Tinjau Pabrik Otomotif, Legislator Dorong Peningkatan TKDN dan Penghiliran Industri Manufaktur

Dwi AstariniDwi Astarini - Selasa, 08 Juli 2025
Tinjau Pabrik Otomotif, Legislator Dorong Peningkatan TKDN dan Penghiliran Industri Manufaktur

Ilustrasi mobil.(foto: pexels-kelly)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke fasilitas manufaktur PT SGMW Motor Indonesia (Wuling Motors) di Greenland International Industrial Center (GIIC) Cikarang, Jawa Barat, pekan lalu.
?
Pada kunjungan tersebut, rombongan anggota DPR berdialog langsung dengan manajemen Wuling terkait dengan sejumlah isu strategis, seperti alih teknologi, penyediaan tenaga kerja lokal, riset dan inovasi, serta kebijakan insentif industri.
?
Wakil ketua Komisi VII Chusnunia Chalim mengatakan kunjungan ini dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap perkembangan industri manufaktur, proses produksi kendaraan serta menyerap informasi terkait dengan kontribusi Wuling dalam mendukung program pemerintah, khususnya terkait dengan peningkatan TKDN dan penghiliran infrastruktur.
?
“Kami juga menyerap informasi mengenai kontribusi Wuling dalam mendukung program pemerintah. Wuling telah menunjukkan komitmen serius dalam membangun industri otomotif yang berkelanjutan dan berdaya saing global,” ujar politisi yang akrab disapa Nunik tersebut, Senin (7/7).
?

Baca juga:

Berkomitmen Dukung Industri Otomotif Nasional, Founder JIO Jerry Hermawan Lo Resmikan Pabrik BAIC di Purwakarta


Nunik juga menambahkan, terkait dengan penerapan penggunaan komponen dalam negeri, Wuling juga telah memenuhi standar 40 persen sesuai regulasi dan harapannya bisa terus dijaga.
?
Para anggota DPR lainnya juga menkankan pentingnya kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah dalam menciptakan iklim industri yang sehat, inovatif, dan inklusif. “Ini merupakan tantangan besar, kami berharap Wuling dapat memaksimalkan dan memperluas ekspansi pasar agar industri manufaktur ikut bertumbuh dan memastikan kalau industri kita baik baik saja" tambahnya.
?
Selain itu politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga turut menyoroti permasalahan pemakaian kendaraan ramah lingkungan.
?
"Memang saat ini masih debatable di masyarakat karena energi sumber listrik dianggap merusak ekosistem tapi kedepan harus terus dipikirkan bagaimana caranya di masa depan dapat berjalan beiringan," pungkasnya.(Pon)

Baca juga:

Tarif Baru AS Mengintai Pasar Otomotif Indonesia, Gaikindo Waspadai Limpahan Kendaraan Asing

#Otomotif #DPR RI #Wuling
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Lasarus juga menyoroti fakta bahwa negara telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk pemenuhan peralatan dan kebutuhan operasional BMKG
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Desember 2025
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Indonesia
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
DPR meminta Menteri Kehutanan, Raja Juli, membuka nama 12 perusahaan yang menjadi penyebab banjir bandang di Sumatra.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
Indonesia
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Terdapat 64 rancangan undang-undang (RUU) yang siap menjadi fokus pembahasan pada tahun legislatif mendatang. ?
Dwi Astarini - Selasa, 09 Desember 2025
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Indonesia
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia sering disebut sebagai negara dengan istilah supermarket bencana
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 Desember 2025
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia
DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2026: 6 RUU Jadi Fokus Legislasi
DPR RI resmi mengesahkan Prolegnas Prioritas 2026 dan perubahan kedua Prolegnas 2025–2029, termasuk enam RUU baru seperti KUHAP dan Patriot Bond.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Desember 2025
DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2026: 6 RUU Jadi Fokus Legislasi
Lifestyle
Riding Bareng hingga Sharing Session, 'Sowan Nyaman' Rangkul Komunitas Motor Matic
Federal Oil menggelar acara Sowan Nyaman, yang diikuti puluhan pengendara dan komunitas motor matic besar.
Soffi Amira - Sabtu, 06 Desember 2025
Riding Bareng hingga Sharing Session, 'Sowan Nyaman' Rangkul Komunitas Motor Matic
Indonesia
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Komisi IV siap memberikan dukungan politik agar persoalan ini dapat diselesaikan melalui aksi nyata
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 06 Desember 2025
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Indonesia
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Keterlibatan masyarakat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi juga menjadi perhatian utama
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Indonesia
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Slamet menekankan bahwa penyelesaian masalah kerusakan hutan tidak cukup hanya melalui regulasi dan kebijakan teknis semata
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Indonesia
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Aqib mengusulkan agar Menteri Lingkungan Hidup dan Bapeten mengadakan rapat koordinasi khusus
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Bagikan