 lalu.

Ia juga dipercaya untuk menempati posisi jabatan sebagai Wakabareskrim Polri. Pada 2021, Wahyu ditunjuk menjadi Asrena Kapolri.

Setelah itu, Komjen Wahyu Hadiningrat diangkat sebagai Astamarena Kapolri pada 2024. Selain itu, Wahyu Hadiningrat juga pernah mengemban tugas di Badan Intelijen Negara (BIN).

Sedangkan untuk kasus besarnya, perwira tinggi asal Bandung ini pernah menangani kasus penting, yakni Bom Bali II pada 2005.

Melalui rentetan jabatan dan prestasi itu, Wahyu dianggap layak menjadi Kapolri.

"Kami sebagai tokoh masyarakat Jakarta. Kami berharap wahyu jadi Kapolri," tuturnya.

Tokoh masyarakat Betawi itu juga mengkritik keras adanya aksi demonstrasi yang berujung anarkis hingga menjarah sejumlah pejabat negara. Aksi tersebut sangat melanggar aturan. (asp)

#Kapolri #Listyo Sigit Prabowo #Istana Negara
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Rumah Rusak Dihantam Bencana, 170 Anggota Polda Sumbar Tetap Bertugas
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengaku prihatin atas musibah yang menimpa para personel.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Desember 2025
Rumah Rusak Dihantam Bencana, 170 Anggota Polda Sumbar Tetap Bertugas
Indonesia
Amankan Nataru 2025/2026, Operasi Lilin 2025 Kerahkan 146.701 Personel Gabungan
Operasi Lilin 2025 akan mengerahkan 146.071 personel gabungan untuk mengamankan Nataru 2025/2026.
Soffi Amira - Selasa, 16 Desember 2025
Amankan Nataru 2025/2026, Operasi Lilin 2025 Kerahkan 146.701 Personel Gabungan
Indonesia
Pengamat Sebut Putusan MK Tentang Larangan Penempatan Polisi di Jabatan Sipil Picu Guncangan
Putusan MK No 114/2025 yang tiba-tiba menutup celah penugasan di luar struktur Polri menciptakan kekhawatiran bagi struktur SDM Polri yang ditugaskan di luar institusi.
Dwi Astarini - Selasa, 16 Desember 2025
Pengamat Sebut Putusan MK Tentang Larangan Penempatan Polisi di Jabatan Sipil Picu Guncangan
Indonesia
Komisi III DPR Sebut Usul Kapolri Dipilih Presiden Ahistoris dan Bertentangan dengan Reformasi
Ketentuan mengenai pengangkatan Kapolri dengan persetujuan DPR secara tegas diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Ketetapan MPR Nomor III Tahun 2000.
Dwi Astarini - Senin, 15 Desember 2025
Komisi III DPR Sebut Usul Kapolri Dipilih Presiden Ahistoris dan Bertentangan dengan Reformasi
Indonesia
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama .
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Indonesia
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama penyelenggaraan negara.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Indonesia
Anggota Komisi III Protes Fit & Proper Test Kapolri di DPR Tidak Boleh Dihapus
Jika usulan itu nanti diterapkan, posisi Kapolri akan setara dengan menteri karena tidak melalui proses penyaringan di legislatif.
Wisnu Cipto - Minggu, 14 Desember 2025
Anggota Komisi III Protes Fit & Proper Test Kapolri di DPR Tidak Boleh Dihapus
Indonesia
Reformasi Polri Harus Menyasar Isu Pengangkatan Kapolri dan Jabatan Sipil Polisi Aktif
Di tengah tuntutan publik atas transparansi penegakan hukum dan peningkatan integritas aparat, muncul perdebatan mengenai kemungkinan Presiden menunjuk langsung Kapolri tanpa persetujuan DPR.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 Desember 2025
Reformasi Polri Harus Menyasar Isu Pengangkatan Kapolri dan Jabatan Sipil Polisi Aktif
Indonesia
Buntut Perkap Soal Polisi Isi Jabatan Sipil, Pengamat Desak Prabowo Ganti Kapolri
Perkap mengatur penugasan anggota Polri aktif di 17 kementerian dan lembaga di luar struktur kepolisian itu dinilai tidak mencerminkan penghormatan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 Desember 2025
Buntut Perkap Soal Polisi Isi Jabatan Sipil, Pengamat Desak Prabowo Ganti Kapolri
Indonesia
Da'i Bachtiar Minta Aturan Pemilihan Kapolri Dikaji Ulang untuk Hindari Beban Politik
Da'i Bachtiar menegaskan bahwa masukan ini hanyalah salah satu dari sekian banyak pertimbangan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Desember 2025
Da'i Bachtiar Minta Aturan Pemilihan Kapolri Dikaji Ulang untuk Hindari Beban Politik
Bagikan