KPK Mulai Sasar Masalah Katering di Kasus Dugaan Korupsi Haji

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperluas penyidikan kasus dugaan korupsi kuota dan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024

Lembaga antirasuah mulai menyasar masalah katering yang menjadi salah satu temuan penting Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji DPR RI.

“Didalami juga informasi (dari Pansus Haji DPR) itu,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (9/10).

Baca juga:

Parahnya Korupsi Haji, KPK Temukan Jatah Kuota Petugas Kesehatan Sampai Dijual ke Jemaah

KPK juga mengapresiasi temuan Pansus DPR RI yang dinilai membantu proses penyidikan, termasuk dalam pemanggilan saksi-saksi untuk mengungkap aliran dana dan potensi penyimpangan.

Menurut Budi, penyelenggaraan ibadah haji tidak hanya menyangkut kuota, tetapi juga mencakup aspek logistik, konsumsi, dan akomodasi yang menjadi bagian dari pembiayaan haji.

“Kalau kami menghitung biaya penyelenggaraan haji, maka soal konsumsi, logistik, maupun akomodasi itu menjadi salah satu komponen utama,” tandasnya, dikutip Antara.

Penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji ini pertama kali diumumkan KPK pada 9 Agustus 2025, setelah sebelumnya memeriksa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada 7 Agustus.

Baca juga:

KPK Ungkap Asal Uang Rp100 Miliar dari Kasus Korupsi Kuota Haji Kemenag

Dalam tahap awal, KPK juga berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung kerugian negara, yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp 1 triliun.

Temuan Pansus Haji DPR

Sementara itu, Pansus Hak Angket Haji DPR RI menemukan kejanggalan dalam pembagian kuota tambahan haji tahun 2024. Dari alokasi 20.000 kuota tambahan dari Pemerintah Arab Saudi, Kementerian Agama membagi secara merata: 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

Pembagian tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang menetapkan kuota haji khusus hanya sebesar 8 persen, sementara 92 persen dialokasikan untuk haji reguler.

Baca juga:

Menteri Haji Serahkan 200 Nama Calon Anak Buahnya ke KPK, Minta Dicek Rekam Jejaknya

KPK menyatakan akan terus mendalami seluruh aspek penyelenggaraan haji, termasuk potensi penyimpangan dalam pengadaan katering, sebagai bagian dari upaya mengungkap skandal korupsi yang merugikan negara dan jemaah haji. (*)