Timwas Haji DPR Tinjau Klinik Madinah Jelang Kedatangan Jemaah Gelombang Ke-2

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 05 Juli 2023
Timwas Haji DPR Tinjau Klinik Madinah Jelang Kedatangan Jemaah Gelombang Ke-2

Umat Islam dari berbagai negara melaksanakan wukuf di Jabal Rahmah, Arafah, Arab Saudi, Selasa (27/6/2023). ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/nym.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Timwas Haji DPR RI meninjau kesiapan Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) di Madinah, menjelang kedatangan jemaah haji gelombang kedua setelah puncak haji di Mekkah.

Rombongan Timwas yang dipimpin Anggota Komisi VIII Abdul Wachid diterima oleh Kepala Pusat KKHI Madinah Liliek Marhaendro beserta jajarannya. Di sana, Timwas Haji DPR memberi saran sekaligus meminta masukan dari KKHI.

Abdul Wachid lalu bicara soal kegiatan Timwas Haji DPR dan meminta satu per satu anggota DPR yang hadir untuk menyampaikan masukan kepada KKHI Madinah.

Baca Juga:

Pemerintah Bakal Percepat Pembahasan Biaya Haji 2024

Setelah Wachid, Syarif Abdullah Alkadrie bicara soal kemungkinan Indonesia membangun Rumah Sakit (RS) sendiri di Madinah. Politikus Partai NasDem ini ingin memastikan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji dan umrah asal Indonesia bisa maksimal.

Kemudian Hamid Noor Yasin dari Fraksi PKS mengutarakan soal perlunya KKHI Madinah membuat persiapan menyambut jemaah haji gelombang kedua ke Madinah.

Dia khawatir kondisi jemaah haji gelombang kedua ini lebih buruk dibanding gelombang pertama, karena baru saja mengalami pelayanan yang kurang baik selama beribadah di Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna).

Selaras dengan Hamid, politikus Gerindra Ade Rezki Pratama juga meminta KKHI membuat persiapan lebih menyambut jemaah haji gelombang kedua. Dia juga meminta KKHI Madinah mempersiapkan kemungkinan konseling bagi jemaah yang mungkin saja mengalami shock setelah dari Armuzna.

"Sangat mungkin ada problem mentalitas jemaah kita yang baru saja mengalami pengalaman di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Tapi yang jelas, apa pun penyakitnya, saya ingin KKHI bisa memastikan rakyat kita diberikan pelayanan utuh dari ujung rambut hingga kaki," kata Ade Rezki.

Ade juga bicara soal perlunya stok obat-obatan selalu tersedia di KKHI, karena sempat ada keluhan dari jemaah soal habisnya obat-obatan. Dia khusus mengingatkan obat-obatan psikotropika, karena berdasarkan data cukup banyak jemaah haji Indonesia yang menderita demensia.

Ade lalu menyinggung soal rasio dokter dan jemaah yang masih 1 banding 1.000. Dia meminta masukan dari Liliek soal berapa jumlah ideal rasio dokter banding jemaah di musim haji.

Sementara, Nanang Samodra dari Fraksi Partai Demokrat juga meminta KKHI bersiap menyambut kondisi jemaah gelombang kedua yang mungkin lebih buruk. Dia mengungkit catatan kematian jemaah haji yang meningkat pesat, yaitu mencapai 367 orang.

"Mudah-mudahan tidak terjadi, tapi ini jumlah yang meninggal diperkirakan melebihi haji 2015 lalu," kata Nanang.

Baca Juga:

Tahun Ini Jemaah Haji Bawa Pulang 10 Liter Air Zamzam

Politikus NasDem Hasnah Syam meminta KKHI melengkapi dan menyesuaikan obat-obatan dengan kondisi cuaca di Arab Saudi. Dia mengatakan, seharusnya obat-obatan yang dibawa bisa diprediksi hingga tiga tahun ke depan, karena ibadah haji kemungkinan masih akan dilaksanakan di musim panas.

Liliek lalu merespons masukan-masukan dari para wakil rakyat. Soal kemungkinan membangun rumah sakit, dia mengatakan akan mencoba melakukan penjajakan. Namun, dia mengatakan kendala soal aturan dari Kerajaan Saudi bahwa tanah di Mekkah dan Madinah tidak boleh diperjualbelikan.

Soal obat-obatan, Liliek mengatakan, KKHI mencoba terus melengkapi dan menjaga stok. Dia juga mencoba mensinkronkan data obat antara petugas kloter dan nonkloter. Liliek mengatakan, KKHI juga sudah memiliki dokter psikiatri dan ditemani 4 perawat. Dia berharap jumlahnya bisa terus ditingkatkan di masa depan.

Liliek juga menyoroti soal kondisi jemaah haji yang berangkat ke Tanah Suci. Dia berharap ada screening yang lebih baik agar jemaah yang berangkat adalah yang sehat.
"Ada jemaah dua hari dirawat di klinik sudah wafat, artinya kesehatannya sudah tidak baik," ujar Liliek.

Dia juga mengungkap penyebab utama wafatnya jemaah haji adalah penyakit jantung. Lalu di urutan kedua penyebab meninggalnya jemaah haji adalah penyakit paru.

