Timwas Haji DPR Tinjau Klinik Madinah Jelang Kedatangan Jemaah Gelombang Ke-2

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 05 Juli 2023
Timwas Haji DPR Tinjau Klinik Madinah Jelang Kedatangan Jemaah Gelombang Ke-2

Umat Islam dari berbagai negara melaksanakan wukuf di Jabal Rahmah, Arafah, Arab Saudi, Selasa (27/6/2023). ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/nym.

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Timwas Haji DPR RI meninjau kesiapan Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) di Madinah, menjelang kedatangan jemaah haji gelombang kedua setelah puncak haji di Mekkah.

Rombongan Timwas yang dipimpin Anggota Komisi VIII Abdul Wachid diterima oleh Kepala Pusat KKHI Madinah Liliek Marhaendro beserta jajarannya. Di sana, Timwas Haji DPR memberi saran sekaligus meminta masukan dari KKHI.

Abdul Wachid lalu bicara soal kegiatan Timwas Haji DPR dan meminta satu per satu anggota DPR yang hadir untuk menyampaikan masukan kepada KKHI Madinah.

Baca Juga:

Pemerintah Bakal Percepat Pembahasan Biaya Haji 2024

Setelah Wachid, Syarif Abdullah Alkadrie bicara soal kemungkinan Indonesia membangun Rumah Sakit (RS) sendiri di Madinah. Politikus Partai NasDem ini ingin memastikan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji dan umrah asal Indonesia bisa maksimal.

Kemudian Hamid Noor Yasin dari Fraksi PKS mengutarakan soal perlunya KKHI Madinah membuat persiapan menyambut jemaah haji gelombang kedua ke Madinah.

Dia khawatir kondisi jemaah haji gelombang kedua ini lebih buruk dibanding gelombang pertama, karena baru saja mengalami pelayanan yang kurang baik selama beribadah di Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna).

Selaras dengan Hamid, politikus Gerindra Ade Rezki Pratama juga meminta KKHI membuat persiapan lebih menyambut jemaah haji gelombang kedua. Dia juga meminta KKHI Madinah mempersiapkan kemungkinan konseling bagi jemaah yang mungkin saja mengalami shock setelah dari Armuzna.

"Sangat mungkin ada problem mentalitas jemaah kita yang baru saja mengalami pengalaman di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Tapi yang jelas, apa pun penyakitnya, saya ingin KKHI bisa memastikan rakyat kita diberikan pelayanan utuh dari ujung rambut hingga kaki," kata Ade Rezki.

Ade juga bicara soal perlunya stok obat-obatan selalu tersedia di KKHI, karena sempat ada keluhan dari jemaah soal habisnya obat-obatan. Dia khusus mengingatkan obat-obatan psikotropika, karena berdasarkan data cukup banyak jemaah haji Indonesia yang menderita demensia.

Ade lalu menyinggung soal rasio dokter dan jemaah yang masih 1 banding 1.000. Dia meminta masukan dari Liliek soal berapa jumlah ideal rasio dokter banding jemaah di musim haji.

Sementara, Nanang Samodra dari Fraksi Partai Demokrat juga meminta KKHI bersiap menyambut kondisi jemaah gelombang kedua yang mungkin lebih buruk. Dia mengungkit catatan kematian jemaah haji yang meningkat pesat, yaitu mencapai 367 orang.

"Mudah-mudahan tidak terjadi, tapi ini jumlah yang meninggal diperkirakan melebihi haji 2015 lalu," kata Nanang.

Baca Juga:

Tahun Ini Jemaah Haji Bawa Pulang 10 Liter Air Zamzam

Politikus NasDem Hasnah Syam meminta KKHI melengkapi dan menyesuaikan obat-obatan dengan kondisi cuaca di Arab Saudi. Dia mengatakan, seharusnya obat-obatan yang dibawa bisa diprediksi hingga tiga tahun ke depan, karena ibadah haji kemungkinan masih akan dilaksanakan di musim panas.

Liliek lalu merespons masukan-masukan dari para wakil rakyat. Soal kemungkinan membangun rumah sakit, dia mengatakan akan mencoba melakukan penjajakan. Namun, dia mengatakan kendala soal aturan dari Kerajaan Saudi bahwa tanah di Mekkah dan Madinah tidak boleh diperjualbelikan.

Soal obat-obatan, Liliek mengatakan, KKHI mencoba terus melengkapi dan menjaga stok. Dia juga mencoba mensinkronkan data obat antara petugas kloter dan nonkloter. Liliek mengatakan, KKHI juga sudah memiliki dokter psikiatri dan ditemani 4 perawat. Dia berharap jumlahnya bisa terus ditingkatkan di masa depan.

Liliek juga menyoroti soal kondisi jemaah haji yang berangkat ke Tanah Suci. Dia berharap ada screening yang lebih baik agar jemaah yang berangkat adalah yang sehat.
"Ada jemaah dua hari dirawat di klinik sudah wafat, artinya kesehatannya sudah tidak baik," ujar Liliek.

Dia juga mengungkap penyebab utama wafatnya jemaah haji adalah penyakit jantung. Lalu di urutan kedua penyebab meninggalnya jemaah haji adalah penyakit paru.

