Tiongkok: Masjid Daerah Xinjiang Lebih Banyak daripada di AS

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 27 Februari 2020
Tiongkok: Masjid Daerah Xinjiang Lebih Banyak daripada di AS

Seorang imam masjid di Kota Hotan, Xinjiang, China, memberikan keterangan di depan wartawan asing pada awal tahun 2019. (ANTARA/M. Irfan Ilmie)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah Tiongkok menyatakan jumlah masjid di Daerah Otonomi Xinjiang lebih banyak daripada di Amerika Serikat. Hal itu disampaikan menanggapi pernyataan AS terkait wilayah yang banyak dihuni etnis minoritas muslim Uighur tersebut.

"Ada 24.400 unit masjid di Xinjiang, satu unit untuk 530 muslim. Bandingkan dengan jumlah masjid di AS yang bahkan kurang dari 10 persen jumlah masjid di Xinjiang," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China (MFA) Zhao Lijian dalam keterangan tertulis seperti dikutip dari Antara, Kamis (27/2).

Baca Juga:

Simpang Siur Berita Uighur: Seorang Ibu Muda Heran Dikabarkan Hilang

Pernyataan tersebut sebagai tanggapan atas pernyataan Duta Besar AS di Organisasi Kebebasan Beragama Dunia (IRF) Sam Brownback yang menuduh Beijing melakukan berbagai upaya terhadap umat Islam di Tiongkok agar menjadi warga negara yang patuh dan taat sebagai bentuk penindasan terhadap umat beragama.

"Bukan yang pertama kalinya orang-orang tertentu di AS membuat tuduhan dan rumor yang ngawur untuk merusak kerukunan antaretnis di Tiongkok dengan mencampuri urusan dalam negeri kami melalui dalil kebebasan beragama. Kami menentang semua itu," ujar Zhao.

Warga etnis Uighur Xinjiang yang menghuni kamp pelatihan vokasi di Hotan, Xinjiang, China, pada 5 Januari 2019 tampil membawakan lagu tradisional mereka. (Antara/M. Irfan Ilmie)
Warga etnis Uighur Xinjiang yang menghuni kamp pelatihan vokasi di Hotan, Xinjiang, China, pada 5 Januari 2019 tampil membawakan lagu tradisional mereka. (Antara/M. Irfan Ilmie)

Ia menegaskan bahwa pemerintahannya melindungi kebebasan warganya dalam beragama sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Menurut hasil jajak pendapat yang dirilis oleh Gallup and Pew Research Center, 42 persen warga AS sangat prihatin dengan isu berkaitan dengan ras dan 75 persen muslim di AS mengakui adanya diskriminasi serius terhadap mereka," katanya.

Oleh sebab itu, dia mendesak AS agar menghentikan berbagai upaya mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok dengan dalih agama.

"Saya sarankan kepada duta besar yang bertanggung jawab atas urusan kebebasan beragama agar lebih banyak lagi belajar tentang kebenaran dan lebih menghormati orang lain," ujar diplomat yang baru saja mendapat kepercayaan sebagai jubir MFA itu.

Baca Juga:

PA 212 Kaitkan Wabah Virus Corona dengan Penyiksaan Etnis Uighur

Sebelumnya, AS dan Barat menyatakan Beijing melakukan pelanggaran hak asasi manusia dengan menempatkan 1,5 juta warga etnis muslim Uighur di kamp-kamp konsentrasi yang tersebar di beberapa kabupaten/kota di Xinjiang.

Beijing membantah dengan dalih kamp-kamp tersebut sebagai pusat pelatihan pendidikan keterampilan sekaligus sebagai upaya deradikalisasi terhadap warga etnis muslim Uighur.

Gubernur Xinjiang Zakir Shohrat di Beijing menjelang akhir tahun lalu mengatakan bahwa para penghuni kamp sudah berhasil merampungkan program pendidikan dan pelatihan sehingga berhak meninggalkan kamp.

