Tito Karnavian Tegaskan Tak Ada yang Salah Merayakan Tahun Baru

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 27 Desember 2019
Tito Karnavian Tegaskan Tak Ada yang Salah Merayakan Tahun Baru

Mendagru Tito Karnavian usai menghadiri peringatan HUT Dharma Wanita Persatuan ke-20 di Gedung Kementerian Dalam Negeri Jakarta, Senin (23/12/2019). (ANTARA/ Abdu Faisal)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan sejumlah arahan terkait perayaan Tahun Baru 2020.

Perayaan tahun baru merupakan agenda internasional dan telah menjadi patokan untuk pergantian tahun di dunia.

Baca Juga

DPR Lepas Tangan Kalau Mendagri Tito Perpanjang Izin FPI

"Silakan untuk dilaksanakan kegiatan masing-masing menurut pendapat saya ya. Kalau pergantian tahun Masehi, ini sudah diakui. Maka saya kira tidak ada salahnya merayakan itu," ujar Tito, di Gedung Kementerian Dalam Negeri Jakarta, Kamis (26/12).

Arahan eks Kapolri itu menjelang momen perayaan tahun baru ada tiga hal. Pertama, ia meminta kepala daerah untuk membentuk posko pemantauan terpadu Tahun Baru 2020.

Mendagri Tito ditantang pecat kepala daerah yang intoleran
Mendagri Tito Karnavian dalam lawatannya ke Papua didampingi Plt Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar di Papua, Jumat (25/10). ANTARA/HO Puspen Kemendagri

Kedua, Tito meminta peningkatan kualitas pelayanan publik tetap terpenuhi kepada masyarakat. Ketiga, Tito meminta pemerintah daerah bersiap menyambut tahun baru yang tertib dan aman.

Menurut Tito, masyarakat harus memahami apabila Indonesia adalah negara yang plural dan mengakui perbedaan seperti yang tertera dalam Pancasila sebagai dasar negara.

"Kalau kita cinta Indonesia, berarti kita juga harus cinta dan paham dengan sifatnya yang plural, berbeda suku, agama, ras. Kita harus menghargai saudara kita yang berbeda," ucap Tito.

Baca Juga

Mendagri Tito Pertanyakan Relevansi Pilkada Langsung

Dia paham alasan kenapa pergantian Tahun Baru Masehi tidak dirayakan sebagian kalangan. Kendati begitu, jika mau merayakan pergantian tahun baru agama lain seperti agama Islam (Tahun Baru Hijriah) juga tidak ada masalah.

"Why not. Kita merayakan juga. Itu saya kira letaknya kita bertoleransi," tutup dia. (*)

#Tito Karnavian #Mendagri #Tahun Baru
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Topang Swasembada Pangan, Pemerintah Percepat Pemulihan 42.702 Hektare Lahan Pertanian Pascabencana di Sumatera
Pemerintah mempercepat rehabilitasi lahan pertanian terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Bantuan disiapkan untuk mendukung swasembada pangan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Juni 2026
Topang Swasembada Pangan, Pemerintah Percepat Pemulihan 42.702 Hektare Lahan Pertanian Pascabencana di Sumatera
Indonesia
Daerah Terdampak Bencana Sumatra Dapat Tambahan TKD
Tambahan dana tersebut terdiri atas Rp 1,65 triliun untuk Aceh; Rp 6,35 triliun untuk Sumatra Utara; dan Rp 2,63 triliun untuk Sumatra Barat.
Dwi Astarini - Selasa, 26 Mei 2026
Daerah Terdampak Bencana Sumatra Dapat Tambahan TKD
Indonesia
Kepala Daerah Diperintahkan Antisipasi Gejolak Ekonomi Akibat Geopolitik Global
Mendagri memaparkan bahwa sektor transportasi menjadi penyumbang inflasi bulanan tertinggi pada periode ini.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 18 Mei 2026
Kepala Daerah Diperintahkan Antisipasi Gejolak Ekonomi Akibat Geopolitik Global
Indonesia
Mendagri Tito Perintahkan Pemda Beri Insentif Pajak untuk Mobil dan Motor Listrik
Mendagri Tito Karnavian menginstruksikan gubernur memberi insentif pajak kendaraan listrik berupa pembebasan atau pengurangan PKB dan BBNKB.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 07 Mei 2026
Mendagri Tito Perintahkan Pemda Beri Insentif Pajak untuk Mobil dan Motor Listrik
Indonesia
Mendagri Tito Perintahkan Gubernur Bebaskan Pajak Kendaraan Listrik, Keluarkan Instruksi Nasional
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menginstruksikan gubernur di seluruh daerah untuk membebaskan pajak kendaraan listrik.
Soffi Amira - Jumat, 24 April 2026
Mendagri Tito Perintahkan Gubernur Bebaskan Pajak Kendaraan Listrik, Keluarkan Instruksi Nasional
Indonesia
Mendagri Tito Sebut Pegawai Dukcapil hingga Rumah Sakit tak Ikut WFH
Sejumlah layanan publik tetap beroperasi normal dari kantor.
Dwi Astarini - Jumat, 10 April 2026
Mendagri Tito Sebut Pegawai Dukcapil hingga Rumah Sakit tak Ikut WFH
Indonesia
Kayu Hanyutan di Aceh hingga Sumbar Dipakai Bangun Huntara Warga
Kayu hanyutan akibat banjir di Aceh, Sumut, dan Sumbar dimanfaatkan untuk hunian sementara hingga sumber PAD. Ini strategi pemerintah pascabencana.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 03 April 2026
Kayu Hanyutan di Aceh hingga Sumbar Dipakai Bangun Huntara Warga
Indonesia
ASN Tak Bisa Lagi 'Menghilang' saat WFH, Mendagri: HP Harus Aktif dan Terpantau Geolocation
Mendagri Tito Karnavian resmi teken aturan WFH terbaru bagi ASN. Wajibkan aktivasi geolocation ponsel agar lokasi terpantau real-time.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 April 2026
ASN Tak Bisa Lagi 'Menghilang' saat WFH, Mendagri: HP Harus Aktif dan Terpantau Geolocation
Indonesia
Komisi II DPR Dukung Instruksi Mendagri agar Kepala Daerah Siaga saat Idul Fitri
Kebijakan tersebut penting untuk memastikan pelayanan publik dan stabilitas di daerah tetap terjaga. 

Dwi Astarini - Selasa, 10 Maret 2026
Komisi II DPR Dukung Instruksi Mendagri agar Kepala Daerah Siaga saat Idul Fitri
Indonesia
Gerak Cepat Rehabilitasi Bencana Sumatra, Pemerintah Buka Posko Terpadu di Aceh Fokus Segerakan Pendirian Hunian Layak
Pembentukan Satgas Nasional tersebut menindaklanjuti arahan langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah percepatan pemulihan wilayah terdampak.
Dwi Astarini - Minggu, 11 Januari 2026
Gerak Cepat Rehabilitasi Bencana Sumatra, Pemerintah Buka Posko Terpadu di Aceh Fokus Segerakan Pendirian Hunian Layak
Bagikan