Tinjau Pabrik Otomotif, Legislator Dorong Peningkatan TKDN dan Penghiliran Industri Manufaktur

Dwi AstariniDwi Astarini - Selasa, 08 Juli 2025
Tinjau Pabrik Otomotif, Legislator Dorong Peningkatan TKDN dan Penghiliran Industri Manufaktur

Ilustrasi mobil.(foto: pexels-kelly)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke fasilitas manufaktur PT SGMW Motor Indonesia (Wuling Motors) di Greenland International Industrial Center (GIIC) Cikarang, Jawa Barat, pekan lalu.
?
Pada kunjungan tersebut, rombongan anggota DPR berdialog langsung dengan manajemen Wuling terkait dengan sejumlah isu strategis, seperti alih teknologi, penyediaan tenaga kerja lokal, riset dan inovasi, serta kebijakan insentif industri.
?
Wakil ketua Komisi VII Chusnunia Chalim mengatakan kunjungan ini dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap perkembangan industri manufaktur, proses produksi kendaraan serta menyerap informasi terkait dengan kontribusi Wuling dalam mendukung program pemerintah, khususnya terkait dengan peningkatan TKDN dan penghiliran infrastruktur.
?
“Kami juga menyerap informasi mengenai kontribusi Wuling dalam mendukung program pemerintah. Wuling telah menunjukkan komitmen serius dalam membangun industri otomotif yang berkelanjutan dan berdaya saing global,” ujar politisi yang akrab disapa Nunik tersebut, Senin (7/7).
?

Baca juga:

Berkomitmen Dukung Industri Otomotif Nasional, Founder JIO Jerry Hermawan Lo Resmikan Pabrik BAIC di Purwakarta


Nunik juga menambahkan, terkait dengan penerapan penggunaan komponen dalam negeri, Wuling juga telah memenuhi standar 40 persen sesuai regulasi dan harapannya bisa terus dijaga.
?
Para anggota DPR lainnya juga menkankan pentingnya kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah dalam menciptakan iklim industri yang sehat, inovatif, dan inklusif. “Ini merupakan tantangan besar, kami berharap Wuling dapat memaksimalkan dan memperluas ekspansi pasar agar industri manufaktur ikut bertumbuh dan memastikan kalau industri kita baik baik saja" tambahnya.
?
Selain itu politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga turut menyoroti permasalahan pemakaian kendaraan ramah lingkungan.
?
"Memang saat ini masih debatable di masyarakat karena energi sumber listrik dianggap merusak ekosistem tapi kedepan harus terus dipikirkan bagaimana caranya di masa depan dapat berjalan beiringan," pungkasnya.(Pon)

Baca juga:

Tarif Baru AS Mengintai Pasar Otomotif Indonesia, Gaikindo Waspadai Limpahan Kendaraan Asing

#Otomotif #DPR RI #Wuling
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPR Tagih Janji OJK Buat Perizinan Selevel Platform Global
OJK harus meningkatkan kecepatan respons terhadap pelanggaran dengan melibatkan Satgas PASTI
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Januari 2026
DPR Tagih Janji OJK Buat Perizinan Selevel Platform Global
Indonesia
Revisi UU BNPB Diharap Masuk Prolegnas, DPR Ingin Kepala Badan Bisa Langsung Kerja Bareng Kepala Daerah
BNPB harus bisa langsung bekerja sama dengan gubernur, bupati, pemerintah daerah, bahkan dengan Polres, Polsek, dan Kodim
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Januari 2026
Revisi UU BNPB Diharap Masuk Prolegnas, DPR Ingin Kepala Badan Bisa Langsung Kerja Bareng Kepala Daerah
Indonesia
DPR Minta Guru dan Murid Korban Bencana Tak Sekadar Dibangunkan Gedung, Tapi Dipulihkan Mentalnya
Trauma mendalam akibat bencana dapat menghambat perkembangan intelektual anak jika tidak ditangani oleh tenaga ahli
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Januari 2026
DPR Minta Guru dan Murid Korban Bencana Tak Sekadar Dibangunkan Gedung, Tapi Dipulihkan Mentalnya
Indonesia
Guru Jambi Tampar Siswa 'Pirang' Berujung Laporan Polisi, Komisi III DPR RI Pasang Badan Minta Kasus Dihentikan
Mantan Wakapolri ini menambahkan bahwa kehadiran para guru ke gedung parlemen merupakan sinyal kuat bahwa masyarakat masih haus akan kepastian hukum yang berkeadilan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Januari 2026
Guru Jambi Tampar Siswa 'Pirang' Berujung Laporan Polisi, Komisi III DPR RI Pasang Badan Minta Kasus Dihentikan
Indonesia
KPK Restui Tanah Koruptor untuk Perumahan Rakyat, DPR Sebut Lebih Bermanfaat bagi Masyarakat
Merupakan langkah progresif yang berpihak pada rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah yang hingga kini masih banyak belum memiliki rumah.
Dwi Astarini - Jumat, 23 Januari 2026
KPK Restui Tanah Koruptor untuk Perumahan Rakyat, DPR Sebut Lebih Bermanfaat bagi Masyarakat
Indonesia
Siswa Aceh Utara Belajar di Lumpur, DPR Desak Bantuan Perabotan
Ia menekankan bahwa pemerintah harus hadir dengan bantuan konkret agar anak-anak tidak berlama-lama terjebak dalam situasi pendidikan yang tidak layak
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Januari 2026
Siswa Aceh Utara Belajar di Lumpur, DPR Desak Bantuan Perabotan
Indonesia
DPR Curiga Program Magang Cuma Akal-akalan Perusahaan Cari Upah Murah, Buruh Tetap Terancam
Perusahaan dianggap memiliki celah untuk membuang pekerja lama demi efisiensi biaya melalui skema magang
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Januari 2026
DPR Curiga Program Magang Cuma Akal-akalan Perusahaan Cari Upah Murah, Buruh Tetap Terancam
Indonesia
Komisi I DPR Minta Pemerintah Mainkan Peran Diplomasi Internasional, Cegah Perang Dunia III
Indonesia mesti memiliki posisi moral dan politik yang kuat sebagai negara nonblok dan pengusung perdamaian dunia.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Januari 2026
Komisi I DPR Minta Pemerintah Mainkan Peran Diplomasi Internasional, Cegah Perang Dunia III
Indonesia
Dugaan Siswa Fiktif Terima MBG Gegerkan Sampang, Legislator Tegaskan Wajib Diusut
Jika benar sebuah sekolah menerima program negara tanpa siswa yang nyata, ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bisa menjadi pelanggaran serius dalam dunia pendidikan.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Januari 2026
Dugaan Siswa Fiktif Terima MBG Gegerkan Sampang, Legislator Tegaskan Wajib Diusut
Indonesia
Masa Transisi KUHP Baru Dinilai Rawan, DPR Wanti-Wanti Kekosongan Hukum
DPR mengingatkan potensi kekosongan dan ketidakpastian hukum di masa transisi penerapan KUHP Nasional, terutama pada ribuan perkara pidana berjalan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Januari 2026
Masa Transisi KUHP Baru Dinilai Rawan, DPR Wanti-Wanti Kekosongan Hukum
Bagikan