Eddy Flo
MerahPutih.Com - Masifnya perhatian dunia atas dugaan pelanggaran HAM terhadap minoritas Muslim Uighur seyogyanya mendapat respons yang baik dari pemerintah Tiongkok.
Menurut Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) persoalan minoritas muslim Uighur bukan lagi masalah domestik Tiongkok namun sudah menjadi perhatian dari umat Muslim seluruh dunia.
Baca Juga:
Kepung Kedubes Tiongkok, Massa Serukan Tiongkok Hentikan Kezaliman Atas Etnis Uighur
Atas dasar itu, ICMI mendesak pemerintah Tiongkok yang menanggapi secara baik-baik perasaan dunia Islam terkait dugaan persekusi dan diskriminasi terhadap muslim Uighur.
"Intinya pemerintah Tiongkok harus merespons secara baik perasaan dunia Islam, terlepas dari banyaknya hoax. Tetapi laporan-laporan yang akurat tentang perlakuan-perlakuan tidak adil kepada warga Uighur juga banyak," kata Ketua Umum ICMI Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie dalam Konpers: Refleksi Akhir Tahun dan Rekomendasi Silaknas ICMI tahun 2019 di ICMI Center Jakarta, Jumat (27/12).
Jimly mengemukakan bahwa perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dan Tiongkok seharusnya mendorong negara Komunis itu untuk mencoba menarik simpati dari pihak lain, termasuk dunia Islam.
Oleh karena itu, untuk dapat menarik simpati dunia Islam, pemerintahan tersebut seharusnya memberi perhatian khusus dengan membuat perlakuan yang manusiawi kepada warga mereka sendiri, khususnya warga Uighur.
"Jangan diperlakukan melanggar batas-batas kemanusiaan," ujarnya.
Dugaan persekusi dan diskriminasi terhadap muslim Uighur, tambahnya, telah melanggar hak asasi manusia (HAM) yang bersifat universal dan diakui di seluruh dunia.
Dugaan aksi kekerasan tersebut telah menimbulkan banyak kekhawatiran di dunia Islam, termasuk Indonesia.
Oleh karena itu, pemerintah Tiongkok tidak hanya harus menarik perhatian dunia Islam untuk dapat berhubungan baik, tetapi juga harus memerhatikan aspirasi umat manusia di seluruh dunia.
Baca Juga:
Tidak Tegas Bela Muslim Uighur, Wibawa Pemerintah Indonesia Dipertanyakan
"Karena kasus-kasus yang dihadapi di Tiongkok bukan hanya dialami oleh umat Islam saja," tegas Jilmy sebagaimana dilansir Antara.
Negara komunis Tiongkok berpotensi tidak hanya membatasi kebebasan muslim untuk beribadah, tetapi juga terhadap umat agama lain.
Oleh karena itu, sepanjang kegiatan ibadah tersebut tidak mengganggu politik pemerintahan, ICMI mengimbau Tiongkok untuk membuka ruang bebas untuk menjalankan agama masing-masing.(*)
Baca Juga:
Indonesia Tak Bisa Campuri Urusan Domestik Tiongkok Soal Minoritas Muslim Uighur