Awalnya Liliek menjelaskan, KKHI Madinah memiliki 68 ranjang perawatan. Jumlahnya memang tidak terlalu banyak, karena jemaah haji Indonesia yang ke Madinah tak sebanyak di Mekkah. Sementara soal masalah kesehatan, dari jemaah gelombang I, tercatat yang paling banyak adalah menderita batuk pilek.

Seperti diketahui sebagian jemaah haji Indonesia sudah mengunjungi Madinah sebelum ibadah puncak haji. Sebagian lainnya akan mengunjungi Madinah dalam beberapa hari lagi. (Pon)

Baca Juga:

Ketika Jemaah Haji Jabar Antre Beli Bakso Buat Dicampur Nasi

#Ibadah Haji #Jemaah Haji Indonesia
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Jangan Lupa Batas Akhir Pengajuan Visa Haji 8 Februari 2026, Lewat Batal Berangkat!
Pemerintah Arab Saudi menetapkan jadwal penerbitan visa jamaah calon haji reguler berlangsung mulai 8 Februari hingga 20 Maret 2026.
Wisnu Cipto - Selasa, 25 November 2025
Jangan Lupa Batas Akhir Pengajuan Visa Haji 8 Februari 2026, Lewat Batal Berangkat!
Indonesia
Kuota Jemaah Haji Asal Jawa Barat Turun Drastis, Tak Ada Lagi Menyalip Antrean
Kebijakan ini juga akan memberikan keadilan terhadap jemaah haji yang sudah mendaftar, karena akan diberangkatkan berdasarkan nomor urut provinsi dan juga untuk kemaslahatan jemaah.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 18 November 2025
Kuota Jemaah Haji Asal Jawa Barat Turun Drastis, Tak Ada Lagi Menyalip Antrean
Indonesia
Keberatan Kuota Haji Dipangkas, DPRD Sumedang Sambangi Komisi VIII DPR
Kabupaten Sumedang, pada 2026, hanya akan menerima 72 kuota haji, jumlah yang jauh lebih sedikit ketimbang alokasi sebelumnya sebanyak 511 jemaah.
Dwi Astarini - Selasa, 18 November 2025
Keberatan Kuota Haji Dipangkas, DPRD Sumedang Sambangi Komisi VIII DPR
Indonesia
BPKH Hormati Proses Hukum KPK dan Tegaskan Komitmen Transparansi Pengelolaan Dana Haji
BPKH tegaskan dukungan terhadap langkah KPK telusuri layanan haji. Pastikan dana haji dikelola profesional dan BPKH Limited tak terlibat operasional kargo.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 13 November 2025
BPKH Hormati Proses Hukum KPK dan Tegaskan Komitmen Transparansi Pengelolaan Dana Haji
Indonesia
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
BPKH didesak fokus investasi untuk layanan jemaah dan bertanggung jawab moral atas amanah umat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
Indonesia
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Ia desak prioritas lansia, stop jalur cepat, dan diplomasi kuota ke Arab Saudi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Indonesia
Gerindra Soroti Pasal Krusial RUU PKH, Jangan Sampai Dana Miliaran Rupiah Jadi Bancakan Investasi Gelap
Melati mendesak kejelasan norma pengawasan dan mitigasi risiko investasi dana haji untuk menjamin keamanan dan transparansi dana jemaah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Gerindra Soroti Pasal Krusial RUU PKH, Jangan Sampai Dana Miliaran Rupiah Jadi Bancakan Investasi Gelap
Indonesia
Biaya Haji Turun, Puan Sebut Terapkan Prinsip Berkeadilan Bagi Seluruh Calon Jemaah
DPR RI dan pemerintah resmi menetapkan BPIH tahun 2026 sebesar Rp87.409.366 per anggota jamaah. BPIH tahun 2026 itu turun Rp 2 juta dibandingkan 2025 sebesar Rp89,41 juta per anggota jemaah.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 04 November 2025
Biaya Haji Turun, Puan Sebut Terapkan Prinsip Berkeadilan Bagi Seluruh Calon Jemaah
Indonesia
2 Syarikah Ditunjuk Urus Haji 2026, DPR Ingin Pastikan Komitmen Pelayanan Terbaik
2 perusahaan penyedia layanan haji (syarikah) yang ditunjuk yakni Rakeen Mashariq Al Mutayizah Company for Pilgrim Service dan Albait Guest.
Frengky Aruan - Sabtu, 01 November 2025
2 Syarikah Ditunjuk Urus Haji 2026, DPR Ingin Pastikan Komitmen Pelayanan Terbaik
Indonesia
Komnas Haji Apresiasi Biaya Haji 2026 Turun, Minta Kualitas Layanan Tetap Maksimal
Komnas Haji mengapresiasi penetapan biaya haji 2026 sebesar Rp 87,4 juta per jemaah oleh Kemenhaj dan DPR. Mustolih Siradj minta efisiensi dijaga tanpa menurunkan kualitas pelayanan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 31 Oktober 2025
Komnas Haji Apresiasi Biaya Haji 2026 Turun, Minta Kualitas Layanan Tetap Maksimal
Bagikan