Selain Uighur, umat Islam di Tiongkok juga berasal dari beragam etnis lainnya, terutama Hui dan Salar. (*)

Baca Juga:

ICMI Desak Pemerintah Tiongkok Hargai Solidaritas Dunia Terhadap Muslim Uighur

#Tiongkok #Amerika Serikat
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Dunia
Program Bantuan Pangan Dihentikan, Setengah dari Negara Bagian AS Gugat Pemerintahan Donald Trump
Pemerintahan Trump disebut kejam karena tak memperhatikan rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Oktober 2025
  Program Bantuan Pangan Dihentikan, Setengah dari Negara Bagian AS Gugat Pemerintahan Donald Trump
Dunia
Gedung Putih Klaim PM Jepang Sanae Takaichi Janji Menominasikan Presiden AS Donald Trump untuk Hadiah Nobel Perdamaian
Setidaknya ada tiga hal penting yang didapat Trump sebagai oleh-oleh: pujian, kesepakatan investasi, dan janji dukungan untuk nominasi Hadiah Nobel Perdamaian.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Oktober 2025
Gedung Putih Klaim PM Jepang Sanae Takaichi Janji Menominasikan Presiden AS Donald Trump untuk Hadiah Nobel Perdamaian
Dunia
Media Besar AS Tolak Pembatasan Pers, Ramai-Ramai Say Good Bye ke Pentagon
Menteri Pertahanan Pete Hegseth menanggapi gelombang penolakan dari berbagai media dengan mengunggah emoji tangan melambai di platform X, isyarat perpisahan yang dianggap sinis.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Oktober 2025
 Media Besar AS Tolak Pembatasan Pers, Ramai-Ramai Say Good Bye ke Pentagon
Indonesia
Perang Dagang AS-China, Menkeu: Biar Aja Mereka Berantem, Kita Untung
Presiden AS Donald Trump baru saja menetapkan tarif impor sebesar 100 persen terhadap produk asal China mulai 1 November 2025
Wisnu Cipto - Senin, 13 Oktober 2025
Perang Dagang AS-China, Menkeu: Biar Aja Mereka Berantem, Kita Untung
Dunia
Helikopter Jatuh di Pantai California, 5 Orang Terluka Termasuk Pejalan Kaki
Helikopter jatuh di kawasan Huntington Beach, California, Amerika Serikat, pada Sabtu sore (11/10) waktu setempat saat berlangsungnya acara tahunan Cars ‘N Copters on the Coast.
Wisnu Cipto - Minggu, 12 Oktober 2025
Helikopter Jatuh di Pantai California, 5 Orang Terluka Termasuk Pejalan Kaki
Dunia
Shutdown Pemerintah AS Ancam Ratusan Ribu Pekerja, Ekonomi Berisiko Terguncang
Banyak layanan publik dari pendidikan hingga lingkungan terganggu, tapi agenda deportasi disebut tetap berjalan penuh.
Dwi Astarini - Jumat, 03 Oktober 2025
Shutdown Pemerintah AS Ancam Ratusan Ribu Pekerja, Ekonomi Berisiko Terguncang
Indonesia
Satuan Tugas Mulai Selidiki Radiasi Cs-137 Yang Dikeluhkan Amerika, Mulai Dari Cengkeh Lalu ke Udang
Satgas Cesium 137 baru menerima laporan dari Pemerintah Amerika Serikat (AS) terkait dengan temuan komoditas cengkeh yang mengandung zat radioaktif.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 03 Oktober 2025
Satuan Tugas Mulai Selidiki Radiasi Cs-137  Yang Dikeluhkan Amerika, Mulai Dari Cengkeh Lalu ke Udang
Dunia
Anggaran Tidak Disetujui, Operasional Pemerintah Amerika Serikat Berhenti
Melalui pemungutan suara 55-45, Senat gagal meloloskan RUU yang diajukan Partai Republik, dengan hanya dua senator Demokrat yang mendukungnya.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Oktober 2025
Anggaran Tidak Disetujui, Operasional Pemerintah Amerika Serikat Berhenti
Indonesia
Pemerintah AS Bakal Shutdown, Rupiah Diproyeksi Menguat
Trump menyalahkan Demokrat atas penutupan tersebut karena kebuntuan negosiasi pendanaan sementara di Kongres.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 September 2025
Pemerintah AS Bakal Shutdown, Rupiah Diproyeksi Menguat
Dunia
Presiden Amerika Serikat Dongkol karena Eskalator Macet, PBB Sebut Juru Kamera Trump Biang Keroknya
Pihak PBB menyebut eskalator berhenti karena mekanisme keamanan yang mungkin terpicu oleh juru kamera Trump.
Dwi Astarini - Jumat, 26 September 2025
 Presiden Amerika Serikat Dongkol karena Eskalator Macet, PBB Sebut Juru Kamera Trump Biang Keroknya
Bagikan