Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - PEMERINTAH menghadirkan sejumlah inovasi dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Salah satu terobosannya yakni penataan alokasi kuota haji yang lebih berkeadilan. Kebijakan ini diharapkan mampu membuat masa tunggu keberangkatan jemaah di berbagai provinsi menjadi lebih merata.
Deputi III Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Kurnia Ramadhana menyebut berbagai pembaruan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memberikan kemudahan bagi jemaah.
Menurut Kurnia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah telah memangkas dan menyamaratakan masa tunggu keberangkatan jemaah haji reguler di seluruh provinsi, dari semula rata-rata 40 tahun menjadi rata-rata 26 tahun.
"Presiden Prabowo berharap masa tunggu ini dapat dipersingkat lagi, agar semakin banyak jemaah haji Indonesia yang dapat segera berangkat ke Tanah Suci," ujar Kurnia dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (15/7).
Baca juga:
Menhaj Gus Irfan Desak DP Anggaran Haji 2027 Rp 4 Triliun Segera Cair, Ini Rinciannya!
Selain itu, Kurnia juga mengatakan pemerintah menekan biaya penyelenggaraan ibadah haji tanpa mengurangi kualitas layanan yang diterima jemaah. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun ini turun sekitar Rp 2 juta, dari sebelumnya Rp 89,41 juta menjadi Rp 87,40 juta per jemaah.
“Dari total biaya tersebut, jemaah hanya membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji sebesar Rp 54.193.806, sedangkan sisanya sekitar Rp 33,2 juta ditanggung melalui nilai manfaat pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH),” tegasnya.
Dari sisi operasional, lanjut Kurnia, pemerintah untuk pertama kalinya menghadirkan Embarkasi Yogyakarta tanpa asrama haji. Selain itu, pemerintah juga menambah satu embarkasi baru yang melayani program fast track, yakni Embarkasi Makassar, guna mempercepat proses keimigrasian jemaah.
Pada kesempatan itu, Kurnia mengatakan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) juga menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi petugas haji dengan kurikulum yang mencakup kesiapan fisik dan mental, kompetensi pelayanan, kerja sama tim, serta pembekalan dasar fikih haji dan bahasa Arab.
Tak hanya itu, persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini diselesaikan lebih awal. Langkah tersebut meliputi penyediaan akomodasi, konsumsi, transportasi, layanan di kawasan masyair (Arafah, Muzdalifah dan Mina), hingga penyelesaian proses visa bagi jemaah.
“Kemenhaj juga menghadirkan layanan dua syarikah, disertai pembagian dan aktivasi kartu nusuk langsung di embarkasi,” ujar Kurnia.
Dalam aspek transformasi layanan, Kurnia menambahkan Kemenhaj turut memperkuat digitalisasi penyelenggaraan haji. Sistem digital dimanfaatkan untuk mengontrol distribusi katering secara lebih efektif serta melacak lokasi petugas di lapangan, sehingga pelayanan kepada jemaah dapat berlangsung lebih cepat, tepat, dan terpantau secara real time.(Asp)
Baca juga:
Raker Baleg DPR bersama Kementerian Haji dan Umrah Bahas Konsepsi RUU Keuangan Haji
