Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM – PRESIDEN Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Haji dan Umrah membersihkan praktik kartel dan mafia dalam ekosistem penyelenggaraan haji dan umrah. Arahan tersebut disampaikan Prabowo saat menerima Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf serta Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (28/9).
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengatakan Presiden memberikan perhatian serius terhadap berbagai praktik pelanggaran dan kecurangan yang berpotensi merugikan calon jemaah.
“Beliau sangat mengapresiasi upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umrah dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran dan kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jemaah,” kata Irfan, dikutip Selasa (29/9).
Menurut Irfan, Presiden bahkan memberikan instruksi tegas agar praktik-praktik tersebut diberantas dari ekosistem haji dan umrah. “Istilah beliau, sapu sajalah semua kartel-kartel dan mafia-mafia yang terkait dengan haji dan umrah,” ujarnya.
Baca juga:
Presiden Prabowo Minta Biaya Haji tak Beratkan Jemaah, Komposisi Bipih Diusulkan 52 Persen
Perintah tersebut menjadi bagian dari pembenahan menyeluruh penyelenggaraan haji dan umrah. Pemerintah ingin memastikan calon jemaah tidak menjadi pihak yang dirugikan akibat praktik ilegal maupun kecurangan dalam ekosistem tersebut.
Selain persoalan mafia dan kartel, Prabowo juga meminta pemerintah mencari formulasi pembiayaan haji yang tidak semakin membebani jemaah. Salah satu opsi yang dibahas yakni restrukturisasi komposisi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dengan nilai manfaat. Presiden menyarankan komposisi sekitar 52 persen Bipih dan 48 persen nilai manfaat.
Dengan formulasi tersebut, pemerintah berupaya menjaga agar perubahan berbagai komponen biaya penyelenggaraan haji tidak berujung pada kenaikan beban yang signifikan bagi jemaah.(knu)
Baca juga:
Pemerintah Benahi Antrean Haji, Temukan 400 Ribu Data Jemaah Invalid
