Tito Karnavian Akui Penegakan Hukum di Kepolisian Masih Bermasalah

Selvi Purwanti - Kamis, 23 Juni 2016

Tito Karnavian Akui Penegakan Hukum di Kepolisian Masih Bermasalah

Calon Kapolri tunggal Irjen Pol Tito Karnavian mengikuti Fit and Proper Test di ruang rapat komisi 3 DPR RI dengan sejumlah jajaran mabes Polri, Jakarta, (23/6). (Foto: MerahPutih/Rizki Fitrianto)

Ukuran text:

14

Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Langkah Komjen Pol Tito Karnavian untuk menjadi Kapolri tinggal beberapa langkah lagi. Hari ini, Rabu (23/6) calon tunggal Kapolri ini sedang menjalankan kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di ruang rapat Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.

Dalam paparannya dihadapan anggota Komisi III, Tito mengakui bila sampai saat ini penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian belum maksimal dan masih banyak terjadi berbagai masalah.

"Pada tataran implementasi masih ditemukan berbagai masalah akibat kurang terampilnya penyidik, kurang profesional dan integritas," ucap Tito Karnavian di Ruang Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (23/6).

Atas dasar tersebut Tito akan melakukan sembilan kebijakan demi meningkatkan profesionalitas di tubuh Polri. Salah satunya adalah menghilangkan makelar kasus dan pungutan liar.

"Dilakukan dengan pengawasan melekat dan pengawan struktural membuka akses pengaduan online untuk masalah tersebut," tandas Tito di hadapan puluhan anggota Komisi III. (Yni)

BACA JUGA:

#Komisi III DPR #Komjen Pol Tito Karnavian #Calon Kapolri

Bagikan

Ditulis Oleh

Selvi Purwanti

Simple, funny and passionate. Almost unreal

Berita Terkait

DPR Ngaku Maksimalkan Partisipasi Publik dalam Bahas UU Polri

DPR turut mengundang sejumlah ahli, kelompok masyarakat, dan organisasi mahasiswa.

Dwi Astarini - Selasa, 09 Juni 2026

DPR Ngaku Maksimalkan Partisipasi Publik dalam Bahas UU Polri

Batas Usia Pensiun Polri Resmi Berubah, DPR Sebut 60 Tahun Masih Prima

Usia pensiun Polri kini diperpanjang hingga 60 tahun. Komisi III DPR menegaskan, bahwa usia 60 tahun masih produktif.

Soffi Amira - Selasa, 09 Juni 2026

Batas Usia Pensiun Polri Resmi Berubah, DPR Sebut 60 Tahun Masih Prima

Revisi UU Polri, Anggota DPR Dukung Batas Usia Pensiun Naik Jadi 60 Tahun

Anggota Komisi III DPR RI Hasbiallah Ilyas mendukung usulan perpanjangan masa pensiun anggota Polri hingga 60 tahun dalam pembahasan revisi UU Polri.

Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Juni 2026

Revisi UU Polri, Anggota DPR Dukung Batas Usia Pensiun Naik Jadi 60 Tahun

Pakar Ingatkan Risiko 'Bottleneck Karier' jika Usia Pensiun Polri Ditambah

Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan angka harapan hidup masyarakat Indonesia pada 2025 mencapai 74,47 tahun.

Dwi Astarini - Selasa, 02 Juni 2026

Pakar Ingatkan Risiko 'Bottleneck Karier' jika Usia Pensiun Polri Ditambah

Pakar Hukum Dorong Pendidikan HAM dan Demokrasi Diperkuat dalam RUU Polri

Pemahaman mengenai HAM perlu menjadi bagian integral dalam proses pembentukan, pelatihan, promosi jabatan, evaluasi kinerja, hingga etika profesi anggota kepolisian.

Dwi Astarini - Selasa, 02 Juni 2026

Pakar Hukum Dorong Pendidikan HAM dan Demokrasi Diperkuat dalam RUU Polri

Bahas RUU Polri, Sahroni Minta Polisi Punya Hak Koreksi Komnas HAM

Kepolisian juga perlu diberikan kesempatan untuk menyampaikan koreksi apabila terdapat penilaian yang dinilai tidak sesuai dengan fakta.

Dwi Astarini - Selasa, 02 Juni 2026

Bahas RUU Polri, Sahroni Minta Polisi Punya Hak Koreksi Komnas HAM

Komisi III DPR Minta Woodyrman Pembunuh WN Brunei Segera Dideportasi dan Dicekal Masuk Indonesia

Menurut Sahroni, proses deportasi perlu segera dilakukan agar pelaku dapat diproses hukum di negara asalnya.

Frengky Aruan - Jumat, 29 Mei 2026

Komisi III DPR Minta Woodyrman Pembunuh WN Brunei Segera Dideportasi dan Dicekal Masuk Indonesia

Komisi III DPR Tegaskan Pengadaan 1.098 Sapi Kurban Prabowo melalui APBN tak Langgar Hukum

Program bantuan masyarakat dari Presiden memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem keuangan negara. Hal itu diatur dalam Pasal 3 Ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Dwi Astarini - Jumat, 29 Mei 2026

Komisi III DPR Tegaskan Pengadaan 1.098 Sapi Kurban Prabowo melalui APBN tak Langgar Hukum

Komisi III DPR Bentuk Panja RUU Polri, Habiburokhman Jadi Ketua

Komisi III DPR resmi membentuk Panja RUU Polri. Revisi beleid tersebut akan membahas pengawasan Polri, usia pensiun anggota, hingga penguatan Kompolnas.

Ananda Dimas Prasetya - Senin, 25 Mei 2026

Komisi III DPR Bentuk Panja RUU Polri, Habiburokhman Jadi Ketua

DPR Apresiasi Bareskrim Polri Bongkar TPPU Narkoba, Minta Bandar Dimiskinkan

Komisi III DPR mengapresiasi Bareskrim Polri dalam membongkar kasus narkoba. Bandar narkoba minta dimiskinkan.

Soffi Amira - Jumat, 22 Mei 2026

DPR Apresiasi Bareskrim Polri Bongkar TPPU Narkoba, Minta Bandar Dimiskinkan

Bagikan