KPK Ungkap Asal Uang Rp100 Miliar dari Kasus Korupsi Kuota Haji Kemenag

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap asal usul uang Rp100 miliar yang disita dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag).

“Ada beberapa hal terkait uang-uang yang disita ini. Ada yang modusnya percepatan, ada pula yang berupa kutipan untuk pihak-pihak di Kementerian Agama,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (7/10).

Budi enggan menyebut pihak-pihak yang telah mengembalikan uang tersebut ke KPK. Namun, ia memastikan jumlah uang yang diserahkan berbeda-beda.

Baca juga:

KPK Duga SK Yaqut soal Kuota Haji Langgar UU, tapi belum Cukup Bukti Tetapkan Tersangka

Menurutnya, uang itu disita karena banyak biro travel yang menerima kuota haji tambahan secara tidak semestinya. Sebagian di antaranya diduga menyerahkan uang kepada pejabat Kemenag untuk mendapatkan kuota lebih banyak.

“Artinya, jumlah kuota khusus yang dibagikan kepada para biro travel ini semakin bertambah besar,” kata Budi.

Ia menambahkan, sebagian biro travel juga menjual kuota yang diperoleh kepada perusahaan lain. Keuntungan dari praktik jual beli kuota tersebut turut disita penyidik sebagai barang bukti.

“Ini salah satu uang yang terkait dengan itu, yang kita amankan dan sita untuk proses pembuktian,” ujarnya.

Baca juga:

KPK Dinilai Terlalu Tendensius ke Salah Satu Ormas Dalam Mengusut Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

Budi menjelaskan, akar masalah kasus ini berawal dari pembagian kuota tambahan haji yang tidak sesuai ketentuan. Indonesia sebelumnya mendapat tambahan 20 ribu kuota haji untuk mempercepat antrean.

Sesuai aturan, pembagian kuota tambahan seharusnya sebesar 92 persen untuk haji reguler dan delapan persen untuk haji khusus. Namun, sejumlah pihak justru membaginya sama rata, masing-masing 50 persen.

“Nah, itu yang kemudian kami dalami secara menyeluruh dari proses diskresinya di Kementerian Agama—apakah murni top-down, bottom-up, atau gabungan keduanya—termasuk bagaimana pengelolaan di lapangan oleh para biro travel dan PIHK, yang diduga menimbulkan aliran dana ke oknum di Kementerian Agama,” pungkas Budi. (Pon)