Tindaklanjuti Inpres Efisiensi Anggaran APBD, Pj Teguh Hamat Pengeluaran Perjalanan dan Rapat-rapat

MerahPutih.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi akan menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Teguh mengatakan, turunan Inpres tersebut telah disiapkan dan saat ini tengah dirancang dalam bentuk draf Instruksi Gubernur (Ingub).

"Inpres itu juga akan kami tindak lanjuti dengan aturan turunan berupa Instruksi Gubernur (Ingub), dan saat ini sudah dalam bentuk draf. Insya Allah, semuanya akan selesai sesuai jadwal dan segera bisa diimplementasikan," ujar Pj Teguh dalam keterangannya, Selasa (28/1).

Teguh juga menjelaskan, jajaran Pemprov DKI Jakarta terus mencermati anggaran yang berpotensi untuk dihemat. Komunikasi intensif dengan tim transisi gubernur dan wakil gubernur terpilih juga terus dilakukan.

Baca juga:

Pj Teguh Harap BUMD Turut Berpartisipasi dalam Transformasi Jakarta sebagai Kota Global

"Yang terpenting adalah mendukung program-program prioritas dari Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang akan segera dilantik dan mendukung program-program nasional lainnya. Karena saat ini sedang menghitung hari menuju pelantikan," tutur Teguh.

Terkait penerbitan Ingub, Teguh menerangkan bahwa kepastian jumlah anggaran yang akan dihemat sedang disiapkan dan akan dioptimalkan dengan sebaik mungkin.

"Ingub ini lebih kepada pengaturan Standar Operasional Prosedur (SOP). Jadi, belum sampai pada tahap penghitungan anggaran secara detail. Ingub hanya merupakan prosedur awal. Kalau proses ini bisa saya selesaikan, saya pikir itu akan sangat membantu," ujar Teguh.

Teguh menegaskan, pemetaan untuk menentukan anggaran mana saja yang akan dihemat dilakukan dengan proses pengecekan secara menyeluruh, baik dari sisi alokasi maupun sumber anggaran.

Baca juga:

Pj Teguh Bangga Kinerja 100 Hari Prabowo-Gibran Dapat Nilai Tinggi dari Publik

"Alokasi anggaran yang akan dihemat ini masih dipetakan. Apakah itu dari perjalanan dinas (perdin) atau mungkin dari rapat-rapat tertentu dan sebagainya masih dicermati agar selaras dengan arahan Pemerintah Pusat dan apa yang nanti tertuang di Ingub," ucapnya. (asp)