Kementerian Haji Tetapkan BPIH 2026 setelah raker dengan DPR, Bulan Ini

MERAHPUTIH.COM - PRESIDEN Prabowo Subianto berjanji akan terus memotong besaran biaya dan waktu tunggu ibadah haji bagi jemaah calon haji Indonesia.

“Saya minta biaya haji harus terus turun. Bisa dengan efisiensi dan pelaksanaan yang bersih,” kata Prabowo ketika memberikan pengantar Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/10)

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf berencana membahas instruksi itu pada Rapat Panitia Kerja BPIH bulan ini dengan DPR. Saat ini, pemerintah belum menetapkan biaya haji 2026.

Prabowo juga menginginkan percepatan waktu tunggu haji. Dari 40 tahun saat ini dipotong menjadi 26 tahun. “Dari waktu tunggu 40 tahun sekarang bisa hampir setengah kita potong, waktu tunggu 26 tahun. Tapi itu masih lama juga, kita berusaha untuk memotong lebih,” kata Prabowo.

Baca juga:

Presiden Prabowo Klaim Indonesia yang Pertama Punya Perkampungan Haji di Mekah

Prabowo optimistis dua agenda itu bisa terealisasi. Hal itu mengingat pemerintah sudah membentuk Kementerian Haji dan Umrah yang mengurus perhajian Tanah Air. Prabowo mengatakan Kementerian Haji dan Umrah itu didirikan atas permintaan pemerintah Arab Saudi. Arab melihat urusan haji harus ditangani setingkat kementerian.

“Enggak, dia (Arab Saudi) maunya menteri. Apa boleh buat kita menyesuaikan? Alhamdulillah, kita sudah bisa turunkan biaya haji. Saya minta terus berurusan dengan mereka, Menteri Haji (Gus Irfan) tidak hadir (di Sidang Paripurna) karena berada di Arab Saudi, berurusan dengan mereka,” kata Presiden.(Tka)

Baca juga:

Prabowo Buka-bukaan Kementerian Haji Dibentuk karena Penolakan Arab Saudi