Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Tito Yakinkan Pemilu 2024 Bisa Digelar

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 27 Agustus 2021
Tito Yakinkan Pemilu 2024 Bisa Digelar

Simulasi TPS. (Foto: Bawaslu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kementerian Dalam Negeri memastikan pemilihan umum (pemilu) di tengah krisis pandemi COVID-19 tetap terselenggara. Hal ini mengacu keberhasilan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.

"Ada terobosan baru, kita balik situasinya, kita ubah tantangan menjadi peluang," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Jakarta, Kamis (27/8).

Baca Juga:

Wacana Pengunduran Pemilu 2024, Ini Komentar Perludem

Pada masa tahapan kampanye Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi tersebut, Tito mengatakan ada dua target yang ditetapkan Pemerintah agar tidak meningkatkan penularan kasus aktif COVID-19.

"Kita masukkan pada masa kampanye itu ada dua target, yaitu mencegah peredaran COVID-19 serta memanfaatkan election ini untuk menekan (angka kasus) COVID-19," ujarnya pula.

Target pencegahan kasus COVID-19 di masa tahapan pilkada ialah dengan meminta seluruh calon kepala daerah untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan dan menggunakan tema pandemi dalam kampanye mereka.

"Tema saat kampanye itu utamanya tentang penanganan pandemi, karena calon kepala daerah kan secara real berhadapan dengan situasi tersebut, pandemi COVID-19 dan ekonomi, dua itu," katanya.

Mendagri Tito Karnavian. (Foto: Antara)
Mendagri Tito Karnavian. (Foto: Antara)

Kemudian, untuk menekan angka kasus penularan selama tahapan kampanye ialah dengan mengatur pelaksanaan secara virtual dan mengutamakan alat peraga kampanye berupa perlengkapan perlindungan diri bagi masyarakat, seperti masker dan hand sanitizer.

"Di pengaturan kita minta agar bahan dan alat peraga utama itu adalah masker. Membagikan masker dengan gambar pasangan calon itu akan lebih efektif," katanya lagi.

Tito berharap penyelenggara pemilu dan pihak terkait untuk tetap percaya diri dapat menyelenggarakan Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan jadwal.

"Kita harus lebih confident untuk (Pemilu) 2024, besar tantangannya," ujarnya dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

Pimpinan DPR Tegaskan Tak Ada Aturan Pemilu Digelar 2027

#Pemilu #UU Pemilu #Tito Karnavian #Kemendagri #Pilpres #Pileg
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
Komisi II DPR Minta Kemendagri Perkuat Pembinaan Kepala Daerah Usai 3 Bupati Terjaring OTT KPK
Rentetan OTT terhadap tiga bupati dalam sebulan menjadi sorotan DPR. Eka Widodo mendesak Kemendagri memperkuat pembinaan, pengawasan, dan pendidikan antikorupsi.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 Juli 2026
Komisi II DPR Minta Kemendagri Perkuat Pembinaan Kepala Daerah Usai 3 Bupati Terjaring OTT KPK
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Indonesia
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Gerindra menegaskan, bahwa pihaknya belum membahas Pilpres. Mereka masih fokus menyukseskan program Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 01 Juli 2026
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Indonesia
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Berdasarkan arahan pimpinan DPR, Komisi II juga akan menggelar pertemuan dengan partai-partai nonparlemen.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Indonesia
ASN di Kukar Terima Honor 900 Kali Setahun Senilai Rp 9,5 Miliar, DPR Minta Kemendagri Investigasi
DPR meminta Kemendagri mengusut temuan BPK terkait ASN di Kutai Kartanegara yang tercatat menerima pembayaran honor hingga 900 kali dalam setahun.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 Juni 2026
ASN di Kukar Terima Honor 900 Kali Setahun Senilai Rp 9,5 Miliar, DPR Minta Kemendagri Investigasi
Bagikan