Pemerintah Benahi Antrean Haji, Temukan 400 Ribu Data Jemaah Invalid

Soffi AmiraSoffi Amira - Selasa, 29 September 2026
Pemerintah Benahi Antrean Haji, Temukan 400 Ribu Data Jemaah Invalid

Jamaah calon haji dari berbagai negara melakukan Tawaf di Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi, Jumat (30/5/2025). ANTARA FOTO/Andika Wahyu/nym/aa

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com – Pemerintah mulai membenahi sistem antrean haji untuk memangkas masa tunggu jemaah.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah memvalidasi jutaan data jemaah yang selama ini masuk dalam daftar antrean.

Baca juga:

Prabowo Minta Biaya Haji Tak Membebani Jemaah, Antrean Dipangkas Jadi 14 Tahun

Pemerintah Validasi 5,7 Juta Data Jemaah Haji

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, pemerintah telah memvalidasi sekitar 5,7 juta data jemaah.

Sementara dari proses tersebut, ditemukan sekitar 400 ribu data yang dinyatakan invalid.

Pembenahan data itu dilakukan mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah mencari formula untuk memperbaiki persoalan antrean haji.

Antrean faktualnya sekarang 14 tahun, sesuai dengan perintah Presiden mencari formula dan membereskan data-data yang invalid.

kata Dahnil usai bertemu Prabowo di Istana Merdeka, Selasa (29/9)

Menurut Dahnil, pembersihan data menjadi salah satu langkah penting untuk mengetahui jumlah jemaah yang benar-benar masih berada dalam antrean.

Kemudian, daftar tunggu tidak lagi dihitung berdasarkan data yang sudah tidak valid. Pemerintah dapat memiliki gambaran lebih akurat mengenai jumlah jemaah yang benar-benar menunggu keberangkatan.

Baca juga:

Prabowo Minta Keuangan Haji Diaudit Forensik, 400 Ribu Data Jemaah Dinyatakan Invalid

Sistem Antrean Haji Mulai Diperbaiki

Saat ini, pemerintah menyebut masa tunggu faktual jemaah yang berangkat berada di kisaran 14 tahun.

Pembenahan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mencari formula untuk memperbaiki antrean haji sekaligus memberikan kepastian yang lebih transparan kepada calon jemaah.

Selain persoalan antrean, pemerintah juga tengah membenahi tata kelola keuangan haji.

Presiden Prabowo mendorong audit forensik untuk mengetahui kondisi faktual pengelolaan keuangan haji dan menjadi dasar perbaikan tata kelola ke depan. (knu)

#Calon Haji #Jemaah Haji #Kementerian Haji Dan Umrah
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kemenhaj Ungkap 70 Persen Korban Penipuan Haji dan Umrah Berasal dari Kalangan Kurang Mampu
Kemenhaj mengungkap 70 persen korban penipuan haji dan umrah berasal dari masyarakat kurang mampu. Sekitar 3.600 PPIU kini didata ulang.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Kemenhaj Ungkap 70 Persen Korban Penipuan Haji dan Umrah Berasal dari Kalangan Kurang Mampu
Indonesia
Pemerintah Tetapkan Rencana Perjalanan Haji 2027, Simak Jadwal Lengkap Keberangkatan hingga Pemulangan
Kementerian Haji menetapkan jadwal haji 2027. Jemaah masuk asrama 10 April, berangkat 11 April, dan pemulangan selesai 20 Juni.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 31 Oktober 2026
Pemerintah Tetapkan Rencana Perjalanan Haji 2027, Simak Jadwal Lengkap Keberangkatan hingga Pemulangan
Indonesia
Harga Paket Cek Kesehatan dan Vaksin Haji 2027, Kemenkes Patok Paling Mahal Rp 2,15 Juta
Kemenkes usulkan batas tarif MCU dan vaksinasi haji 2027 maksimal Rp 2,15 juta. SEB 3 Kementerian resmi terbit untuk berantas calo porsi haji!
Wisnu Cipto - Senin, 12 Oktober 2026
Harga Paket Cek Kesehatan dan Vaksin Haji 2027, Kemenkes Patok Paling Mahal Rp 2,15 Juta
Indonesia
Kabar Gembira! Calon Jemaah Haji 2027 Hanya Bayar Rp 23.248.825 Per Orang
Perhitungan pelunasan memperhitungkan setoran awal Rp 25 juta dan Nilai Manfaat rata-rata Rp 3,4 juta pada rekening virtual jemaah.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Oktober 2026
Kabar Gembira! Calon Jemaah Haji 2027 Hanya Bayar Rp 23.248.825 Per Orang
Indonesia
Presiden Prabowo Perintahkan Sapu Mafia Haji-Umrah, Jangan Ada Lagi Jemaah Dirugikan
Presiden memberikan perhatian serius terhadap berbagai praktik pelanggaran dan kecurangan yang berpotensi merugikan calon jemaah.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Presiden Prabowo Perintahkan Sapu Mafia Haji-Umrah, Jangan Ada Lagi Jemaah Dirugikan
Indonesia
Presiden Prabowo Minta Biaya Haji tak Beratkan Jemaah, Komposisi Bipih Diusulkan 52 Persen
Presiden menyarankan komposisi sekitar 52 persen Bipih dan 48 persen nilai manfaat agar beban jemaah tidak terlalu berat.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Presiden Prabowo Minta Biaya Haji tak Beratkan Jemaah, Komposisi Bipih Diusulkan 52 Persen
Indonesia
Pemerintah Benahi Antrean Haji, Temukan 400 Ribu Data Jemaah Invalid
Pemerintah kini telah memvalidasi 5,7 juta data jemaah haji. Lalu, 400 ribu data jemaah ditemukan invalid.
Soffi Amira - Selasa, 29 September 2026
Pemerintah Benahi Antrean Haji, Temukan 400 Ribu Data Jemaah Invalid
Indonesia
Prabowo Minta Biaya Haji Tak Membebani Jemaah, Antrean Dipangkas Jadi 14 Tahun
Prabowo mengusulkan komposisi Bipih dan nilai manfaat 52:48 agar biaya haji tidak memberatkan jemaah. Antrean faktual disebut 14 tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 28 September 2026
Prabowo Minta Biaya Haji Tak Membebani Jemaah, Antrean Dipangkas Jadi 14 Tahun
Indonesia
Prabowo Minta Keuangan Haji Diaudit Forensik, 400 Ribu Data Jemaah Dinyatakan Invalid
Prabowo mendorong audit forensik keuangan haji. Kemenhaj juga memvalidasi 5,7 juta data dan menemukan 400 ribu data invalid.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 28 September 2026
Prabowo Minta Keuangan Haji Diaudit Forensik, 400 Ribu Data Jemaah Dinyatakan Invalid
Indonesia
400 Ribu Data Antrean Haji Berisiko Tidak Valid, DPR Desak Kemenhaj Segera Tuntaskan
Komisi VIII DPR menyoroti 400 ribu data antrean haji yang berisiko tidak valid. Kemenhaj pun diminta segera menuntaskan masalah tersebut.
Soffi Amira - Rabu, 23 September 2026
400 Ribu Data Antrean Haji Berisiko Tidak Valid, DPR Desak Kemenhaj Segera Tuntaskan
Bagikan