Tips Ampuh dari Mendagri Cegah OTT Kepala Daerah

MerahPutih.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kembali memperingatkan kepala daerah untuk berhati-hati dan menghindari korupsi. Peringatan ini dilontarkan usai dirinya menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin, (26/2).

Ia membeberkan tips ampuh bagi para pejabat agar terhindar dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Pasalnya kini makin banyak kepala daerah yang terjaring OTT.

"KPK sudah punya sistem sendiri untuk melakukan OTT. Tinggal kepala daerah yang harus mengetahui celahnya," tegas Tjahyo usai menghadiri acara rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan regional 1 tahun 2018 di Yogyakarta.

Pertama kepala daerah harus paham saat mau mengambil keputusan dan menggunakan anggaran. Keputusan yang diambil disesuaikan dengan peraturan serta visi misi pemerintahan. Penggunaan anggaran pun dilakukan sesuai planing yang sudah disepakati.

"Makanya e-Planning, e-Budgeting, e-goverment yang sudah ada harus berjalan dengan baik dan diterapkan,"kata dia.

Tips kedua, ia meminta kepala daerah mengetahui dan paham area rawan korupsi serta tindakan-tindakan yang bisa menimbulkan potensi korupsi. Kemudian mereka wajib menghindarinya.

"Kami tidak mungkin mengawasi seluruh kepala daerah 24 jam. Karena yang mengetahui dimana korupsi itu ada, dimana sektor yang bisa jual beli jabatan ya dirinya dan Tuhan Yang Maha Esa,"tegasnya.

Tips ini juga berlaku untuk para calon kepala daerah yang mau maju dalam pertarungan Pilkada mendatang. Awal tahun 2018, KPK sudah melakukan OTT pada empat kepala daerah yang hendak mencalonkan diri kembali.

Mereka adalah Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko yang diduga menerima suap dari pemotongan dana BPJS yang dialokasikan untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Uang tersebut diduga untuk membiayai iklannya pada salah satu media di Jombang.

Kedua adalah Bupati Ngada Marianus Sae yang diduga menerima suap dari Direktur PT Sinar 99 Permai, Wilhelmus Iwan Ulumbu, ‎senilai Rp 4,1 miliar. Uang itu diduga akan digunakan sebagai modal kampanye maju cagub NTT 2018.‎

Ketiga adalah Bupati Subang, Imas Aryumningsih yang diduga menerima suap terkait dengan pemberian izin kepada pihak swasta yang ingin menggarap proyek di Kabupaten Subang.

Terakhir adalah Bupati Lampung Tengah Mustafa yang diduga mengarahkan pengumpulan uang sebesar Rp 1 miliar untuk diserahkan kepada anggota DPRD Lampung Tengah. Suap dilakukan diduga demi memperoleh persetujuan DPRD atas pinjaman daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur sebesar Rp 300 miliar. (*)

Berita ini merupakan laporan Teresa Ika, kontributor Merahputih.com, untuk wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Baca juga berita lainnya di: Solusi Ampuh Registrasi Kartu Prabayar yang Bermasalah Data Kependudukan