Awalnya Liliek menjelaskan, KKHI Madinah memiliki 68 ranjang perawatan. Jumlahnya memang tidak terlalu banyak, karena jemaah haji Indonesia yang ke Madinah tak sebanyak di Mekkah. Sementara soal masalah kesehatan, dari jemaah gelombang I, tercatat yang paling banyak adalah menderita batuk pilek.

Seperti diketahui sebagian jemaah haji Indonesia sudah mengunjungi Madinah sebelum ibadah puncak haji. Sebagian lainnya akan mengunjungi Madinah dalam beberapa hari lagi. (Pon)

Baca Juga:

Ketika Jemaah Haji Jabar Antre Beli Bakso Buat Dicampur Nasi

#Ibadah Haji #Jemaah Haji Indonesia
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Selain Kuota, KPK Usut Keberangkatan Haji Khusus Tanpa Antre
Saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut calon haji khusus yang baru mendaftar, tetapi bisa berangkat tanpa mengantre di kasus dugaan korupsi penentuan kuota.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 September 2025
Selain Kuota, KPK Usut Keberangkatan Haji Khusus Tanpa Antre
Indonesia
BPKH Dukung Penyidikan KPK Terkait dengan Kuota Haji 2024
Pengelolaan keuangan haji oleh BPKH dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014.
Dwi Astarini - Rabu, 03 September 2025
BPKH Dukung Penyidikan KPK Terkait dengan Kuota Haji 2024
Indonesia
Merepresentasikan NU dan Muhammadiyah, Kepala dan Wakil BP Haji Dinilai Cocok Naik Jabatan Sebagai Menteri-Wakil Menteri
Posisi pemimpin kementerian baru tersebut membutuhkan sosok yang kompeten, profesional, dan memiliki rekam jejak yang baik
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 September 2025
Merepresentasikan NU dan Muhammadiyah, Kepala dan Wakil BP Haji Dinilai Cocok Naik Jabatan Sebagai Menteri-Wakil Menteri
Indonesia
BP Haji Bakal Jadi Kementerian Haji, Presiden Bakal Tunjuk Menteri
Transformasi dari Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi kementerian memang merupakan amanat dari UU Haji.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 28 Agustus 2025
BP Haji Bakal Jadi Kementerian Haji, Presiden Bakal Tunjuk Menteri
Indonesia
Kementerian Haji Diminta Negosiasi Harga dan Lobi Arab Saudi untuk Calon Jemaah, Antrean Panjang Bisa Jadi Pendek
Padahal, ia menilai ada banyak alternatif bandara internasional lain yang bisa digunakan untuk melancarkan arus keberangkatan dan kepulangan jemaah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 27 Agustus 2025
Kementerian Haji Diminta Negosiasi Harga dan Lobi Arab Saudi untuk Calon Jemaah, Antrean Panjang Bisa Jadi Pendek
Indonesia
Revisi UU Haji Berujung Ada Kementerian Baru, Dasco: Serahkan ke Pemerintah
Sebagai informasi, dalam rapat paripurna ini, DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang akan menjadi landasan perubahan Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 26 Agustus 2025
Revisi UU Haji Berujung Ada Kementerian Baru, Dasco: Serahkan ke Pemerintah
Indonesia
Layanan Haji Satu Atap di Bawah Kementerian Haji dan Umrah, Pengelolaan Tabungan Jemaah Tetap dipisah
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tidak akan ikut dimasukkan dalam Kementerian Haji dan Umrah karena menurutnya lebih baik pengelolaan dana haji atau tabungan jemaah haji, menjadi tanggung jawab lembaga tersendiri.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Agustus 2025
Layanan Haji Satu Atap di Bawah Kementerian Haji dan Umrah, Pengelolaan Tabungan Jemaah Tetap dipisah
Indonesia
Pemerintah Gerak Cepat Siapkan Perpres Kementerian Haji dan Umrah
SOTK Kementerian Haji dan Umrah berbeda dengan Kementerian Agama (Kemenag) RI dan BP Haji.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Agustus 2025
Pemerintah Gerak Cepat Siapkan Perpres Kementerian Haji dan Umrah
Indonesia
Perangkat dan Struktur Kementerian Haji dan Umrah Bakal Sampai Daerah, Ini Tugas Detailnya
Institusi yang akan menjadi kementerian ke-49 pada era pemerintahan Presiden Prabowo ini memiliki struktur hingga ke tingkat daerah untuk memperkuat edukasi haji di seluruh wilayah Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Agustus 2025
Perangkat dan Struktur Kementerian Haji dan Umrah Bakal Sampai Daerah, Ini Tugas Detailnya
Indonesia
Urusan Haji kini di Bawah Kementerian Baru, DPR Tekankan Perbaikan Signifikan
Diharapkan, kehadiran Kementerian Haji dan Umrah dapat memperkuat profesionalisme pelayanan sehingga tidak ada lagi keluhan dari jemaah.
Dwi Astarini - Selasa, 26 Agustus 2025
Urusan Haji kini di Bawah Kementerian Baru, DPR Tekankan Perbaikan Signifikan
Bagikan